Pemprov NTB Targetkan Seluruh BUMD Sehat pada 2028

MATARAM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berada dalam kondisi sehat pada 2028 sebelum direstrukturisasi melalui skema holding pada 2029. Target tersebut menjadi bagian dari agenda pembenahan empat BUMD NTB agar tidak hanya bertahan, tetapi mampu tumbuh dan menjadi penggerak ekonomi daerah.

Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemprov NTB Izzuddin Mahili mengatakan empat BUMD yang menjadi perhatian pemerintah terdiri atas Bank NTB Syariah, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB Perseroda, Jamkrida NTB Syariah, dan PT Gerbang NTB Emas (GNE). Pemerintah kini memetakan kondisi setiap perusahaan untuk menentukan strategi pembenahan sesuai tingkat kesehatan dan perkembangan bisnisnya.

“Setelah dilakukan diagnosis, masing-masing BUMD kita dudukkan sesuai kondisinya. Ada yang masih stabilisasi, ada yang recovery, dan ada yang sudah masuk tahap pertumbuhan,” kata Izzuddin.

Ia menyampaikan hal tersebut di Kantor Pusat BPR NTB Perseroda, Jalan Catur Warga, Kota Mataram, Jumat, 25 September 2026, sebagaimana diberitakan Ekbis NTB, Jumat, (25/09/2026).

Dari hasil pemetaan, GNE menjadi salah satu BUMD yang telah melewati fase sulit setelah sebelumnya mengalami corporate distress. Pembenahan manajemen dan tata kelola membuat kondisi perusahaan mulai stabil.

Salah satu perubahan yang dilakukan adalah menyederhanakan struktur usaha GNE yang sebelumnya memiliki lebih dari 750 klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Pemprov NTB kemudian mendorong perusahaan kembali berkonsentrasi pada sejumlah bisnis yang dinilai memiliki potensi dan relevan dengan kebutuhan daerah.

“Sekarang sudah banyak yang dihilangkan lapangan usahanya. Dan pak Gubernur memberikan stressing kepada beberapa usaha potensial saja sebagai bisnis inti,” ujarnya.

GNE selanjutnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang dari aktivitas pembangunan di NTB, terutama melalui penyediaan dan distribusi bahan konstruksi. Sejumlah komoditas, seperti semen dan aspal buton, mulai dipersiapkan agar dapat masuk dalam ekosistem pengadaan pemerintah.

“Sekarang mereka mulai menyiapkan bahan-bahan konstruksi yang dibutuhkan dalam pembangunan. Ini bagian dari upaya agar peluang ekonomi pembangunan bisa ditangkap BUMD,” jelasnya.

Sementara itu, BPR NTB Perseroda dan Jamkrida NTB Syariah masih berada pada tahap stabilisasi dan diarahkan menuju pemulihan (recovery). Pada BPR NTB, persoalan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) menjadi salah satu hal yang harus diselesaikan. Pembenahan tata kelola juga masih berjalan setelah proses merger.

Pemprov NTB menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat BPR NTB, termasuk pembagian segmentasi bisnis dan proses konversi menuju bank syariah.

“BPR ini masih dalam stabilisasi. Tugasnya sekarang bagaimana kita dorong ke arah recovery,” tambahnya.

Untuk Jamkrida NTB Syariah, pembenahan diarahkan melalui penguatan jajaran pengurus dengan tenaga profesional. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan melewati fase stabilisasi sebelum masuk ke tahap pemulihan.

“Sekarang kita mengisi dulu. Cari orang-orang profesional. Setelah stabilisasi, kita dorong bergerak ke recovery,” ujarnya.

Izzuddin menyebut pemenuhan modal inti juga menjadi salah satu tantangan Jamkrida NTB Syariah. Kebutuhan modal inti perusahaan disebut sekitar Rp75 miliar sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun Bank NTB Syariah telah berada pada tahap pemulihan. Namun, Pemprov NTB menargetkan bank tersebut tidak berhenti pada fase tersebut dan dapat memasuki tahap pertumbuhan berkelanjutan (sustainable growth).

Sejumlah agenda strategis disiapkan, mulai dari pengembangan menjadi bank devisa, rencana menuju perusahaan terbuka, hingga pembentukan holding.

“Bank NTB Syariah yang paling tinggi, sudah recovery. Tapi kita tidak mau berhenti di recovery. Yang didorong Pak Gubernur adalah growth,” katanya.

Evaluasi terhadap seluruh BUMD juga dilakukan dengan melibatkan sejumlah lembaga, termasuk OJK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta akademisi. Evaluasi semester pertama 2026 dilakukan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kondisi masing-masing perusahaan.

Untuk Bank NTB Syariah, hasil evaluasi menunjukkan perkembangan positif. BPKP memberikan penilaian kesehatan AA, sedangkan OJK menempatkan bank tersebut pada komposit 2. BPR NTB Perseroda juga disebut memperoleh penilaian kesehatan yang baik dari BPKP dan berada pada komposit 2 berdasarkan penilaian OJK.

Dalam jangka panjang, Pemprov NTB merancang restrukturisasi BUMD melalui dua kelompok holding, yakni financial holding dan non-financial holding. Kelompok pertama akan menaungi BUMD sektor keuangan, termasuk Bank NTB Syariah, Jamkrida NTB Syariah, dan BPR Syariah. Adapun sektor nonkeuangan akan ditempatkan dalam holding tersendiri dengan GNE sebagai salah satu bagian.

Pembentukan holding tersebut baru akan dilakukan setelah seluruh BUMD mencapai kondisi sehat.

“Targetnya 2028 semua harus sehat. Karena proses holding kita rencanakan 2029,” tegas Izzuddin.

Menurutnya, ukuran kesehatan BUMD tidak hanya ditentukan dari kemampuan mencetak laba. Aspek tata kelola, kondisi keuangan, kemampuan menjalankan bisnis inti, serta hasil evaluasi lembaga pengawas juga menjadi bagian dari penilaian.

“Makanya kita tidak main-main. OJK dan BPKP kita minta melakukan evaluasi, ditambah akademisi,” katanya.

Pembenahan tersebut pada akhirnya diarahkan agar BUMD NTB memiliki fondasi bisnis yang lebih kuat dan mampu berkontribusi terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan.

“Yang jelas sehat, kuat, profesional, dan semuanya growth. Itu target besar dan sangat diharapkan oleh pak Gubernur untuk diwujudkan dalam waktu dekat. Tidak main – main target ini,” pungkasnya. []

Redaksi01