Infrastruktur Pariwisata Kutim Dibenahi Lewat Kolaborasi Lintas OPD
Pengembangan pariwisata Kutim membutuhkan dukungan akses jalan menuju destinasi. Dinas Pariwisata berencana memperkuat koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum agar upaya memperkenalkan potensi wisata daerah didukung infrastruktur yang memadai.
ADVERTORIAL – Ketersediaan akses jalan menuju objek wisata menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) dalam mengembangkan sektor pariwisata. Dinas Pariwisata (Dispar) Kutim berencana memperkuat koordinasi dengan instansi yang menangani pembangunan infrastruktur agar pengembangan destinasi tidak hanya bertumpu pada kegiatan promosi.
Kebutuhan tersebut disampaikan Kepala Dispar Kutim, Mahriadi, seusai penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) periode 2026–2030 di Ruang MCC Hotel Royal Victoria, Sangatta, Senin (28/09/2026).
Mahriadi menilai keberhasilan pengembangan pariwisata juga bergantung pada dukungan infrastruktur yang memudahkan masyarakat maupun wisatawan menjangkau lokasi tujuan. Karena pembangunan jalan berada dalam lingkup kewenangan perangkat daerah terkait, Dispar Kutim memerlukan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Infrastruktur tentu harus mendukung. Karena itu, kolaborasi antar-OPD sangat diperlukan. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas PU untuk mendukung pembangunan infrastruktur menuju destinasi wisata,” pungkasnya.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat menghubungkan kebutuhan pengembangan pariwisata dengan perencanaan pembangunan infrastruktur daerah. Dalam pengembangan objek wisata, kemudahan akses menjadi faktor yang perlu diperhatikan karena berkaitan langsung dengan perjalanan pengunjung menuju lokasi. Destinasi yang memiliki daya tarik alam maupun budaya tetap membutuhkan jalur transportasi yang mendukung agar dapat dijangkau dengan lebih mudah.
Persoalan akses juga menjadi bagian penting ketika pemerintah daerah berupaya memperkenalkan destinasi kepada masyarakat dari luar Kutim. Peningkatan promosi berpotensi mendorong ketertarikan wisatawan, tetapi kesiapan infrastruktur tetap diperlukan untuk mendukung kunjungan.
Kutim memiliki beragam potensi pariwisata yang mencakup kawasan alam, budaya, sejarah, serta kegiatan ekonomi kreatif. Potensi tersebut menjadi modal bagi daerah untuk mengembangkan pilihan tujuan wisata bagi pengunjung domestik maupun mancanegara.
Mahriadi berharap pengenalan destinasi Kutim dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk wisatawan dari luar negeri.
“Harapan kami, pariwisata Kutim semakin berkembang dan dikenal lebih luas, tidak hanya secara nasional, tetapi juga hingga tingkat internasional. Itu menjadi salah satu fungsi BPPD,” ujarnya usai penyerahan SK BPPD di Ruang MCC Hotel Royal Victoria, Sangatta, Senin (28/09/2026).
Untuk mendukung perluasan jangkauan tersebut, pemerintah daerah telah mengaktifkan kembali BPPD melalui kepengurusan periode 2026–2030. Keberadaan lembaga tersebut diharapkan dapat mendukung upaya memperkenalkan potensi wisata Kutim. Sementara itu, kebutuhan pembangunan akses menuju objek wisata tetap memerlukan keterlibatan perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang infrastruktur.
Dengan pembagian peran tersebut, pengenalan destinasi dan peningkatan kemudahan akses diharapkan dapat berjalan saling mendukung. Meski demikian, Mahriadi belum memberikan rincian mengenai program awal yang akan dilaksanakan BPPD. Langkah organisasi tersebut masih akan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan yang dihadapi.
“Untuk program awal memang belum dapat dipastikan. Kami akan melihat perkembangan dan kebutuhan yang ada sambil organisasi ini berjalan,” kata Mahriadi.
Belum adanya rincian program tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan BPPD masih memerlukan penentuan langkah operasional. Di sisi lain, kebutuhan infrastruktur menuju destinasi menjadi persoalan tersendiri yang perlu dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.
Mahriadi juga menyinggung pentingnya mempersiapkan pergantian kepengurusan BPPD pada periode mendatang. Ia berharap mekanisme tersebut dapat lebih banyak ditangani oleh pengurus yang telah terdaftar agar proses pembentukan organisasi tidak kembali berlangsung terlalu lama.
Namun, dalam pengembangan sektor pariwisata, perhatian pemerintah daerah tidak berhenti pada kesiapan lembaga promosi. Dukungan sarana menuju objek wisata tetap menjadi unsur penting yang memerlukan keterlibatan instansi teknis.
Melalui koordinasi dengan Dinas PU, Dispar Kutim berharap kebutuhan akses destinasi dapat menjadi bagian dari perhatian pembangunan daerah. Dengan dukungan infrastruktur yang lebih memadai, upaya memperkenalkan potensi wisata Kutim diharapkan dapat diikuti peningkatan kemudahan bagi wisatawan untuk mengunjungi berbagai destinasi.
Pengembangan akses dan promosi yang berjalan beriringan diharapkan mampu memperkuat daya tarik pariwisata Kutim sekaligus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh manfaat dari aktivitas kunjungan wisata. []
Penulis: Suryono | Penyunting: Aulia Setyaningrum
