Perluas Layanan Kesehatan Desa, Dinkes Kukar Perkuat Peran Kader Pusban

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, Ismi Mufiddah.

Dinkes Kukar memperkuat keterlibatan kader di Pusban sebagai bagian dari Integrasi Layanan Primer untuk mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat hingga tingkat desa.

ADVERTORIAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat akses pelayanan kesehatan hingga tingkat desa dengan mendorong peran Puskesmas Pembantu (Pusban) dan kader kesehatan. Kehadiran kader di tengah masyarakat diharapkan membantu warga memperoleh informasi dan akses awal pelayanan, termasuk ketika membutuhkan bantuan di luar jam operasional fasilitas kesehatan.

Penguatan tersebut dilakukan seiring penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP), yang mendorong layanan kesehatan tidak hanya berpusat di fasilitas kesehatan, tetapi juga semakin aktif menjangkau masyarakat.

Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kukar, Ismi Mufiddah, mengatakan Pusban memiliki posisi strategis karena berada lebih dekat dengan masyarakat. Dalam penerapan ILP, keberadaan kader di sekitar Pusban diharapkan dapat membantu petugas menjangkau warga secara lebih luas.

“Pusban sekarang dalam era integrasi layanan primer lebih diberdayakan. Seharusnya ada kader di situ untuk membantu petugas turun ke lapangan,” ucap Ismi kepada Prudensi.com, Selasa (22/09/2026).

Menurut Ismi, keberadaan kader yang tinggal di desa memberikan nilai tambah dalam pelayanan kesehatan. Mereka dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan petugas kesehatan ketika warga membutuhkan informasi maupun akses pelayanan.

Peran tersebut menjadi penting terutama ketika kebutuhan masyarakat muncul di luar jam kerja fasilitas kesehatan. Ismi menyebut, berdasarkan laporan yang diterima Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, terdapat petugas maupun kader di Pusban yang tetap membantu masyarakat karena tinggal di wilayah tempat mereka bertugas.

“Teman-teman di Pusban cukup banyak yang melalui laporan kami 24 jam karena mereka memang tinggal di situ. Kadang-kadang masyarakat membutuhkan pelayanan di luar jam kerja, termasuk hari Minggu,” jelasnya.

Meski memiliki peran penting, kader tidak menggantikan fungsi tenaga kesehatan. Kader bertugas membantu menjangkau masyarakat, menyampaikan informasi kesehatan, serta menghubungkan warga dengan petugas atau fasilitas kesehatan ketika membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Dinkes Kukar kini juga menyusun pola pemberdayaan kader agar keterlibatan mereka dalam pelayanan kesehatan di tingkat desa dapat berjalan lebih optimal dan terarah.

Ismi menjelaskan, pola keterlibatan kader mulai diperluas. Jika sebelumnya kegiatan kader lebih banyak berpusat di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), kini keberadaan mereka juga didorong untuk mendukung pelayanan di Pusban.

“Kalau dulu kader itu lebih banyak di Posyandu, sekarang diharapkan juga ada di Pusban. Ini yang masih kami formulasikan lebih jauh bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar,” katanya.

Formulasi tersebut akan melibatkan DPMD Kukar karena dukungan pemerintah desa dinilai penting dalam memperkuat keberadaan dan aktivitas kader kesehatan di wilayah masing-masing.

Kolaborasi lintas perangkat daerah dan pemerintah desa diharapkan membuat pelayanan kesehatan primer semakin dekat dengan masyarakat, sekaligus memperkuat mekanisme deteksi dan respons awal terhadap kebutuhan kesehatan warga.

Melalui penguatan Pusban dan kader kesehatan, Pemkab Kukar berupaya mengembangkan pola pelayanan yang lebih proaktif, tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, tetapi juga menjangkau warga langsung di lingkungan tempat tinggal mereka. []

Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Aulia Setyaningrum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *