Pengurus DPC PKB Kukar 2026–2031 Dikukuhkan, Bidik Pengurus Desa
Kegiatan Pengukuhan Pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masa bakti 2026-2031 di Hotel Grand Fatma, Tenggarong, Rabu (28/10/2026).
Usai pengukuhan pengurus periode 2026–2031, DPC PKB Kukar menargetkan pembentukan kepengurusan hingga tingkat desa rampung pada Desember 2026 sekaligus membidik enam hingga delapan kursi DPRD pada pemilu mendatang.
KUTAI KARTANEGARA – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan pembentukan kepengurusan hingga tingkat desa rampung pada Desember 2026. Target tersebut menjadi salah satu prioritas kepengurusan baru periode 2026–2031 yang resmi dikukuhkan di Hotel Grand Fatma, Tenggarong, Rabu (28/10/2026).
Pengukuhan kepengurusan yang dipimpin Dedik Harianto itu dihadiri Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kukar Teguh Wibowo, anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PKB Syafruddin, serta jajaran pengurus dan kader PKB Kukar.
Ketua DPC PKB Kukar Dedik Harianto mengatakan, pengukuhan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan awal tanggung jawab baru bagi seluruh pengurus untuk memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Ini bukanlah akhir, melainkan awal dimulainya perjuangan PKB di Kabupaten Kukar untuk terus bekerja secara maksimal, memberikan kontribusi nyata, dan memberikan dampak bagi masyarakat,” ucap Dedik.
Menurut Dedik, penguatan struktur organisasi menjadi salah satu prioritas kepengurusan baru. Saat ini, kepengurusan PKB telah terbentuk di seluruh 20 kecamatan di Kukar. Namun, pembentukan kepengurusan di tingkat desa masih harus diselesaikan.
“Alhamdulillah, kepengurusan di 20 kecamatan sudah terpenuhi seluruhnya. Tinggal kita melanjutkan progres pembentukan kepengurusan di masing-masing desa,” jelasnya.
Dedik menjelaskan, pembentukan kepengurusan hingga tingkat desa merupakan bagian dari arahan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB. Seluruh jajaran pengurus DPC dan pengurus tingkat kecamatan diharapkan bekerja sama untuk menuntaskan pembentukan struktur organisasi sesuai target yang telah ditetapkan.
“Target dari DPP ditetapkan pada bulan Desember ini. Kita harus menyelesaikannya. Mudah-mudahan, dengan kepengurusan yang baru ini, kita bisa mencapai target tersebut pada bulan Desember,” ungkapnya.
Ia menilai kelengkapan struktur organisasi hingga tingkat desa diperlukan untuk memperluas jangkauan kegiatan partai, memperkuat komunikasi dengan masyarakat, serta meningkatkan keterlibatan kader dalam menyerap aspirasi dan membantu menyelesaikan persoalan warga.
Selain konsolidasi organisasi, DPC PKB Kukar memasang target politik untuk meningkatkan perolehan kursi pada pemilihan umum (pemilu) mendatang. Partai tersebut menargetkan sekitar enam hingga delapan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar sekaligus berupaya memperoleh posisi pimpinan lembaga legislatif tersebut.
Meski demikian, Dedik menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi fokus utama kepengurusan baru. Menurutnya, kepercayaan publik harus dibangun melalui kinerja dan kontribusi nyata para kader di lapangan.
“Yang jelas, kami fokus dulu kepada pelayanan masyarakat. Kita fokus terhadap kinerja-kinerja kita di lapangan yang nantinya masyarakat akan menilai sendiri apakah PKB ini memang layak untuk dipilih atau tidak,” tegasnya.
Dedik berharap penguatan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat berkontribusi terhadap pertambahan perolehan kursi PKB pada pemilu mendatang.
“Kami mempunyai target ke depan, paling tidak kursi kami ini bertambah. Kami ingin PKB di Kabupaten Kukar bisa kembali mendapatkan posisi pimpinan di DPRD,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB Syafruddin meminta jajaran DPC PKB Kukar memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Syafruddin, yang juga disebut sebagai bagian dari jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Kalimantan Timur (Kaltim), menekankan pentingnya peran kader partai dalam mendukung program dan kebijakan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“DPW PKB Kaltim memerintahkan kepada DPC PKB Kukar untuk bersama-sama bersinergi dengan pemerintah dan wajib hukumnya menjadi garda terdepan dalam rangka mewujudkan semua program, rencana, dan visi-misi Pemkab Kukar,” kata Syafruddin.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk partai politik. Karena itu, kader PKB diharapkan berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan membantu mengatasi persoalan masyarakat.
Syafruddin juga mengingatkan seluruh pengurus dan kader PKB agar menjalankan tiga prinsip politik partai, yakni politik kepeloporan, politik keteladanan, dan politik kehadiran.
Ia menjelaskan, politik kepeloporan diwujudkan melalui keberanian mendorong perubahan, sedangkan politik keteladanan menuntut kader memberikan contoh yang baik. Adapun politik kehadiran menekankan keterlibatan langsung kader dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai persoalan.
“Politik kehadiran yang dimaksud oleh PKB adalah setiap persoalan rakyat, setiap permasalahan rakyat, kader PKB wajib hadir untuk memberikan solusi atas persoalan-persoalan tersebut,” ungkapnya.
Syafruddin menegaskan, pelayanan kepada masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan kontribusi partai politik beserta seluruh kadernya.
Melalui kepengurusan periode 2026–2031, DPC PKB Kukar diharapkan mampu menuntaskan pembentukan struktur organisasi hingga tingkat desa pada Desember 2026. Konsolidasi tersebut menjadi langkah awal untuk memperluas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat basis organisasi, serta mempersiapkan partai menghadapi kontestasi politik mendatang. []
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Aulia Setyaningrum
