BUMD Nias Barat Disiapkan Jadi Penghubung Produk Lokal ke Pasar Nasional

NIAS BARAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Barat menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha sebagai penghubung utama produk petani, nelayan, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menuju pasar antardaerah hingga nasional. Peran tersebut diproyeksikan menjadi salah satu kunci dalam mengubah pola perdagangan Nias Barat yang selama ini masih banyak mengandalkan penjualan komoditas dalam bentuk bahan mentah.

Rencana itu menjadi bagian dari konsep Nias Barat Trade Connect 2027–2029: Dari Potensi Lokal Menuju Pasar Nasional. Pemkab Nias Barat menilai persoalan utama perekonomian daerah bukan terletak pada minimnya produksi, melainkan lemahnya mata rantai setelah komoditas dihasilkan, seperti pengumpulan, pengolahan, logistik, pemasaran, hingga akses terhadap pembeli dalam skala lebih besar.

Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu menyampaikan konsep tersebut dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Iqbal Shoffan Shofwan yang didampingi Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Sri Sugy Atmanto di Jakarta, Kamis (10/09/2026).

“Produk ada, pelaku ada, pasar ada. Yang harus kita perkuat adalah rantai nilai dan koneksi pasarnya. Kalau intervensi hanya berhenti pada produksi, produk masyarakat tetap dijual murah dan nilai tambahnya justru banyak dinikmati di luar daerah,” papar Eliyunus, sebagaimana diberitakan Waspada, Kamis (10/09/2026).

Data Pemkab Nias Barat menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menyumbang lebih dari 53 persen terhadap perekonomian daerah. Namun, aktivitas hilirisasi dan industri pengolahan lokal masih terbatas sehingga nilai tambah dari komoditas daerah belum sepenuhnya dinikmati masyarakat setempat.

Dalam skema perdagangan baru tersebut, BUMD Aneka Usaha akan diperkuat sebagai aggregator atau pengumpul produk. Peran ini diperlukan karena sebagian besar petani dan pelaku usaha di Nias Barat masih beroperasi dalam skala mikro dan kecil sehingga volume produk tersebar dan daya tawar ketika berhadapan dengan pembeli besar menjadi terbatas.

BUMD nantinya diharapkan menghimpun produk petani, nelayan, koperasi, dan UMKM sekaligus memastikan volume serta kontinuitas pasokan. BUMD juga diarahkan membantu standardisasi produk dan membuka akses kepada pembeli dari luar daerah.

“Kita tidak ingin BUMD mengambil ruang usaha masyarakat. Justru BUMD harus menjadi jembatan agar produksi masyarakat yang kecil-kecil dapat dihimpun menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar,” ujar Eliyunus.

Pemkab Nias Barat mencatat terdapat 451 pedagang kecil dan menengah, sedangkan pedagang besar lokal belum terbentuk. Kesenjangan tersebut menjadi salah satu mata rantai yang hendak diperkuat melalui konsep Nias Barat Trade Connect.

Model perdagangan yang disiapkan mencakup tujuh mata rantai, yakni produksi, agregasi, standardisasi, distribusi, digitalisasi, kemitraan, dan pasar.

Untuk memastikan skema tersebut tidak hanya menjadi perencanaan, Pemkab Nias Barat akan melakukan pemetaan lebih rinci terhadap komoditas yang berpotensi dipasarkan ke luar daerah. Tahap awal mencakup kelapa, pinang, dan pisang dengan pendataan volume produksi bulanan, spesifikasi, lokasi sentra produksi, kesinambungan pasokan, harga di tingkat produsen, serta calon pembeli.

Data tersebut selanjutnya akan menjadi dasar pelaksanaan business matching dengan daerah maupun pelaku usaha yang membutuhkan komoditas dari Nias Barat. Pemkab menekankan bahwa kegiatan itu harus mempertemukan pelaku usaha dan BUMD secara langsung, bukan sekadar menjadi forum antarlembaga pemerintah.

“Ukuran keberhasilan kita bukan berapa banyak pertemuan atau MoU. Harus sampai terjadi transaksi. Kita harus tahu apa yang kita punya, berapa volumenya, siapa yang membutuhkan dan bagaimana produk itu sampai kepada pembeli,” katanya.

BUMD juga diarahkan tidak hanya menjual komoditas Nias Barat. Lembaga tersebut diharapkan dapat melakukan perdagangan dua arah dengan membeli kebutuhan tertentu dari daerah produsen lain secara lebih efisien.

Penguatan rantai perdagangan juga dibarengi pembenahan infrastruktur pasar. Pemkab Nias Barat mengajukan revitalisasi Pasar Mandrehe sebagai salah satu prioritas.

Pasar tersebut telah menjadi pusat aktivitas perdagangan dan memiliki jangkauan lintas kecamatan. Sekitar 113 pedagang beraktivitas di lokasi dan kawasan sekitarnya. Jalur perdagangan Mandrehe juga terhubung dengan lima dari delapan kecamatan di Nias Barat.

Revitalisasi akan diarahkan pada pembenahan bangunan dan zonasi komoditas, akses yang inklusif, area parkir dan logistik, drainase, sanitasi, keselamatan, identitas pasar, serta tata kelola.

“Mandrehe bukan pasar yang menunggu untuk hidup. Pasar ini sudah hidup. Yang kita perlukan adalah memperkuat kapasitasnya agar menjadi simpul perdagangan lintas kecamatan yang aman, modern dan produktif,” ujarnya.

Selain Mandrehe, Pemkab Nias Barat mengusulkan pembangunan Pasar Sitolubanua. Pasar tersebut dirancang sebagai pusat perdagangan baru yang tumbuh seiring perkembangan kawasan ibu kota Nias Barat.

Sejumlah aktivitas baru telah berkembang di kawasan tersebut, mulai dari keberadaan satuan Yonif, pembangunan perumahan aparatur sipil negara (ASN), fasilitas pendidikan, permukiman, hingga peningkatan konektivitas jalan. Perkembangan tersebut dinilai berpotensi menciptakan basis konsumen baru.

Pemkab juga mempertimbangkan kondisi pasar lama yang berada di tepi jalan dan menghadapi persoalan banjir. Karena itu, pembangunan Pasar Sitolubanua tidak diarahkan sekadar untuk memindahkan pedagang, tetapi sebagai bagian dari penataan pusat ekonomi kawasan.

“Kita ingin pasar hadir sejak awal sebagai infrastruktur ekonomi kawasan. Jangan menunggu kawasan tumbuh tidak terkendali baru pemerintah datang menata. Sitolubanua kita siapkan menjadi pusat perdagangan baru yang tumbuh bersama kawasan ibu kota,” katanya.

Kementerian Perdagangan mengingatkan agar pembangunan pasar baru diikuti kesiapan pedagang, konsumen, dan aktivitas ekonomi yang memadai. Pemkab Nias Barat pun akan melengkapi perencanaan serta menghitung kembali kebutuhan pembangunan berdasarkan kondisi lapangan sebelum memperbarui usulan melalui sistem Kementerian Perdagangan.

Untuk pembangunan berskala besar, koordinasi juga akan dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Perluasan pasar juga diarahkan melalui perdagangan digital. Pemkab Nias Barat meminta dukungan untuk memfasilitasi UMKM agar dapat masuk ke berbagai platform perdagangan elektronik.

Namun, digitalisasi dinilai tidak cukup hanya dengan membuat akun marketplace. Produk yang dipasarkan secara daring tetap harus memiliki kualitas, kemasan, harga, kesinambungan produksi, serta biaya logistik yang mampu bersaing.

Sejumlah produk turunan dinilai memiliki peluang untuk menghasilkan nilai tambah lebih besar, antara lain virgin coconut oil (VCO), hasil perikanan dan kelautan, pangan lokal, kuliner, kerajinan berbasis budaya, serta produk kreatif.

Kondisi geografis Nias Barat sebagai daerah kepulauan membuat logistik menjadi faktor penting dalam menentukan daya saing. Produk berkualitas tetap harus mampu dikirim kepada konsumen dengan biaya yang kompetitif.

“Produksi, kualitas, agregasi, logistik dan pasar harus kita kerjakan sebagai satu rantai. Tujuan akhirnya bukan sekadar barang keluar dari Nias Barat, tetapi pendapatan yang semakin besar masuk kepada masyarakat Nias Barat,” ujarnya.

Pemkab Nias Barat dan Kementerian Perdagangan selanjutnya menyiapkan lima agenda untuk ditindaklanjuti. Agenda tersebut meliputi revitalisasi Pasar Mandrehe, pembangunan Pasar Sitolubanua, penguatan distribusi dan logistik daerah, pemasaran dan perdagangan digital, serta pembentukan focal point Kementerian Perdagangan dan Pemkab Nias Barat untuk menyusun Action Plan Nias Barat Trade Connect 2027–2029.

Dalam jangka panjang, pemerintah daerah menargetkan produk Nias Barat dapat menjangkau pasar regional dan nasional, bahkan membuka peluang ekspor. Posisi Nias di sisi barat Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dinilai dapat menjadi salah satu modal untuk memperluas konektivitas perdagangan.

Eliyunus menegaskan komunikasi dengan pemerintah pusat akan terus dilakukan karena biaya dan mata rantai logistik menjadi faktor penting bagi daya saing komoditas dari daerah kepulauan.

“Kekayaan yang lahir dari desa-desa Nias Barat jangan berhenti sebagai bahan mentah. Kita ingin mengubahnya menjadi produk, transaksi, pendapatan, lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat,” katanya.

Melalui Nias Barat Trade Connect 2027–2029, Pemkab Nias Barat menargetkan penguatan perdagangan tidak berhenti pada peningkatan produksi. Produk dari desa diharapkan dapat masuk ke rantai perdagangan yang lebih panjang, menghasilkan transaksi yang nyata, dan membuat porsi nilai tambah yang dinikmati masyarakat daerah semakin besar. []

Redaksi01