Antisipasi Keterlambatan Dana, Pemkab Kukar Perketat Arus Kas
Sekda Kukar, Sunggono.
Belum diterimanya dana kurang salur sekitar Rp2,2 triliun mendorong Pemkab Kukar memperketat pengelolaan arus kas dan menyusun prioritas pembayaran untuk mengantisipasi potensi keterlambatan pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga.
ADVERTORIAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), memperketat pengelolaan arus kas daerah untuk mengantisipasi risiko keterlambatan penerimaan pendapatan. Langkah tersebut dilakukan menyusul belum diterimanya dana kurang salur sekitar Rp2,2 triliun yang berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan pengendalian arus kas menjadi perhatian pemerintah daerah di tengah ketidakpastian waktu penerimaan dana yang menjadi hak daerah. Kondisi tersebut mengharuskan Pemkab Kukar lebih berhati-hati dalam merencanakan pengeluaran dan menentukan prioritas pembayaran.
Menurutnya, perencanaan anggaran dan pelaksanaan pembayaran selama ini didasarkan pada perkiraan penerimaan pendapatan daerah. Namun, apabila realisasi penerimaan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan, kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran berpotensi terdampak.
“Terkait potensi adanya utang kepada pihak ketiga, tentu kemungkinan itu tetap ada. Sebab, tidak ada yang bisa memastikan bahwa seluruh hak daerah akan diterima secara penuh sesuai dengan perencanaan,” ujar Sunggono di Tenggarong, Senin (09/11/2026).
Sunggono menjelaskan, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk mengendalikan pengeluaran secara lebih cermat. Setiap kebutuhan pembayaran harus disesuaikan dengan ketersediaan dana yang benar-benar telah masuk ke kas daerah, bukan semata-mata berdasarkan perkiraan pendapatan.
Sebagai langkah antisipasi, Bupati Kukar telah menginstruksikan Sekda untuk mengatur ritme pengeluaran melalui pemetaan arus kas atau cash flow daerah secara lebih terukur.
“Karena itu, sekarang Bapak Bupati telah memerintahkan saya untuk mengatur ritme pengeluaran pembiayaan atau cash flow daerah,” ungkapnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Sunggono menyusun pemetaan kebutuhan pembayaran berdasarkan skala prioritas. Langkah ini bertujuan memastikan setiap penerimaan yang masuk ke kas daerah dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan mendesak serta kewajiban yang harus segera diselesaikan.
“Bapak Bupati menyampaikan kepada saya agar setiap dana yang masuk dan kebutuhan yang harus dibayarkan dapat dipetakan dengan baik. Saya diminta menyusun daftar kebutuhan karena kita memiliki sejumlah prioritas pembiayaan yang harus diselesaikan,” jelasnya.
Melalui pemetaan tersebut, Pemkab Kukar berupaya mengidentifikasi kebutuhan pembayaran, memperhitungkan ketersediaan kas, serta menentukan urutan pengeluaran sesuai dengan tingkat kepentingan dan kemampuan keuangan daerah.
Pengaturan ini sekaligus menjadi langkah untuk mengurangi risiko keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga apabila dana yang diharapkan belum diterima sesuai jadwal.
Sunggono menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama ketika realisasi penerimaan belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan. Setiap pengeluaran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal agar tidak menimbulkan tekanan tambahan terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah.
Selain menjaga ketertiban pembayaran, pengendalian arus kas diharapkan dapat membantu Pemkab Kukar mempertahankan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Pemkab Kukar juga berupaya memastikan kebutuhan yang bersifat mendesak tetap memperoleh perhatian dalam penyusunan prioritas belanja, sembari menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan perkembangan penerimaan daerah.
Melalui pengaturan arus kas dan pemetaan kewajiban pembayaran secara lebih cermat, Pemkab Kukar berharap pengelolaan keuangan daerah tetap terkendali, risiko keterlambatan pembayaran dapat diminimalkan, serta pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan yang tersedia. []
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Aulia Setyaningrum
