10.325 Liter Solar Subsidi Diduga untuk Tambang Emas Ilegal, Polisi Tahan Tersangka
POHUWATO – Dugaan pengalihan 10.325 liter solar bersubsidi untuk mendukung aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, menjadi perhatian penyidik kepolisian. Sebanyak 295 jeriken solar dan dua unit ekskavator telah diamankan sebagai barang bukti, sedangkan seorang warga berinisial RW (40) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
Pengungkapan kasus tersebut berlangsung di Desa Kalimas, Kecamatan Taluditi, Jumat (06/11/2026). Polisi menduga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi itu akan dipasok ke lokasi tambang ilegal di Desa Longgi, yang juga berada di wilayah Kecamatan Taluditi.
Dari lokasi penindakan, petugas menemukan 295 jeriken berisi solar dengan total volume 10.325 liter. Polisi turut mengamankan dua ekskavator merek LiuGong berwarna kuning yang diduga berkaitan dengan rencana pengangkutan BBM tersebut.
Setelah pengungkapan itu, Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Pohuwato menahan RW pada Sabtu (07/11/2026) sekitar pukul 23.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA).
Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung sejak 7 hingga 26 November 2026, di rumah tahanan Satreskrim Polres Pohuwato.
Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Pohuwato, Renly H. Turangan, menyatakan penetapan tersangka dan penahanan RW didasarkan pada hasil penyidikan serta alat bukti yang telah dikumpulkan.
“Saat ini, proses penyidikan masih terus kami lakukan untuk mendalami perkara tersebut,” ujar Renly.
Penyidik belum menghentikan penelusuran pada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih mendalami asal-usul solar, tujuan penyalurannya, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan distribusi BBM bersubsidi ke kawasan pertambangan ilegal.
Atas perkara tersebut, RW disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan distribusi solar bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. BBM yang memperoleh subsidi negara harus digunakan sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku, bukan dialihkan untuk kepentingan yang diduga berkaitan dengan kegiatan ilegal.
Polres Pohuwato juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun aktivitas pertambangan tanpa izin melalui layanan kepolisian 110. Pengusutan lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap rantai distribusi solar tersebut sekaligus memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum. []
Redaksi01
