RDP Saling Lempar Pendapat, Laskar Jogo Probolinggo Ancam Soal Bansos Ke Ranah Hukum

PROBOLINGGO – Terkait adanya pengaduan masyarakat melalui Laskar Jogo Probolinggo mengenai tindak lanjut Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan permasalahan Program Bantuan Sosial (Bansos) serta data desil, Komisi II dan IV DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD dan masyarakat, Rabu (09/09/2026) berlangsung di Ruang Banggar sekitar pukul 12.30 Wib.

Kegiatan RDP dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo, Ning Ayu Nofita Rahmawati, S.E didampingi Hj. Umil Sulistyowati serta Chasbullah Kafabie.

Dalam penyampaiannya, Ning Ayu Nofita Rahmawati, S.E secara terang-terangan memuji dan sangat mengapresiasi sepak terjang Laskar Jogo Probolinggo dalam menjaga dan mengawal aspirasi masyarakat.

“Atas nama Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Laskar Jogo Probolinggo yang terus mengawal kepentingan masyarakat bawah,” tegas Ning Ayu yang juga Politisi Golkar ini.

Terkait hasil RDP tersebut, Ketua Laskar Jogo Probolinggo Habib Mustofa menyinggung soal Bansos yang diterima salah seorang warga. Habib Mustofa menuding statemen dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo dalam RDP tersebut belum memberikan solusi secara kongkrit bahkan belum menyentuh hal yang substanstif.

“Ini bentuk-bentuk kerja amatiran baik Dinsos sampai ke bawah, karena tidak satupun permasalahan masalah Bansos yang mengemuka dalam RDP tidak bisa dijawab secara detail,” ungkap Habib Mustofa, Rabu (9/9/2026).

Menurut Habib Mustofa, Jalannya RDP terkesan saling lempar masalah baik Dinsos, ke Kecamatan bahkan ke operator tidak bisa dijawab satu pintu.

“Masalah Bansos yang mengemuka tersebut, saya mensinyalir betul-betul ada indikasi dugaan sindikat merugikan penerima manfaat dan sifatnya terstruktur, sistematis dan masif,” tegas Habib Mustofa yang juga Politikus PKB ini.

Habib Mustofa berharap pihak manapun untuk berbenah sekaligus melakukan audit menyeluruh.”Kami Laskar Jogo Probolinggo jika tidak ada perubahan masalah sistem penyaluran Bansos ini kami tidak segan-segan ke ranah hukum, kami lapirkan ke pihak berwajib,” ujar Habib Mustofa.

Terkait masalah Koperasi, Habib Mustofa mengapresiasi Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo yang akan melakukan sweeping beberapa koperasi yang terindikasi tidak memiliki izin lengkap.

“Nantinya Komisi II beserta beberapa dinas terkait termasuk Laskar Jogo Probolinggo mendampingi untuk mensweeping beberapa koperasi yang terindikasi ilegal dalam operasionalnya,” pungkasnya. (rac)