Tiga BUMD Bekasi Dapat Suntikan Modal Rp27 Miliar pada 2027
BEKASI – Tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi memperoleh alokasi penyertaan modal sebesar Rp27 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengarahkan tambahan modal tersebut untuk memperluas usaha, memperkuat pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mengembangkan bisnis perdagangan yang diharapkan meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap pendapatan pemerintah.
Alokasi penyertaan modal itu disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi pada Selasa (27/10/2026). Dana tersebut dibagi kepada PT Sinergi Patriot, Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Patriot, dan PT Mitra Patriot dengan besaran serta sasaran penggunaan yang berbeda.
PT Sinergi Patriot memperoleh Rp9,8 miliar untuk mengembangkan bisnis bahan bakar minyak (BBM) jenis solar industri dan perdagangan. Sementara itu, BPRS Patriot mendapatkan Rp10,1 miliar untuk investasi kantor, pengembangan sistem teknologi informasi (TI), dan pembiayaan UMKM.
Adapun PT Mitra Patriot menerima penyertaan modal Rp7 miliar yang akan digunakan untuk mengembangkan unit usaha impor daging kerbau. Pembagian dana tersebut mencerminkan fokus pengembangan usaha yang beragam, mulai dari perdagangan energi, layanan keuangan syariah, hingga penyediaan bahan pangan.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan tambahan modal harus diikuti peningkatan kinerja dan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah daerah mengharapkan investasi tersebut tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga memperkuat kesehatan perusahaan dan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
“Harapannya BUMD kinerjanya menjadi lebih baik, lebih sehat dan bermanfaat. Serta bisa menjadi nilai tambah bukan saja dari sisi keuntungan naum juga kinerja,” kata Tri dalam keterangan kepada RRI pada Rabu (28/10/2026), sebagaimana dilansir RRI.
Penyertaan modal kepada tiga BUMD tersebut berlangsung di tengah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi sebesar Rp3,8 triliun pada tahun anggaran 2027. Karena itu, kemampuan perusahaan daerah dalam mengelola dana dan mengembangkan usaha menjadi salah satu aspek penting untuk mendukung pencapaian target pendapatan tersebut.
Di sisi lain, Pemkot Bekasi merancang anggaran belanja daerah sebesar Rp6,6 triliun dengan target pendapatan daerah Rp6,5 triliun. Total APBD 2027 diproyeksikan mencapai Rp6,7 triliun.
Tri menjelaskan, belanja daerah tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas fasilitas publik. Pemerintah tidak hanya memprioritaskan jalan dan jembatan, tetapi juga penataan kawasan kumuh serta perbaikan sarana pendidikan.
“Prioritas kita masih seputar infrastruktur kota. Bukan saja soal jalan dan jembatan, tapi juga penataan kawasan kumuh dan sekolah,” kata Tri.
Selain infrastruktur dan pendidikan, pemerintah daerah menempatkan layanan kesehatan sebagai bagian dari prioritas anggaran. Ketersediaan obat-obatan menjadi salah satu persoalan yang hendak ditangani melalui pembiayaan daerah.
“APBD juga akan dipergunakan untuk urusan kesehatan terutama soal defisit obat. Tahun ini kita di perubahan anggaran kita selesaikan dan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang,” ujar Tri.
Dengan alokasi modal Rp27 miliar tersebut, Pemkot Bekasi berharap ketiga BUMD mampu memperbaiki tata kelola, memperluas kegiatan usaha, dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Pengawasan atas penggunaan dana serta pencapaian hasil usaha akan menjadi faktor penting untuk memastikan penyertaan modal memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan Kota Bekasi. []
Redaksi01
