DPRD Kepri Desak Pemprov Bina Koperasi Merah Putih Pulau Buluh
BATAM – Minimnya pembinaan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) dinilai menjadi salah satu kendala yang dihadapi Koperasi Desa Merah Putih di Pulau Buluh, Kota Batam. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri mendorong pemerintah daerah segera memberikan pendampingan agar koperasi yang saat ini beroperasi secara swadaya tersebut mampu berkembang dan tidak mengalami nasib serupa dengan sejumlah gerai yang telah tutup.
Anggota Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, mengatakan koperasi tersebut hingga kini masih menjalankan operasional menggunakan dana yang dihimpun para pengurus tanpa dukungan anggaran pemerintah. Kondisi itu dinilai menjadi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan usaha.
“Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini lagi viral ya di Pulau Buluh, mereka itu pakai anggaran sendiri. Jadi belum ada memang anggaran dari pemerintah,” ujar Wahyu, sebagaimana diberitakan Batamnews, Senin (27/07/2026).
Menurut Wahyu, hasil penelusurannya ke Dinas Koperasi Provinsi Kepri menunjukkan belum adanya pembinaan khusus terhadap koperasi tersebut. Padahal, pendampingan dinilai penting untuk memperkuat tata kelola usaha, memperluas jaringan pemasaran, serta meningkatkan daya saing koperasi.
“Harusnya ketika mereka sudah melakukan bisnis, ini harus dibina oleh pemerintah provinsi. Jangan menunggu anggaran atau biaya dari pinjaman dan antara. Yang mereka lakukan saat ini dari para pengurus harusnya di-support oleh pemerintah,” tegasnya.
Ia menilai kurangnya pendampingan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan beberapa gerai Koperasi Merah Putih di wilayah lain tidak mampu bertahan. Salah satunya gerai di kawasan Tiban Patam Lestari, Kota Batam, yang telah menghentikan operasionalnya. Kondisi serupa, kata dia, juga terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bintan.
“Gerai yang ada di Tiban Patam Lestari itu tutup, kasusnya sama karena mereka itu iuran dari para pengurus sehingga tidak jalan lagi. Ini kan bukan hanya di Batam, tetapi juga di Bintan,” ungkapnya.
Wahyu mengidentifikasi sedikitnya tiga persoalan utama yang menghambat perkembangan koperasi, yakni harga barang yang belum mampu bersaing dengan pasar, keterbatasan stok dan variasi produk, serta lemahnya manajemen usaha dan jaringan rantai pasok. Menurutnya, model bisnis yang hanya menyasar konsumen akhir membuat koperasi sulit memperoleh harga grosir yang kompetitif.
Sebaliknya, ia menilai Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bintan mampu bertahan karena menerapkan strategi usaha berbeda. Koperasi tersebut berperan sebagai pemasok kebutuhan bagi perusahaan-perusahaan di kawasan wisata Lagoi sehingga memiliki pasar yang lebih stabil.
Melihat posisi strategis Pulau Buluh yang berdekatan dengan kawasan industri dan Pulau Bulan, Wahyu menyarankan koperasi di wilayah tersebut mengembangkan model bisnis sebagai pemasok kebutuhan bagi perusahaan sekitar, termasuk galangan kapal.
“Pulau Buluh ini kan dekat dengan Pulau Bulan, maka harusnya Koperasi Merah Putih ini men-support perusahaan-perusahaan yang ada di Pulau Bulan atau perusahaan-perusahaan yang ada di sekitarnya di galangan kapal misalnya,” sarannya.
Ia menambahkan, apabila mendapat pembinaan dan fasilitasi yang memadai, koperasi berpeluang menjadi bagian dari rantai pasok industri sehingga mampu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat setempat.
Sebagai tindak lanjut, Wahyu mengungkapkan pihaknya akan melakukan kunjungan kerja ke Pulau Buluh pada awal Agustus bersama Kepala Dinas (Kadis) Koperasi Provinsi Kepri untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus merumuskan solusi yang dapat diterapkan.
“Kita akan turun ke sana untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana solusi yang bisa diberikan,” pungkasnya. []
Redaksi01
