Bupati Kukar Tekankan Integritas dan Pelayanan Publik

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri melantik 35 pejabat dan meminta mereka segera beradaptasi, meningkatkan pelayanan publik, serta membangun komunikasi terbuka dengan media berdasarkan data yang akurat.

ADVERTORIAL – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, melantik 35 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar sekaligus meminta mereka meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat koordinasi, dan lebih terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media. Pelantikan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (06/11/2026).

Sebanyak 35 pejabat yang dilantik terdiri atas tiga pejabat pimpinan tinggi pratama, lima pejabat administrator, dan 27 pejabat pengawas. Mereka diharapkan segera beradaptasi dengan lingkungan kerja baru agar pelaksanaan program pemerintah dan pelayanan masyarakat tidak terhambat.

Dalam arahannya, Aulia menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar kedudukan dalam struktur pemerintahan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

“Amanah yang diberikan kepada Bapak dan Ibu sekalian itu hanya akan menjadi sebuah jabatan kosong apabila Bapak dan Ibu tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Aulia meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Koordinasi bersama jajaran dan bawahan juga harus diperkuat agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

Menurutnya, percepatan penyesuaian tersebut penting karena Pemkab Kukar tengah mempersiapkan penyusunan anggaran tahun 2027. Seluruh OPD diminta merancang program dan kegiatan secara cermat, terarah, serta selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Selain menekankan tanggung jawab jabatan, Aulia menyoroti pentingnya komunikasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ia mengingatkan agar setiap kebijakan dan program pembangunan disampaikan secara terbuka, lengkap, dan berdasarkan data yang akurat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Salah satu contoh yang disampaikannya adalah polemik mengenai alokasi dana Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp150 juta yang penyalurannya dilakukan secara bertahap, yakni Rp50 juta setiap periode empat bulan.

Menurut Aulia, mekanisme penyaluran tersebut perlu dijelaskan secara utuh agar masyarakat memahami tahapan pelaksanaan program dan tidak salah menafsirkan kebijakan pemerintah daerah.

“Komunikasi-komunikasi seperti inilah yang diharapkan. Masyarakat membutuhkan penjelasan-penjelasan itu,” ujarnya.

Aulia juga mengingatkan bahwa keterbatasan kemampuan keuangan daerah harus dikomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Aparatur pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan rencana dan program, tetapi juga harus mampu menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Karena itu, ia meminta seluruh pejabat membangun hubungan komunikasi yang baik dengan media massa serta aktif menyampaikan informasi mengenai program, kegiatan, dan capaian kinerja OPD masing-masing.

“Bapak dan Ibu harus media friendly. Narasi akan baik kalau kita punya data,” pesannya.

Menurut Aulia, keterbukaan informasi yang didukung data akurat diperlukan agar masyarakat mengetahui pekerjaan pemerintah, memahami keterbatasan yang dihadapi, dan dapat menilai kinerja perangkat daerah berdasarkan kondisi sebenarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang disusun, tetapi juga oleh pengalaman masyarakat ketika memperoleh pelayanan secara langsung.

Oleh sebab itu, seluruh pejabat diminta menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas serta memastikan setiap jabatan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan daerah.

“Tidak ada jabatan yang penting dan tidak ada jabatan yang tidak strategis. Semua jabatan itu penting karena jabatan diperlukan untuk menggerakkan perubahan organisasi, dan organisasi berupaya untuk mencapai target kinerja yang sudah kita tetapkan sebelumnya,” tutur Aulia.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Rendra Abadi, menjelaskan bahwa pelantikan tersebut mencakup pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas.

“Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ada tiga orang, administrator lima orang, dan pengawas 27 orang. Jadi, totalnya ada 35 orang,” jelas Rendra.

Ia menyebutkan, tiga jabatan pimpinan tinggi pratama yang diisi meliputi Staf Ahli Bidang Umum Sekretariat Daerah (Setda), Kepala Dinas (Kadis) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar.

Rendra menambahkan, proses pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Kukar masih akan berlanjut. Pelantikan pejabat berikutnya bahkan berpeluang dilaksanakan kembali pada November 2026.

“Insyaallah nanti akan ada pelantikan lagi ke depannya. Insyaallah di bulan ini masih ada pelantikan lagi,” katanya.

Ia berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan tanggung jawab baru dan mempercepat proses serah terima jabatan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

“Harapannya kepada pejabat yang baru dilantik, sama dengan yang disampaikan Pak Bupati, agar cepat menyesuaikan diri. Kalau bisa hari Senin sudah serah terima, karena masyarakat menunggu kita,” ujarnya.

Melalui pelantikan tersebut, Pemkab Kukar berharap seluruh pejabat mampu memperkuat kinerja birokrasi, membangun komunikasi publik yang transparan, serta menghadirkan pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Daftar 35 Pejabat yang Dilantik

Berikut nama pejabat beserta jabatan barunya di lingkungan Pemkab Kukar:

Maman Setiawan, sebagai Staf Ahli Bidang Umum Setda Kukar.
Bahari Jokosusilo, sebagai Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kukar.
Lukman, sebagai Sekretaris DPRD Kukar.
Edy Fahruddin, sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial.
Hanafi, sebagai Penjabat Kabid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Waode Nuraida, sebagai Kabid Pengendalian, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan.
Irma Hamdiah, sebagai Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan.
Hamzil Yuan Sapdani, sebagai Kepala Subbagian (Kasubbag) Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dayaku Raja Kota Bangun.
Elly Muliawartini, sebagai Kasubbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan dan Laboratorium Dinas Kesehatan.
Tri Handayani, sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Dewi Lesmanawati, sebagai Kasubbag Tata Usaha UPTD Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Sahidin, sebagai Kasubbag Tata Usaha UPT Pengelolaan Pasar Gerbang Raja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Sunartis, sebagai Kasubbag Tata Usaha UPT Pengelolaan Pasar Loa Kulu Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Irwanto, sebagai Kepala UPT Pengelolaan Pasar Sanga-Sanga Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Darmawati, sebagai Kasubbag Tata Usaha UPT Pengelolaan Pasar Sanga-Sanga Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Adi Sofyan, sebagai Kepala UPT Pembenihan, Kebun Dinas dan Pengolahan Hasil Dinas Perkebunan.
Usman, sebagai Kasubbag Tata Usaha UPT Pembenihan, Kebun Dinas dan Pengolahan Hasil Dinas Perkebunan.
Adji Ferry Siswanto, sebagai Kepala UPT Proteksi Tanaman dan Laboratorium Hayati Dinas Perkebunan.
Dwi Wanto, sebagai Kasubbag Tata Usaha UPT Proteksi Tanaman dan Laboratorium Hayati Dinas Perkebunan.
Heldiansyah, sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Sebulu.
Taufik Anwar J., sebagai Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Sebulu.
Muhammad Djafar, sebagai Kasi Pembangunan Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong.
Muhamad Taufik, sebagai Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Kenohan.
Rangga Farizha, sebagai Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Tabang.
Achmad Akbar, sebagai Sekretaris Lurah Sarijaya Kecamatan Sanga-Sanga.
Muliady Sugiansyah, sebagai Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Sanga-Sanga.
Eddy Suryatmoko, sebagai Kasi Pemerintahan Kecamatan Sanga-Sanga.
Zuama Dellyannur, sebagai Sekretaris Lurah Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga.
Noor Ramsyah, sebagai Sekretaris Lurah Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa.
Dedy Eka Fahrozi, sebagai Kasi Pemerintahan Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa.
Hatmah, sebagai Kasi Sosial Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa.
Deddy Daurie, sebagai Kasi Pemerintahan Kelurahan Handil Baru Darat Kecamatan Samboja.
Yoyo, sebagai Kasi Pembangunan Kelurahan Sungai Seluang Kecamatan Samboja.
Fatliyansyah, sebagai Sekretaris Lurah Kelurahan Sanipah Kecamatan Samboja.
Abdurahman, sebagai Sekretaris Lurah Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Samboja.

Dengan terisinya sejumlah jabatan tersebut, Pemkab Kukar diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program pembangunan, meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah, serta memastikan pelayanan publik berjalan secara berkesinambungan dan semakin berkualitas. []

Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Aulia Setyaningrum