Plafon KUR Perumahan Naik Jadi Rp50 Miliar, Pemerintah Perluas Akses Pembiayaan
SURABAYA – Pemerintah meningkatkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan menjadi Rp50 miliar sebagai upaya memperluas akses pembiayaan sektor perumahan sekaligus memperkuat ekonomi keluarga. Kebijakan tersebut diumumkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait saat meninjau penerima manfaat KUR Perumahan bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Senin (03/08/2026).
Peningkatan plafon itu dinilai menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap keberhasilan penyaluran KUR Perumahan yang terus menunjukkan perkembangan positif. Menteri PKP menyebut capaian tersebut tidak terlepas dari peran PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sebagai lembaga penyalur KUR Perumahan terbesar di Indonesia.
“Di Kantor Menko, saya dipanggil bersama para menteri lainnya yang memiliki Program KUR. Dari seluruh program tersebut, hanya KUR Perumahan yang plafonnya ditingkatkan dari Rp36 miliar menjadi Rp50 miliar. Ini tidak mungkin terjadi tanpa kerja keras BRI. Atas nama negara dan pemerintah, saya mengucapkan terima kasih kepada BRI,” ujar Maruarar Sirait, sebagaimana diberitakan Antara, Senin (03/08/2026).
Selain meningkatkan plafon pembiayaan, pemerintah juga mendorong pemberian penghargaan kepada tim penyalur KUR Perumahan yang berprestasi agar kualitas layanan kepada masyarakat terus meningkat.
“Tolong kepada jajaran direksi, tim KUR yang berprestasi juga diberikan penghargaan. Dengan begitu, KUR Perumahan akan semakin maju dan menjangkau lebih banyak masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP kembali menegaskan kebijakan pemerintah yang membebaskan persyaratan agunan bagi pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui KUR dengan nilai di bawah Rp100 juta. Kebijakan tersebut bertujuan memperluas akses pembiayaan formal sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi.
“Pinjaman UMKM di bawah Rp100 juta tidak boleh meminta jaminan. Kalau masih ada yang meminta jaminan, laporkan kepada saya. Ini kebijakan negara agar masyarakat mendapatkan pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat. Negara harus hadir melawan praktik rentenir.”
Menurut Maruarar, pembangunan sektor perumahan tidak cukup hanya berfokus pada penyediaan hunian. Program tersebut juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penguatan ekonomi sehingga masyarakat dapat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
“Jangan hanya berpikir membangun rumah, tetapi juga harus membangun ekonomi keluarga. Kita harus melihat persoalan secara utuh. Jangan bangga jika suatu daerah memiliki banyak penerima bantuan sosial, karena itu berarti masih banyak kemiskinan dan pengangguran. Sebaliknya, ketika penerima bansos berkurang, itulah tanda pemerintah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Ia juga memberikan motivasi kepada para penerima manfaat agar terus mengutamakan pendidikan dan semangat bekerja keras demi meningkatkan kualitas hidup keluarga.
“Saya merasa hidup saya berarti apabila suatu saat lahir anak-anak hebat dari Kota Pahlawan yang mampu membanggakan orang tuanya. Saya merasakan aura positif di Surabaya, karena setiap ibu juga adalah pahlawan bagi anak-anaknya,” katanya.
Sementara itu, Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan BRI melalui Program KUR Perumahan terus diperkuat untuk memperluas kepemilikan hunian yang terjangkau bagi masyarakat. Hingga 3 Agustus 2026, BRI telah mencatat closing penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp410 miliar kepada 1.621 debitur.
Menurut Aris, hingga 31 Juli 2026 realisasi penyaluran KUR Perumahan secara nasional telah mencapai Rp11,02 triliun atau sekitar 92 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp12 triliun. Capaian tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap program pembiayaan tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi BRI untuk terus memperluas akses pembiayaan perumahan yang mudah, cepat, dan terjangkau. []
Redaksi01
