KPPU Ungkap Dominasi Tiga Perusahaan Depo Peti Kemas di Semarang
SEMARANG – Dominasi tiga perusahaan dalam pasar jasa depo peti kemas di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, menjadi perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Konsentrasi pasar yang mencapai lebih dari 70 persen dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan persaingan, terutama bagi perusahaan depo independen dan pengguna jasa kepelabuhanan.
Kondisi tersebut mendorong KPPU meminta Kementerian Perhubungan segera menyusun pedoman penetapan jenis, struktur, dan golongan tarif jasa depo peti kemas. Regulasi yang lebih jelas diperlukan agar seluruh pelaku usaha memperoleh kesempatan bersaing secara adil sekaligus memberikan kepastian biaya bagi eksportir dan importir.
Temuan tersebut disampaikan dalam kegiatan Diseminasi Hasil Analisis Pelaku Usaha pada Depo Peti Kemas di Semarang, Kamis (05/11/2026). Forum yang berlangsung di Gedung Wisesa Graha, Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, itu melibatkan sejumlah pemangku kepentingan sektor kepelabuhanan.
Peserta kegiatan terdiri atas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Emas, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI), serta perwakilan media.
Kepala Kantor Wilayah VII KPPU Yogyakarta, M. Hendry Setyawan, menjelaskan bahwa diseminasi tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan praktik monopoli sekaligus membangun kesamaan pemahaman mengenai penyelenggaraan jasa depo peti kemas berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat.
“Regulator berperan dari sisi regulasi untuk kepastian hukum, dari sisi pelaku usaha, wajib taat hukum dengan mematuhi regulasi dan atau kebijakan yang ada,” ujarnya, sebagaimana dilansir KPPU, Kamis (05/11/2026).
Berdasarkan hasil kajian KPPU terhadap periode 2021–2025, industri depo peti kemas di Pelabuhan Tanjung Emas memiliki karakteristik pasar oligopoli. Dari total 14 perusahaan depo yang beroperasi, 10 di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN), sedangkan empat lainnya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA). Di kawasan tersebut juga terdapat 24 perusahaan pelayaran.
Kajian menunjukkan pangsa pasar layanan depo peti kemas terkonsentrasi secara signifikan pada tiga perusahaan. Hal itu tercermin dari nilai Concentration Ratio 4 (CR4) yang berada di atas 70 persen. Indikator tersebut menggambarkan tingginya konsentrasi penguasaan pasar oleh kelompok perusahaan terbesar dan menunjukkan karakteristik oligopoli ketat.
Kondisi pasar tersebut menjadi perhatian karena struktur persaingan yang terkonsentrasi dapat memengaruhi posisi tawar pelaku usaha lainnya. Terlebih, hasil kajian juga menemukan adanya ketimpangan daya tawar antara perusahaan depo peti kemas dan perusahaan pelayaran.
Kapasitas depo yang relatif lebih besar dibandingkan volume pergerakan peti kemas membuat perusahaan pelayaran memiliki keleluasaan menentukan penyedia jasa melalui mekanisme penawaran atau bidding. Situasi ini dapat memengaruhi posisi perusahaan depo dalam menentukan tarif dan mempertahankan keberlanjutan usahanya.
Persoalan lainnya adalah belum tersedianya pedoman tarif yang jelas. Selama ini, penentuan biaya layanan masih mengandalkan negosiasi dan kesepakatan antara perusahaan depo dengan perusahaan pelayaran. Dalam praktiknya, kesepakatan tersebut dapat mencakup pemberian potongan atau pengembalian biaya (refund), penyimpanan gratis (free storage), pemindahan peti kemas gratis (free LOLO reposition), serta pencucian gratis (free cleaning).
Perbedaan pemberian tarif dan insentif tersebut berpotensi menciptakan ketidakseragaman struktur biaya untuk layanan yang sejenis. Akibatnya, kemampuan perusahaan depo dalam memperoleh pendapatan dan mempertahankan margin usaha dapat berbeda, meskipun layanan yang diberikan relatif sama.
KPPU juga menyoroti potensi keuntungan yang diperoleh depo peti kemas yang memiliki hubungan afiliasi atau kerja sama khusus dengan kelompok perusahaan pelayaran tertentu. Hubungan tersebut berpeluang meningkatkan tingkat pemanfaatan fasilitas atau utilisasi depo karena adanya kepastian penggunaan jasa.
Sebaliknya, perusahaan depo independen berpotensi menghadapi persaingan yang lebih berat. Mereka dapat mengalami perbedaan tarif maupun tingkat pemanfaatan fasilitas, bergantung pada perusahaan pelayaran yang menggunakan layanan mereka.
Dampak persoalan tersebut tidak hanya dirasakan oleh perusahaan penyedia jasa depo, tetapi juga berpotensi menjalar kepada pengguna layanan kepelabuhanan, terutama eksportir dan importir. Ketidakpastian tarif dan perbedaan struktur biaya dapat memengaruhi perhitungan biaya logistik serta kepastian operasional dalam kegiatan perdagangan.
Urgensi pembenahan tata kelola industri semakin besar seiring pertumbuhan arus peti kemas. Data KPPU menunjukkan volume peti kemas di Terminal Peti Kemas (TPK) Semarang mencapai 895.904 Twenty-foot Equivalent Units (TEUs) pada 2024. Angka tersebut meningkat 15 persen dibandingkan volume pada 2023 yang tercatat sebanyak 781.841 TEUs.
Pada tingkat nasional, volume peti kemas bahkan mencapai 19,78 juta TEUs pada 2025. Pertumbuhan aktivitas logistik tersebut perlu diimbangi dengan pengawasan dan pengaturan industri agar peningkatan permintaan jasa tidak diikuti praktik penguasaan pasar, diskriminasi, maupun penyalahgunaan posisi dominan.
Dalam kajiannya, KPPU turut mengidentifikasi kekosongan pengaturan mengenai pedoman penetapan jenis, struktur, dan golongan tarif jasa depo peti kemas. Padahal, penyusunan ketentuan tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 131 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021.
Karena itu, KPPU mendorong Kementerian Perhubungan segera menindaklanjuti amanat regulasi tersebut melalui penyusunan pedoman perhitungan tarif. Keberadaan pedoman diharapkan dapat mengurangi ketimpangan perlakuan antarpelaku usaha, meningkatkan transparansi penetapan biaya, serta memberikan perlindungan terhadap persaingan yang sehat.
Penataan tarif juga diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang lebih seimbang bagi perusahaan depo besar maupun independen. Dengan kepastian regulasi dan pengawasan yang memadai, pertumbuhan industri jasa depo peti kemas di Pelabuhan Tanjung Emas diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi pelaku usaha dan pengguna jasa logistik. []
Redaksi01
