Ahmad Yani Siap Kawal Aspirasi Kades Loa Kulu, Anggaran Desa Jadi Sorotan

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani akan menindaklanjuti aspirasi kepala desa se-Kecamatan Loa Kulu mengenai keterlambatan penyaluran anggaran, penyelesaian Jembatan Sungai Payang, dan perbaikan infrastruktur melalui pembahasan bersama OPD terkait.

ADVERTORIAL – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, berkomitmen mengawal aspirasi kepala desa se-Kecamatan Loa Kulu terkait keterlambatan penyaluran anggaran desa dan sejumlah persoalan infrastruktur. DPRD Kukar akan menindaklanjuti keluhan tersebut melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memperoleh kejelasan mengenai kendala dan langkah penyelesaiannya.

Komitmen tersebut disampaikan Ahmad Yani saat melaksanakan Reses Tahap III Masa Sidang I di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Loa Kulu, Senin (09/11/2026).

Kegiatan itu dihadiri para kepala desa se-Kecamatan Loa Kulu beserta perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertemuan tersebut menjadi wadah penyampaian berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah desa, mulai dari pembangunan infrastruktur, pertanahan, hingga penyaluran anggaran.

Ahmad Yani mengatakan, salah satu persoalan yang banyak disampaikan adalah kondisi jalan dan jembatan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Selain itu, sejumlah kepala desa turut menyampaikan persoalan lahan perkebunan dan pertambangan.

“Ya, aspirasi yang disampaikan cukup banyak. Tadi disampaikan terkait infrastruktur, baik jalan yang sering dikeluhkan masyarakat, itu menjadi sorotan. Kemudian juga persoalan lahan, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan lahan tambang,” ungkap Ahmad Yani.

Di sektor infrastruktur, penyelesaian Jembatan Sungai Payang menjadi salah satu prioritas yang disoroti. Ahmad Yani menyebut jembatan tersebut sebelumnya pernah menjadi objek inspeksi mendadak (sidak), tetapi penyelesaiannya masih membutuhkan tindak lanjut.

“Yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana menyelesaikan terkait Jembatan Sungai Payang. Kita juga pernah melakukan sidak di sana dan tadi kembali disampaikan bahwa itu menjadi bagian yang perlu diselesaikan,” jelasnya.

Selain jembatan, kondisi jalan Margasari menuju Sungai Payang juga menjadi perhatian karena dinilai memprihatinkan. Perbaikan akses tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah setempat.

Persoalan lain yang mengemuka dalam reses adalah keluhan pemerintah desa mengenai penyaluran anggaran yang hingga November 2026 belum terealisasi secara optimal.

Anggaran yang menjadi sorotan antara lain Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Ahmad Yani menilai pemerintah desa membutuhkan kepastian penyaluran karena anggaran tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

“Kalau terkait anggaran desa, pemerintah desa sekarang juga mengeluhkan karena anggarannya belum didapatkan, walaupun itu sudah menjadi hak desa. Termasuk bantuan keuangan khusus desa dan ADD,” ujarnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Ahmad Yani menyatakan DPRD Kukar akan meminta penjelasan OPD terkait melalui RDP. Pembahasan akan diarahkan untuk mengetahui perkembangan penyaluran anggaran, penyebab keterlambatan, serta kendala teknis yang dihadapi pemerintah daerah maupun desa.

“Karena secara teknis yang bisa menjelaskan itu OPD terkait. Progresnya seperti apa, pelaksanaannya kenapa, kemudian masalahnya sampai ke desa apa, itu harus dijawab tuntas,” tegasnya.

Selain BKK dan ADD, pelaksanaan program RT-KU Terbaik turut menjadi aspirasi yang disampaikan para kepala desa. Ahmad Yani berharap berbagai program dan anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sesuai ketentuan.

Ia juga menyoroti pelaksanaan kegiatan yang telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Menurutnya, sejumlah kegiatan telah memperoleh alokasi anggaran, tetapi masih menghadapi kendala teknis, termasuk persoalan penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Kita pastikan untuk tahun 2026 semua pekerjaan yang masuk dalam APBD itu harus diselesaikan,” katanya.

Lebih lanjut, Ahmad Yani menjelaskan bahwa reses merupakan salah satu sarana DPRD untuk menyerap kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten.

Menurutnya, tidak seluruh usulan pembangunan dapat tertampung melalui mekanisme perencanaan tersebut. Karena itu, reses memberikan kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk menyampaikan persoalan secara langsung kepada wakil rakyat.

“Karena tidak semua program dan kebutuhan masyarakat bisa terakomodasi di Musrenbang desa, kecamatan, bahkan kabupaten. Banyak kebutuhan masyarakat yang ternyata belum terakomodasi. Oleh karena itu, reses ini menjadi sarana untuk menerima aspirasi yang belum terserap oleh pemerintah setempat,” paparnya.

Ahmad Yani menegaskan, seluruh aspirasi yang diterima akan diperjuangkan melalui pembahasan program dan penganggaran secara bertahap, terutama untuk tahun anggaran 2027 dan 2028.

Namun, realisasinya tetap harus mempertimbangkan skala prioritas, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah.

“Untuk tahun 2027 tentu kita usahakan. Kemudian, untuk tahun 2028 juga kita harapkan berbagai aspirasi yang disampaikan ini bisa diakomodasi. Tidak mungkin semuanya kita akumulasi sekaligus. Ini bertahap, ada yang kita siapkan untuk tahun 2028 dan ada yang kita upayakan untuk tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.

Ia juga mengharapkan seluruh anggota DPRD Kukar memaksimalkan pelaksanaan reses di daerah pemilihan masing-masing agar persoalan masyarakat dapat terinventarisasi dan menjadi bahan pembahasan kebijakan pembangunan daerah.

“Kita berharap semua anggota DPRD, 45 anggota DPRD, betul-betul melakukan reses untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat kita,” tutupnya.

Melalui tindak lanjut hasil reses tersebut, DPRD Kukar diharapkan dapat mendorong penyelesaian persoalan infrastruktur, memperjelas penyaluran anggaran desa, serta memastikan aspirasi masyarakat Loa Kulu menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah secara bertahap. []

Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Aulia Setyaningrum