Pemkab Kukar Lanjutkan Sertifikasi Ribuan Aset Tanah pada 2027
Sekretaris DPPR Kukar, M. Ridha Fatrianta.
Dari sekitar 2.900 bidang tanah milik Pemkab Kukar, baru 500 bidang yang bersertifikat. DPPR Kukar akan melanjutkan penataan legalitas aset pada 2027 dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen dan kemampuan anggaran.
ADVERTORIAL – Sebanyak 2.400 dari sekitar 2.900 bidang tanah yang tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), belum memiliki sertifikat. Untuk mempercepat penataan administrasi dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset, Pemkab Kukar melalui Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) akan melanjutkan program sertifikasi dan legalisasi tanah pada 2027.
Berdasarkan pendataan sementara, baru sekitar 500 bidang tanah milik Pemkab Kukar yang telah bersertifikat. Artinya, sebagian besar aset tanah pemerintah daerah (Pemda) masih membutuhkan penyelesaian administrasi dan legalitas agar status kepemilikannya memiliki kepastian hukum.
Sekretaris DPPR Kukar, M. Ridha Fatrianta, mengatakan kelanjutan program sertifikasi aset menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan kegiatan pertanahan tahun anggaran 2027.
“Untuk tahun 2027, kami akan melanjutkan program yang telah berjalan tahun ini, khususnya terkait sertifikasi dan legalisasi aset Pemda,” ucapnya kepada Prudensi.com di Tenggarong, Senin (09/11/2026).
Ridha menjelaskan, DPPR Kukar telah melakukan identifikasi, pemetaan, dan klasifikasi terhadap ribuan bidang tanah yang tercatat sebagai aset daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi administrasi, kelengkapan dokumen, serta persoalan legalitas yang menghambat proses sertifikasi.
Dari hasil pemetaan, ditemukan sejumlah kendala, mulai dari belum tersedianya dokumen alas hak, ketidakjelasan batas bidang tanah, hingga dokumen asal-usul kepemilikan yang belum ditemukan.
“Teman-teman di bidang sebenarnya sudah melakukan pemetaan. Ada aset yang ketika tercatat belum dilengkapi dengan alas hak atau dokumen kepemilikan yang sesuai. Ada juga yang permasalahannya berkaitan dengan batas-batas tanah yang belum jelas atau belum ditemukan,” jelasnya.
Menurut Ridha, setiap bidang tanah memiliki kondisi administrasi dan riwayat penguasaan yang berbeda. Karena itu, penyelesaian persoalan legalitas tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama terhadap seluruh aset.
Bidang tanah yang telah memiliki dokumen lengkap dan tidak menghadapi persoalan administrasi maupun legalitas dapat diprioritaskan untuk diproses melalui mekanisme sertifikasi sesuai ketentuan pertanahan.
Sebaliknya, aset yang masih memiliki kendala memerlukan penanganan lebih lanjut, terutama melalui penelusuran dokumen asal-usul penguasaan atau kepemilikan, penegasan batas tanah, serta pencocokan data administrasi.
Untuk mempercepat penyelesaian tersebut, DPPR Kukar memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar.
Koordinasi antarlembaga diperlukan karena data dan dokumen aset tanah Pemkab Kukar tersebar pada sejumlah OPD. Pencocokan data menjadi bagian penting untuk memastikan kesesuaian antara pencatatan aset, kondisi fisik bidang tanah, dan dokumen yang menjadi dasar penguasaan atau kepemilikannya.
Selain persoalan administrasi, kemampuan anggaran daerah juga menjadi salah satu faktor yang menentukan kecepatan penyelesaian sertifikasi.
Ridha menyebutkan, target penyelesaian sertifikat pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 50 bidang tanah. Namun, realisasinya tetap bergantung pada ketersediaan anggaran dan kesiapan dokumen masing-masing aset.
“Kalau saya tidak salah, targetnya kurang lebih 50 sertifikat per tahun. Namun, itu juga menyesuaikan dengan kemampuan anggaran kita, karena masih banyak aset Pemda yang belum tersertifikasi,” katanya.
Dengan jumlah aset yang belum bersertifikat mencapai sekitar 2.400 bidang, program penataan pertanahan membutuhkan pelaksanaan secara bertahap dan berkelanjutan. Prioritas penyelesaian diarahkan pada aset yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sementara bidang tanah bermasalah memerlukan penanganan sesuai kondisi masing-masing.
Melalui kelanjutan program sertifikasi pada 2027, Pemkab Kukar berharap pengamanan aset tanah daerah semakin optimal, baik dari aspek administrasi, legalitas, maupun pemanfaatannya.
Kepastian hukum atas aset tanah tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi sengketa, memperkuat tertib pengelolaan barang milik daerah, serta mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di Kukar. []
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Aulia Setyaningrum
