Pelni Soroti Ketimpangan Muatan Antarpulau yang Hambat Ekspor
JAKARTA – Ketimpangan distribusi muatan antardaerah masih menjadi salah satu persoalan yang menghambat kelancaran komoditas Indonesia menuju pasar ekspor. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menilai penguatan jaringan pelayaran dan penataan pelabuhan pusat ekspor perlu dilakukan bersamaan dengan penambahan armada kapal.
Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelni Hana Suhardi mengatakan Indonesia membutuhkan hampir 1.000 kapal untuk memperkuat konektivitas antarpulau. Penambahan armada tersebut diperlukan agar pergerakan barang dari sentra produksi menuju wilayah tujuan dapat berlangsung secara teratur dan memiliki kepastian jadwal.
“Kalau kita ngomong di domestik untuk menghubungkan satu pulau dengan satu pulau lainnya itu kurang lebih kita butuh hampir seribu kapal,” kata Hana dalam Indonesia Economic Forum: The Future of Indonesia’s Exports, Senin (07/09/2026).
Namun, persoalan logistik nasional tidak hanya berkaitan dengan jumlah kapal. Hana menyoroti adanya imbalance cargo atau ketimpangan muatan antara kawasan Indonesia bagian barat dengan wilayah tengah dan timur.
Kondisi tersebut membuat sebagian komoditas yang dihasilkan di kawasan timur dan tengah belum dapat dibawa secara optimal ke wilayah barat. Padahal, sejumlah pelabuhan di kawasan barat memiliki akses yang lebih besar terhadap jalur perdagangan internasional dan kegiatan ekspor.
“Banyak sekali kargo kita terutama di daerah sentra komoditas di wilayah Indonesia Timur Tengah itu tidak bisa terangkut ke wilayah barat untuk kemudian diekspor. Karena transportasinya tidak berjalan mulus ataupun ada gap di situ,” katanya.
Sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Senin, (07/09/2026), Pelni melihat transportasi laut sebagai komponen utama dalam menjaga kelancaran arus barang di Indonesia. Posisi tersebut tidak terlepas dari karakter Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau.
“Transportasi laut ini adalah sebagai backbone untuk aktivitas atau tempatan dari seluruh pulau yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, Pelni mendorong penerapan pola hub and spoke. Melalui skema ini, barang dari berbagai daerah dikonsolidasikan terlebih dahulu di pelabuhan tertentu yang berfungsi sebagai pusat utama sebelum diteruskan ke pasar internasional.
Konsep tersebut dinilai dapat membuat arus barang lebih terkonsentrasi sehingga pengoperasian kapal menjadi lebih efisien. Pelabuhan yang dipilih sebagai pusat ekspor juga harus memiliki volume muatan yang memadai agar kegiatan pelayaran dapat berjalan secara ekonomis.
“Strateginya adalah pola hub ekspor harus kita katakan. Bahwa pelabuhan-pelabuhan yang menjadi hub ini harus betul-betul dipastikan ini memiliki kecukupan kargo,” ujarnya.
Pelni menyebut tujuh pelabuhan yang diarahkan menjadi sentra ekspor atau Indonesian Gateway. Ketujuh pelabuhan tersebut adalah Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, Bitung, Sorong, Kuala Tanjung, dan Kijing.
Keberadaan pelabuhan-pelabuhan tersebut diharapkan dapat menjadi titik konsolidasi sebelum komoditas Indonesia dikirim ke pasar luar negeri. Dengan demikian, distribusi barang tidak hanya bergantung pada pengiriman langsung dari setiap sentra produksi menuju tujuan akhir.
Di sisi lain, kepastian jadwal pelayaran juga menjadi faktor penting dalam memperbaiki sistem logistik. Menurut Hana, pelaku usaha membutuhkan kepastian waktu agar dapat menyusun rencana pengiriman dan mengurangi risiko keterlambatan.
“Bagaimana bisa memberikan keyakinan kepada para pengguna jasa bahwa ada transportasi yang sudah terjadwal dan reguler secara rutin,” ungkap Hana.
Kepastian tersebut juga berkaitan dengan upaya menekan biaya logistik. Jadwal pelayaran yang rutin memungkinkan pelaku usaha memperkirakan waktu pengiriman, menata persediaan, serta menyesuaikan proses produksi dengan jadwal distribusi.
Penguatan konektivitas laut pada akhirnya tidak hanya ditujukan untuk memperlancar perpindahan barang antarpulau. Infrastruktur dan layanan logistik yang lebih teratur dibutuhkan agar peningkatan produksi serta nilai tambah komoditas dapat diikuti kemampuan mengirim produk secara efisien ke pasar global.
Dengan kombinasi penambahan armada, penguatan pelabuhan pusat ekspor, konsolidasi muatan, serta jadwal pelayaran yang teratur, kesenjangan distribusi diharapkan dapat diperkecil. Langkah tersebut menjadi penting agar potensi komoditas dari berbagai wilayah Indonesia tidak terhambat sebelum mencapai pasar internasional. []
Redaksi01
