Pemprov Kalsel Percepat Penyediaan Rumah Terjangkau bagi MBR

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong percepatan akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penguatan sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya.

Upaya tersebut mengemuka dalam Forum Kegiatan Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Syarifuddin, di Hotel Rattan Inn, Banjarmasin, Kamis (27/08/2026).

Forum itu menjadi bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau di tengah sejumlah tantangan pembangunan perumahan, mulai dari keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, kesiapan infrastruktur dasar, kepastian perizinan, hingga akses masyarakat terhadap pembiayaan.

Syarifuddin mengatakan penyediaan rumah tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga harus diikuti kemudahan akses pembiayaan agar masyarakat, khususnya MBR, mampu memiliki hunian sesuai kemampuan ekonomi mereka.

“Penyediaan rumah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata, tetapi juga bagaimana masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, dapat memperoleh akses pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan sesuai dengan kemampuan mereka,” ujar Syarifuddin.

Ia menilai skema KPR FLPP menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas kesempatan MBR untuk memiliki rumah. Namun, pelaksanaannya memerlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pengembang agar penyediaan rumah dapat berjalan lebih efektif.

“Melalui forum ini, saya berharap dapat dilakukan pembahasan secara lebih konkret mengenai pengembangan perumahan baru, kesiapan pengembang, mekanisme akses KPR-FLPP, persyaratan dan proses pengajuan pembiayaan, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan,” kata Syarifuddin.

Forum tersebut juga menjadi wadah pembahasan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas nasional dalam penyediaan hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Menurut Syarifuddin, keberhasilan penyediaan perumahan membutuhkan sinergi lintas sektor. Setiap tahapan, mulai dari penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur, perizinan, hingga penyaluran pembiayaan, perlu berjalan selaras agar manfaat program benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

“Saya berharap forum ini tidak berhenti pada diskusi semata, tetapi dapat menghasilkan rumusan tindak lanjut dan komitmen bersama untuk mempercepat penyediaan rumah bagi MBR di Kalimantan Selatan,” tegas Sekdaprov.

Pemprov Kalsel melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga akan terus mendorong koordinasi serta memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan perumahan agar lebih terpadu, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dukungan pengembang dan perbankan dinilai memiliki peran penting dalam menghadirkan pilihan hunian beserta skema pembiayaan yang terjangkau, berkualitas, dan mudah diakses. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh rumah layak.

“Semoga melalui forum ini terbangun koordinasi dan sinergi yang semakin kuat, sehingga kita dapat bersama-sama mendukung keberhasilan Program 3 Juta Rumah serta memperluas akses masyarakat Kalimantan Selatan terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” pungkas Sekdaprov Syarifuddin.

Usai menyampaikan sambutan, Syarifuddin secara resmi membuka Forum Kegiatan Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses KPR FLPP yang digelar dalam rangka Hari Perumahan Nasional dengan mengusung tema “Hunian Layak Untuk Semua”, sebagaimana diwartakan sumber berita, Kamis, (27/08/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bank Indonesia (BI), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kalsel.

Forum turut dihadiri perangkat daerah yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, perwakilan perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengembang, serta berbagai pemangku kepentingan.

Melalui forum tersebut, seluruh pihak diharapkan tidak hanya memperkuat koordinasi, tetapi juga menghasilkan langkah nyata untuk mengatasi hambatan penyediaan hunian dan memperluas akses pembiayaan bagi MBR, sehingga target pembangunan rumah layak dan terjangkau di Kalsel dapat diwujudkan secara berkelanjutan. []

Redaksi01