Pemkab Merangin Fokus Benahi Data dan Tata Kelola BUMD

BANGKO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin mendorong pembenahan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui pemenuhan data dan penguatan penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi virtual yang diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin Zulhifni di Merangin Planning Centre (MPC) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Merangin, Kamis (10/09/2026).

Forum tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pengelolaan data BUMD antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pembahasan difokuskan pada pemenuhan data yang dibutuhkan dalam SIPD agar informasi mengenai BUMD dapat dikelola secara lebih terbuka dan terintegrasi.

Zulhifni mengikuti rangkaian rapat bersama jajaran Bappeda Merangin melalui pertemuan virtual. Kehadiran Sekda dalam forum tersebut sekaligus menunjukkan perhatian Pemkab Merangin terhadap kualitas tata kelola perusahaan daerah, khususnya dari sisi pengelolaan dan keterbukaan informasi keuangan.

“Kehadiran kita dalam forum virtual ini merupakan bentuk komitmen penuh Pemkab Merangin untuk mendukung keterbukaan data BUMD melalui SIPD. Kita ingin memastikan seluruh BUMD di Merangin dapat terus berbenah menuju tata kelola keuangan yang transparan dan profesional demi mendorong peningkatan pendapatan daerah,” ujar Zulhifni.

Penguatan sistem data dinilai penting karena informasi BUMD tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi bagian dari dasar evaluasi kinerja perusahaan daerah. Data yang tertata dapat membantu pemerintah daerah melihat kondisi dan potensi BUMD secara lebih terukur.

Bagi Pemkab Merangin, pembenahan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi SIPD. Perbaikan tata kelola juga diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMD sehingga perusahaan daerah mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pendapatan daerah.

Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi langkah awal untuk memastikan data BUMD dapat dipenuhi secara tepat dan mendukung proses perencanaan pembangunan daerah. Dengan data yang lebih terbuka dan tertata, evaluasi terhadap kinerja BUMD diharapkan semakin efektif serta dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan berikutnya. []

Redaksi01