Pemerintah Turunkan Bunga Pinjaman UMi dari 22 Persen ke 8 Persen
YOGYAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kebijakan penurunan bunga pinjaman Usaha Mikro (UMi) dari 22 persen menjadi delapan persen. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global.
Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia (RI) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kebijakan itu merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan. Pernyataan tersebut disampaikan usai membuka Pasar Rakyat UMi 2026 di Alun-Alun Kidul, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (16/07/2026), sebagaimana diberitakan Antara, Kamis (16/07/2026).
“Pak Presiden Prabowo bahkan sudah memastikan bahwa bunga pinjaman ke Usaha Mikro (UMi) itu bisa turun dari 22 persen ke delapan persen,” kata Purbaya.
Menurut dia, penurunan bunga pinjaman menjadi bagian dari komitmen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM agar semakin berdaya saing.
“Itu salah satu indikasi keberpihakan Bapak Presiden Prabowo terhadap ekonomi Indonesia, terutamanya ekonomi rakyat dan UMKM,” katanya.
Purbaya menilai penguatan sektor UMKM juga berperan penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional, termasuk membantu memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang saat ini masih dipengaruhi dinamika pasar global.
“Ada karena beberapa sentimen global di pasar dunia yang kita nggak dapat kendalikan, tapi selama kita pastikan ekonomi Indonesia tumbuh dan usaha-usaha seperti UMKM juga bisa hidup, lama-lama juga rupiah akan menguat,” katanya.
Ia menambahkan, investor cenderung menanamkan modal di negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik serta kondisi sosial politik yang stabil. Karena itu, pemerintah memandang penguatan UMKM sebagai salah satu fondasi penting untuk menciptakan stabilitas ekonomi nasional.
“Jadi, kalau UMKM bisa tumbuh dengan kuat sudah pasti stabilisasi sosial politik terjaga, dan kita akan pastikan dari Kemenkeu dan pemerintah bahwa ekonomi UMKM diperhatikan ke depannya,” katanya.
Dalam rangkaian kunjungan kerja di DIY, Purbaya juga meresmikan operasional becak listrik bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X serta membuka Pasar Rakyat UMi 2026 yang menghadirkan sekitar 200 pelaku UMKM binaan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Special Mission Vehicle Kemenkeu.
Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana promosi produk UMKM, tetapi juga menyediakan paket sembako murah, hiburan, serta berbagai perlombaan untuk masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Menkeu memperkenalkan program Bekalista yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas melalui elektrifikasi becak.
Program Bekalista melibatkan 80 penerima manfaat dengan dukungan 12 stasiun pengisian daya, satu bengkel bergerak, delapan baterai cadangan, serta bengkel induk di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Seluruh pengembangan ekosistem tersebut dikerjakan menggunakan tenaga kerja lokal dari DIY sebagai upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. []
Redaksi01
