Menunggu SPBN, DKP Kukar Salurkan BBM Nelayan Lewat SPBU Makarti

DKP Kukar memfasilitasi penyaluran BBM bagi nelayan melalui SPBU Makarti di Muara Badak sembari mendorong pihak swasta membangun SPBN di empat wilayah pesisir.

ADVERTORIAL – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memfasilitasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Makarti di Kecamatan Muara Badak. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah akses BBM bagi nelayan sembari mendorong pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di sejumlah wilayah pesisir Kukar.

Kepala Dinas (Kadis) Kelautan dan Perikanan Kukar, Muslik, mengatakan penyaluran BBM melalui SPBU Makarti telah berjalan dengan sasaran nelayan yang memenuhi persyaratan administrasi, termasuk memiliki pas kecil sebagai dokumen kebangsaan kapal.

“Saat ini, salah satu upaya kami adalah menitipkan BBM di SPBU untuk disalurkan kepada nelayan yang sudah memiliki pas kecil. Kemarin, yang baru beroperasi berada di Muara Badak. Kalau tidak salah, kapasitasnya sekitar 40 kiloliter per minggu. Saat ini, penyaluran BBM tersebut sudah berjalan di SPBU Makarti,” ucap Muslik di Tenggarong, Rabu (04/11/2026).

Menurutnya, pemanfaatan SPBU tersebut menjadi solusi sementara untuk membantu memenuhi kebutuhan operasional nelayan, terutama karena fasilitas pengisian BBM khusus nelayan belum tersedia secara optimal di sejumlah kawasan pesisir Kukar.

Selain memfasilitasi penyaluran BBM, DKP Kukar terus mendorong pembangunan SPBN melalui keterlibatan pihak ketiga atau perusahaan swasta. Pemerintah daerah berperan mendukung pemenuhan persyaratan administrasi dan proses perizinan yang diperlukan.

“Sebenarnya, SPBN itu hanya sebagai fasilitas penunjang. Untuk pembangunannya, kami mendorong pihak ketiga atau swasta agar dapat merealisasikannya. Jadi, pembangunan tersebut bukan menjadi tanggung jawab langsung kami. Namun, kami membantu memfasilitasi terkait perizinan dan persyaratan lainnya,” jelasnya.

Muslik menjelaskan, terdapat empat wilayah yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan SPBN, yakni Samboja, Muara Jawa, Anggana, dan Muara Badak.

Dari sejumlah lokasi tersebut, beberapa titik telah memperoleh izin pembangunan. Namun, realisasi pembangunan fisiknya masih bergantung pada kesiapan pihak ketiga yang akan melaksanakan proyek.

Salah satu pembangunan SPBN yang mulai berjalan berada di Handil Terusan, Kecamatan Anggana, melalui PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM). Sementara itu, pembangunan di sejumlah lokasi lainnya belum terealisasi meskipun sebagian persyaratan perizinan telah terpenuhi.

“Ada beberapa titik yang izinnya sudah terbit. Namun, pihak ketiga atau swasta belum menindaklanjutinya, mungkin karena berbagai alasan, seperti keterbatasan anggaran, ketersediaan, dan sebagainya. Hal inilah yang terus kami dorong,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pembangunan SPBN tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pertamina. Dalam skema yang didorong DKP Kukar, pihak swasta diharapkan mengambil peran sebagai pelaksana pembangunan, sedangkan Pertamina turut mendukung proses fasilitasi.

Untuk mempercepat realisasi fasilitas tersebut, DKP Kukar membantu menyiapkan berbagai dokumen pendukung, termasuk data nelayan pemilik pas kecil dan dokumen pengukuran kapal yang diperlukan dalam proses administrasi.

“Kami akan terus mendorong dan membantu proses inisiasi perizinan serta pemenuhan persyaratan lainnya. Misalnya, untuk pembangunan di suatu titik, harus dipenuhi persyaratan berupa data nelayan, persyaratan-persyaratan seperti itu yang kami bantu penuhi,” pungkas Muslik.

Melalui penyaluran BBM di SPBU Makarti dan upaya percepatan pembangunan SPBN, DKP Kukar berharap akses bahan bakar bagi nelayan semakin mudah dan merata sehingga dapat menunjang kelancaran aktivitas penangkapan ikan serta meningkatkan produktivitas sektor perikanan di wilayah pesisir Kukar. []

Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Aulia Setyaningrum