Pemerintah Dorong Koperasi Merah Putih Salurkan Bantuan Sosial

SIDOARJO – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) didorong menjadi saluran distribusi barang bersubsidi sekaligus penggerak perputaran ekonomi masyarakat desa. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai keberadaan koperasi dapat membantu memastikan penyaluran elpiji tiga kilogram, pupuk bersubsidi, dan kebutuhan pokok menjangkau masyarakat sesuai kebutuhan.

Hal tersebut disampaikan Ferry saat meninjau KDKMP Desa Tambakrejo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (15/10/2026). Peninjauan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan operasional KDKMP berjalan dan mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

“KDKMP juga berperan dalam mendukung distribusi barang bersubsidi, salah satunya LPG tiga kilogram, agar penyaluran lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Ferry saat meninjau KDKMP Desa Tambakrejo, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (15/10/2026).

Ferry mencontohkan, penyaluran elpiji bersubsidi di KDKMP Desa Tambakrejo dilaporkan berjalan sesuai ketentuan, baik dari sisi harga maupun jumlah. Ketersediaan barang juga disesuaikan dengan kebutuhan warga.

Selain elpiji, koperasi diarahkan untuk menampung kebutuhan kelompok tani yang menjadi anggotanya, termasuk pupuk bersubsidi. Langkah tersebut diharapkan membantu petani memperoleh sarana produksi sekaligus memperkuat fungsi koperasi dalam mendukung kegiatan ekonomi desa.

Sebagaimana dilansir Antara, Kamis (15/10/2026), Ferry juga menyebut kebutuhan pokok bersubsidi yang didistribusikan melalui KDKMP mencakup minyak goreng MinyaKita, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), elpiji tiga kilogram, serta pupuk.

KDKMP yang telah beroperasi juga berperan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta bantuan alat dan mesin pertanian.

Dalam skema yang dijelaskan Ferry, penerima bantuan dapat mencairkan bantuan yang diterima untuk kemudian membelanjakan dana tersebut guna memenuhi kebutuhan sehari-hari di koperasi. Mekanisme ini diharapkan membuat manfaat bantuan tidak hanya dirasakan penerima, tetapi juga mendorong transaksi ekonomi di lingkungan setempat.

Pemerintah turut mendorong agar kegiatan koperasi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa. Dengan keterlibatan pengurus dan warga setempat, KDKMP diharapkan berkembang menjadi wadah kegiatan usaha yang mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, bukan sekadar tempat penyaluran barang dan bantuan.

“Mudah-mudahan hal ini menandai era kebangkitan ekonomi di desa karena KDKMP ini adalah milik desa, pengurus merupakan masyarakat desa, sehingga manfaatnya dapat kembali ke masyarakat desa,” katanya.

Peninjauan di Sidoarjo tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan operasional 10.070 KDKMP di sembilan provinsi berjalan lancar. Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, serta jajaran pemerintah daerah setempat.

Keberhasilan program ini akan bergantung pada kelancaran distribusi, ketersediaan barang, kepatuhan terhadap ketentuan harga, serta pengelolaan koperasi yang berorientasi pada kebutuhan warga. Jika berjalan konsisten, KDKMP berpotensi memperkuat akses masyarakat terhadap barang bersubsidi sekaligus menjaga agar perputaran ekonomi tetap berlangsung di tingkat desa. []

Redaksi01