Banten Kurangi Ketergantungan Pajak, BUMD Disiapkan Dongkrak PAD
SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai mengarahkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperkuat kontribusi sektor nonpajak, terutama melalui optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah tersebut ditempuh untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan pajak daerah yang selama ini masih menjadi penyumbang terbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hingga kini, sekitar 74,9 persen struktur APBD Pemprov Banten masih ditopang oleh berbagai jenis pajak daerah. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, target pendapatan daerah pada 2026 ditetapkan sebesar Rp10,083 triliun. Dari jumlah tersebut, target PAD mencapai Rp7,494 triliun atau sekitar 74 persen dari total pendapatan daerah.
Sampai 13 Juli 2026, realisasi pendapatan daerah baru mencapai Rp4,278 triliun atau 42,42 persen dari target. Sementara itu, realisasi PAD tercatat sebesar Rp2,969 triliun atau 39,63 persen.
Kontribusi terbesar PAD masih berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan realisasi Rp1,021 triliun atau 42,57 persen dari target Rp2,398 triliun. Selanjutnya, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah terealisasi Rp687,7 miliar atau 39,80 persen dari target Rp1,727 triliun.
Adapun Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mencatat realisasi Rp668,7 miliar atau 42,82 persen dari target Rp1,561 triliun. Pajak Air Permukaan menjadi salah satu komponen dengan capaian tertinggi, yakni Rp23,2 miliar atau 51,40 persen dari target Rp45,2 miliar.
Sementara itu, realisasi pajak rokok baru mencapai Rp317,17 miliar atau 31,73 persen dari target Rp999,7 miliar. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) juga masih rendah dengan realisasi sekitar Rp8,5 miliar atau 10,84 persen dari target Rp78,6 miliar.
Dari sisi penerimaan lainnya, retribusi daerah terealisasi Rp158,1 miliar atau 40,65 persen dari target Rp389,1 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp45,6 miliar atau 71,24 persen dari target sekitar Rp64 miliar. Sementara Pajak Alat Berat (PAB) baru menyentuh Rp375 juta atau 18,75 persen dari target Rp2 miliar.
Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, Pemprov Banten tengah berupaya meningkatkan peran BUMD agar mampu memberikan dividen yang lebih besar kepada daerah. Pernyataan itu disampaikan sebagaimana diberitakan Radar Banten, Kamis (16/07/2026).
“Kita harusnya BUMD yang bisa bergerak menutup kas daerah, cuma BUMD kita lagi sakit, bikin baru kan modalnya besar. Tetapi kita upayakan agar ada potensi lain yang bisa dimaksimalkan,” ujar Dimyati usai rapat paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, Kamis (16/07/2026).
Menurut Dimyati, tingginya kontribusi PAD dari sektor pajak justru menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Provinsi Banten yang relatif tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain di Indonesia.
“Daerah mana yang sebesar Banten dari sisi prosentase, DKI saja itu kemandirian fiskalnya baru 60 persen, kalau kita sudah 70 persen lebih, jadi udah hebat Banten ini dan jadi percontohan,” katanya.
Ia menambahkan, bersama Gubernur Banten Andra Soni, pemerintah daerah terus mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menggunakan anggaran secara efektif dan tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Sekarang paling perbaikan dari sisi penggunaan anggarannya, pembelanjaannya yang diawasi agar tidak sia-sia. Itulah yang kita lakukan sekarang, kita ingin agar anggaran yang ada bisa digunakan dengan baik,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandhi menegaskan seluruh potensi penerimaan daerah akan terus dioptimalkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah pada tahun-tahun mendatang.
“Tentunya semua potensi atau spot pendapatan yang ada, akan terus kita maksimalkan dengan baik agar pendapatan daerah bisa terus bertambah setiap tahunnya,” singkat Deden. []
Redaksi01
