71.000 Rumah Subsidi Ditargetkan Akad Serentak 17 Desember 2026
JAKARTA – Realisasi rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) disebut mencapai 278.860 unit dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah kemudian menargetkan akad 71.000 rumah subsidi secara serentak pada 17 Desember 2026 di berbagai titik di Indonesia dengan pusat kegiatan di Jawa Timur.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan capaian tersebut menjadi bagian dari perkembangan program pembiayaan rumah subsidi yang telah berjalan sejak 2010. Sebelum pemerintahan Prabowo, realisasi tahunan tertinggi yang disebutnya mencapai 228.000 unit pada 2023.
“Rumah subsidi itu sudah ada dari 2010 dengan pembiayaan FLPP. Dari 7.000-an, 100.000 paling tinggi, sebelum pemerintahan Presiden Prabowo tahun 2023, yaitu 228.000,” jelasnya.
Maruarar mengatakan realisasi pada tahun pertama pemerintahan Prabowo mencapai angka lebih tinggi dibandingkan capaian tahunan sebelumnya.
“Presiden Prabowo dilantik 2024 di akhir tahun. Di tahun pertama tertinggi sepanjang sejarah. Dari data 2010 sampai 2024, di bawah perintah Presiden Prabowo, 278.860 dalam 1 tahun,” ungkapnya.
Menurut Maruarar, capaian tersebut turut didukung kebijakan yang mengurangi sejumlah biaya perizinan dan perpajakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah, kata dia, membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
“Dengan izin dan arahan Presiden Prabowo, saya keluarkan bersama Mendagri dan Menteri PU, menggratiskan BPHTB bagi MBR. Yang tadinya bayar 5% menjadi gratis,” katanya.
“Yang kedua, PBG, yang tadinya bayar jadi gratis. Jadi pemerintahan Presiden Prabowo itu menggunakan kewenangan kita dalam kebijakan fiskal,” tuturnya.
Dukungan terhadap pembiayaan perumahan juga disebut datang dari Bank Indonesia melalui kebijakan Giro Wajib Minimum (GWM). Maruarar menyebut sejumlah komponen pembiayaan yang berkaitan dengan perumahan memiliki nilai yang mendekati Rp200 triliun.
“Kami mendapatkan dukungan. Contoh satu, KUR perumahan Rp50 triliun, GWM BI Rp 80 triliun, rumah subsidi Rp 54 triliun. Dari tiga komponen itu saja, itu sudah mendekati Rp 200 triliun,” jelasnya.
Selain capaian pembiayaan, pemerintah menyiapkan agenda akad rumah subsidi secara serentak pada 17 Desember 2026. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di Jawa Timur dan terhubung dengan sejumlah titik di seluruh Indonesia.
“Dan mohon doanya, 17 Desember tahun ini, 2026, kami akan membuat di Jawa Timur 71.000 rumah. Acaranya di berbagai titik,” kata Maruarar di kantor Bakom, Rabu, 16 September 2026, sebagaimana diberitakan Kompas, Rabu, (16/09/2026).
Maruarar menyebut Presiden Prabowo nantinya akan melakukan akad secara serentak melalui berbagai titik tersebut.
“Saya enggak yakin di dunia ini ada, di hari yang sama ada 71.000 rumah, seorang Presiden bisa melakukan akad di ratusan titik di seluruh Indonesia,” ujar Maruarar.
Rangkaian kebijakan pembiayaan, pengurangan biaya bagi MBR, serta agenda akad serentak tersebut menunjukkan bahwa program rumah subsidi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik rumah, tetapi juga mencakup dukungan pembiayaan dan kebijakan untuk menekan beban biaya yang harus ditanggung masyarakat berpenghasilan rendah. []
Redaksi01
