Industri Plastik Minta Bea Masuk Nol Persen Diperluas, Harga Produk Terancam Naik
JAKARTA – Kenaikan harga bahan baku plastik berpotensi merembet ke harga berbagai produk kebutuhan masyarakat. Untuk menekan dampak tersebut, Federasi Lintas Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (FLAIPHI) meminta pemerintah memperluas fasilitas pembebasan bea masuk menjadi 0 persen bagi enam jenis bahan baku plastik yang dinilai belum tercakup secara tepat dalam kebijakan saat ini.
Usulan itu disampaikan menyusul penilaian FLAIPHI bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2026 belum efektif menjangkau kebutuhan industri plastik hilir. Asosiasi tersebut mengusulkan penambahan enam pos tarif, yakni 3902.10.40, 3902.30.90, 3901.20.00, 3901.40.00, 3901.10.92, dan 3901.90.90.
Pengurus Utama FLAIPHI sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Plastik Hilir Indonesia (APHINDO), Henry Chevalier, menjelaskan bahwa enam pos tarif yang saat ini tercantum dalam PMK tersebut lebih banyak mengatur bahan baku industri sekunder berbentuk cair.
“Enam pos tarif yang ada pada PMK 68 tersebut mengatur bahan baku industri sekunder dalam bentuk cair dan bukan merupakan bahan baku industri plastik hilir,” kata Henry dalam keterangannya, Senin (09/11/2026), sebagaimana diberitakan Kumparan, Senin, (09/11/2026).
Menurut Henry, industri plastik hilir memiliki keterkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Produk sektor ini digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari kemasan makanan dan minuman, kebutuhan rumah tangga, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga sektor pupuk dan pertanian.
Pandangan serupa disampaikan Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI). Asosiasi yang memproduksi kemasan untuk pupuk, beras, pakan ternak, serta hasil pertanian lainnya itu menilai fasilitas pembebasan bea masuk perlu diarahkan kepada industri yang menopang kebutuhan primer masyarakat.
FLAIPHI juga menyoroti keterbatasan cakupan impor bahan baku dalam kebijakan yang berlaku. Menurut asosiasi tersebut, volume impor yang tercakup baru sekitar 6 persen dari kebutuhan nasional untuk Polypropylene (PP) dan 19 persen untuk Polyethylene (PE).
Keterbatasan pasokan dari dalam negeri turut menjadi persoalan. Mengacu pada data Pemerintah RI tahun 2024 yang dikutip FLAIPHI, pasokan bahan baku plastik domestik mengalami defisit sebesar 64 persen dibandingkan kebutuhan nasional.
Selain FLAIPHI, Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI) dan Asosiasi Industri Kemas Fleksibel Indonesia (ROTOKEMAS) juga mengusulkan penambahan pos tarif dengan fasilitas bea masuk 0 persen. Kedua asosiasi tersebut bergerak dalam produksi plastik lembaran yang menjadi bahan utama kemasan fleksibel untuk berbagai kebutuhan.
Kebijakan pembebasan bea masuk bahan baku plastik sebelumnya dirumuskan pemerintah ketika terjadi krisis plastik pada awal tahun akibat perang di Timur Tengah. Namun, FLAIPHI menilai dampak krisis masih dirasakan industri, terutama melalui ketidakstabilan pasokan dan harga bahan baku.
Jika biaya pengadaan bahan baku terus meningkat, tekanan terhadap industri dapat diteruskan ke harga produk kemasan. Kondisi itu dikhawatirkan memengaruhi harga barang yang dikonsumsi masyarakat, menekan daya beli, serta memperlambat aktivitas ekonomi.
Perluasan insentif untuk enam pos tarif yang diusulkan diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan biaya produksi dan memperlambat kenaikan harga produk plastik. Dengan demikian, kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya menopang keberlangsungan industri hilir, tetapi juga menjaga keterjangkauan produk kemasan yang digunakan masyarakat dan berbagai sektor usaha. []
Redaksi01
