Greenland dan Strategi Arktik: Investasi Eropa, Penguatan Militer AS

Amerika Serikat memperkuat dimensi keamanan di Greenland, sementara Uni Eropa menggelontorkan investasi ratusan juta euro untuk memperluas pengaruh ekonomi dan strategisnya di kawasan Arktik.

MOSKOW – Greenland semakin menempati posisi strategis dalam politik global seiring meningkatnya kepentingan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) di kawasan Arktik. Washington memperkuat dimensi keamanan, sementara Brussel menyiapkan investasi ratusan juta euro untuk memperluas kerja sama ekonomi, energi, konektivitas, dan mineral kritis dengan pemerintahan Greenland.

Perhatian terhadap Greenland meningkat setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump berulang kali menempatkan pulau tersebut sebagai bagian penting dari strategi keamanan Washington di Arktik. Pada September 2026, AS, Denmark, dan Greenland bahkan mencapai kesepakatan yang membuka ruang bagi perluasan kehadiran militer AS di wilayah tersebut.

Di sisi lain, UE memperkuat keterlibatannya melalui pendekatan investasi dan kemitraan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen saat berkunjung ke Nuuk pada 7 September 2026 mengumumkan paket Kemitraan Global Gateway senilai 200 juta euro untuk Greenland pada 2026–2027.

Dana tersebut diarahkan antara lain untuk konektivitas digital dan satelit, energi bersih, mineral kritis, perumahan, pariwisata berkelanjutan, pendidikan, dan pengembangan usaha lokal. UE, Greenland, dan Denmark juga menandatangani deklarasi bersama untuk memperluas kerja sama di berbagai sektor strategis.

Komisi Eropa juga mengusulkan peningkatan dukungan kepada Greenland menjadi 530 juta euro hingga 2034 dalam periode anggaran berikutnya.

Namun, peningkatan investasi tersebut tidak serta-merta mengubah hubungan politik Greenland dengan UE. Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyatakan wilayahnya berkepentingan memperkuat kemitraan strategis dengan UE, tetapi kembalinya Greenland ke UE “tidak ada dalam agenda.”

Greenland saat ini bukan bagian dari UE. Wilayah tersebut keluar dari Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) setelah referendum 1982, yang kemudian dituangkan dalam perubahan perjanjian Eropa dan berlaku pada 1985.

Penguatan hubungan UE-Greenland dipandang sebagai bagian dari meningkatnya perhatian Eropa terhadap perubahan geopolitik di kawasan utara.

Analis politik Azerbaijan Ilgar Velizade menilai langkah Eropa lebih banyak muncul sebagai respons terhadap kebijakan Washington.

“Brussel, seperti biasa, baru menyadarinya sangat terlambat. Setelah Trump menyatakan klaimnya, di Eropa barulah orang ingat bahwa ada wilayah bernama Greenland dan bahwa wilayah itu perlu mendapat perhatian. Tetapi ini lebih merupakan strategi mengejar ketinggalan. Uni Eropa memiliki banyak krisis dan masalah lain, sehingga Greenland lama tidak menjadi prioritas,” ujarnya.

Secara resmi, UE menyatakan kemitraannya dengan Greenland ditujukan untuk memperkuat konektivitas, energi, bahan baku kritis, kesejahteraan masyarakat, dan kerja sama strategis di Arktik. Von der Leyen juga menegaskan bahwa masa depan Greenland harus ditentukan oleh masyarakat Greenland dan Denmark.

Meningkatnya kepentingan terhadap Greenland juga memperlihatkan adanya kepentingan strategis yang beririsan antara AS dan negara-negara Eropa, meskipun keduanya tetap menjadi sekutu dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Velizade menilai kebijakan pemerintahan AS saat ini bukan semata-mata menciptakan perselisihan baru, tetapi membuat sejumlah perbedaan kepentingan lama menjadi lebih terlihat.

“Dulu kontradiksi ini tidak begitu jelas, tetapi sekarang Washington menjalankan kebijakan yang lebih langsung, yang mengarah pada benturan kepentingan yang lebih terbuka. Naif jika mengira pergantian pemerintahan—misalnya dari Partai Republik ke Partai Demokrat—akan otomatis menghilangkan kontradiksi ini. Kemungkinan besar kontradiksi itu justru akan beralih ke fase yang lebih laten dan menjadi bahan dialog yang lebih konstruktif, tetapi persaingan itu sendiri tidak akan hilang,” tambah Velizade.

Ia juga menilai negara-negara Eropa akan terus meningkatkan kapasitas pertahanannya dalam jangka panjang.

“Karena itulah negara-negara Eropa sudah bersiap menghadapi konflik kepentingan jangka panjang dengan Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari upaya mengembangkan kemampuan pertahanan sendiri, membentuk angkatan bersenjata Eropa yang lebih otonom dalam kerangka NATO, dan membangun kompleks industri pertahanan yang lebih mandiri dari AS,” tegasnya.

Perdebatan mengenai keamanan Arktik semakin menguat ketika Washington memperluas rencana pertahanan kawasan, termasuk melalui konsep pertahanan antirudal Golden Dome. Kesepakatan AS, Denmark, dan Greenland pada September 2026 juga memungkinkan penguatan kehadiran militer Washington di kawasan tersebut.

Posisi hukum Greenland membuat dinamika tersebut semakin kompleks. Greenland merupakan bagian dari Kerajaan Denmark, tetapi memiliki pemerintahan sendiri dengan kewenangan luas melalui sistem pemerintahan mandiri.

Dalam hubungan internasional dan keamanan, Denmark masih memegang peran penting, sementara aspirasi mengenai masa depan politik Greenland semakin menempatkan Nuuk sebagai aktor yang harus diperhitungkan secara langsung.

UE sendiri secara terbuka menegaskan dukungannya terhadap kedaulatan Kerajaan Denmark sekaligus hak masyarakat Greenland menentukan masa depannya.

Hubungan itu semakin kompleks karena Greenland membutuhkan dukungan fiskal Denmark, sementara kepentingan ekonomi terhadap mineral kritis, energi, jalur transportasi, dan infrastruktur Arktik terus meningkat.

Greenland kini berada di titik pertemuan kepentingan keamanan, ekonomi, energi, dan sumber daya alam di Arktik.

Perubahan iklim dan perkembangan teknologi juga meningkatkan perhatian terhadap jalur pelayaran utara dan potensi pemanfaatan mineral kritis. Bagi UE, Greenland dipandang penting dalam diversifikasi bahan baku strategis dan energi. Sementara bagi AS, posisi geografis Greenland berkaitan langsung dengan sistem pertahanan Amerika Utara dan jalur strategis Atlantik Utara.

Kesepakatan keamanan terbaru bahkan membuka kemungkinan peningkatan aktivitas militer AS di Narsarsuaq dan Mestersvig, selain fasilitas AS yang telah berada di Pituffik.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Greenland tidak lagi hanya dipandang melalui perspektif geografis dan lingkungan. Pulau terbesar di dunia itu semakin menjadi bagian penting dari perhitungan keamanan, energi, mineral kritis, konektivitas, dan pengaruh geopolitik di Arktik.

Di tengah meningkatnya perhatian AS dan UE, posisi pemerintahan Greenland menjadi semakin penting karena berbagai keputusan mengenai investasi, keamanan, dan hubungan internasional akan bersinggungan langsung dengan kepentingan serta aspirasi masyarakat setempat. []

Penulis: Amy Maulana | Penyunting: Aulia Setyaningrum