Pemerintah Matangkan Pembangunan 2.200 Rumah di Papua Pegunungan
JAKARTA – Pemerintah menyiapkan pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan, terdiri atas 2.000 unit untuk masyarakat dan 200 unit bagi kepala suku. Rencana tersebut menjadi salah satu agenda penguatan program perumahan rakyat yang dibahas pemerintah bersama para kepala daerah Papua Pegunungan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membahas rencana tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, sejumlah kepala lembaga negara, serta para kepala daerah se-Provinsi Papua Pegunungan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (29/09/2026).
Pembangunan 2.200 rumah tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah masih mematangkan sejumlah aspek teknis agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana diberitakan Detiknews, Selasa, (29/09/2026).
Pembahasan teknis turut melibatkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Keterlibatan sejumlah lembaga tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik rumah, tetapi juga membutuhkan koordinasi dalam aspek pengawasan, pengadaan barang dan jasa, serta data.
Setelah membahas rencana perumahan di Papua Pegunungan, Tito melanjutkan agenda dengan rapat khusus mengenai penguatan program gentengisasi. Program tersebut dikaitkan dengan arahan Presiden Prabowo mengenai Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).
“Tadi kita baru selesai rapat mengenai masalah program realisasi gentengisasi ya. Saya tahu bahwa salah satu arahan Bapak Presiden adalah agar Indonesia ASRI, aman, sehat, resik, dan indah,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Selasa (29/09/2026).
“Salah satunya indah itu adalah rumah-rumah sebaiknya menggunakan tidak hanya seng,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Selasa (29/09/2026).
Menurut Tito, penggunaan genteng menjadi salah satu bagian dari upaya menciptakan lingkungan hunian yang lebih nyaman. Dalam pelaksanaannya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka, dan Pemkab Purwakarta.
“Sentra genteng salah satunya adalah Jawa Barat. Dan ini Bapak Maruarar Sirait, Menteri PKP, sudah melakukan langkah-langkah merealisasikan arahan dari Bapak Presiden tersebut mengenai gentengisasi, salah satunya di Jawa Barat,” ungkap Tito.
Maruarar mengatakan pengembangan program gentengisasi juga berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan hunian. Karena itu, penguatan sentra produksi perlu dibarengi peningkatan kualitas produk agar dukungan terhadap pelaku usaha berjalan berkelanjutan.
“Dan itu saya sangat mengapresiasi kepada Pemda Jabar dan Pemda Majelengka dan Pemda Purwakarta. Karena kita mau mendukung UMKM, tapi dengan cara mendidik kualitasnya juga harus bagus,” kata Maruarar.
Menurut Maruarar, program tersebut diharapkan memberikan efek berganda bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di Jabar. Pengembangan sentra produksi juga dinilai dapat membuka peluang penguatan industri genteng di daerah lain.
Dengan demikian, agenda pemerintah mencakup pembangunan hunian bagi masyarakat dan kepala suku di Papua Pegunungan sekaligus penguatan kualitas lingkungan tempat tinggal serta industri pendukung perumahan di daerah. Pemerintah masih mematangkan pelaksanaan program agar sasaran pembangunan dan manfaat ekonominya dapat berjalan beriringan. []
Redaksi01
