BI Tak Bisa Andalkan Suku Bunga untuk Dorong Ekonomi
JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyiapkan kombinasi kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal yang semakin kompleks. Bank sentral menilai kebijakan suku bunga tidak dapat menjadi satu-satunya instrumen karena kondisi global, terutama arah kebijakan moneter negara maju, turut membatasi ruang gerak BI.
Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, instrumen makroprudensial menjadi salah satu kebijakan yang akan dioptimalkan untuk memberi ruang lebih besar kepada sektor riil dan perbankan dalam menopang aktivitas ekonomi.
“Kalau kita hanya mengandalkan kebijakan moneter itu pasti enggak akan cukup karena kita di satu sisi menghadapi higher for longer (suku bunga tinggi dalam waktu lama) dari global. Jadi apa yang kita lakukan? Kita combine dengan kebijakan lainnya,” kata Destry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Kempinski, Kamis (03/09/2026).
Sebagaimana diberitakan Kompas, Kamis, (03/09/2026), langkah tersebut menjadi penting karena BI masih melihat adanya ruang bagi perekonomian nasional untuk tumbuh lebih tinggi. Berdasarkan perhitungan BI, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih berada di sekitar level siklus potensial.
Karena itu, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk mendukung sektor riil dan industri perbankan agar tetap mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, BI perlu menjaga agar dukungan terhadap pertumbuhan tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas perekonomian dan sistem keuangan.
Tantangan tersebut juga terlihat dari arah kebijakan BI-Rate yang ke depan tidak lagi hanya bergantung pada perkembangan inflasi domestik. Secara prinsip, ketika inflasi meningkat, ruang pengetatan kebijakan melalui kenaikan suku bunga dapat digunakan untuk menjaga stabilitas. Sebaliknya, inflasi yang rendah dapat membuka peluang penurunan suku bunga guna memberikan dorongan terhadap pertumbuhan.
Namun, dinamika ekonomi dunia membuat pengambilan keputusan mengenai suku bunga menjadi lebih rumit. Destry menegaskan bahwa BI harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menentukan arah BI-Rate.
“Jadi dalam menentukan BI rate akan banyak pertimbangan,” kata Destry.
Salah satu faktor utama berasal dari perkembangan ekonomi negara maju, termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan negara maju lainnya. Destry menyebut negara-negara tersebut masih menghadapi persoalan inflasi yang membatasi ruang bank sentral masing-masing untuk menurunkan suku bunga.
Kondisi itu menjadi perhatian BI karena kebijakan suku bunga negara maju dapat memengaruhi kondisi keuangan global dan ruang kebijakan moneter di Indonesia. Tekanan tersebut antara lain tercermin dari imbal hasil atau yield obligasi pemerintah Amerika Serikat yang masih berada pada level tinggi.
Destry mencatat yield obligasi pemerintah Amerika Serikat tenor 30 tahun berada di atas 5,3 persen. Sementara itu, yield untuk tenor 10 tahun berada di kisaran 4,6 persen. Tingkat tersebut masih lebih tinggi dibandingkan kondisi normal yang berada di sekitar 3 persen.
Selain pasar obligasi, perkembangan indeks dolar Amerika Serikat atau DXY juga menjadi perhatian BI. Pergerakan mata uang global tersebut menjadi salah satu variabel yang perlu diperhitungkan dalam menentukan ruang kebijakan moneter Indonesia.
Menurut Destry, persoalan ekonomi Amerika Serikat saat ini semakin kompleks karena tekanan inflasi masih berlangsung ketika pertumbuhan ekonomi justru melambat dibandingkan periode sebelumnya.
“Jadi apa yang kita hadapi sekarang ini makin kompleks, karena saling berkaitan satu isu dengan isu lain makin tinggi,” jelasnya.
Situasi tersebut membuat BI perlu menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus, yakni menjaga stabilitas perekonomian dan membuka ruang pertumbuhan. Dengan kombinasi kebijakan moneter dan makroprudensial, BI berupaya memastikan sektor perbankan serta sektor riil tetap memiliki ruang untuk bergerak ketika ketidakpastian global masih membayangi perekonomian nasional.
Pendekatan tersebut juga menunjukkan bahwa arah kebijakan BI ke depan akan sangat bergantung pada perkembangan berbagai indikator, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, keputusan mengenai suku bunga tidak dapat dilepaskan dari kondisi inflasi, pertumbuhan ekonomi, pasar keuangan global, serta perkembangan kebijakan negara maju. []
Redaksi01
