Ketua DPRD Kukar Soroti Kantor Camat Loa Kulu yang Mangkrak

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mendesak penyelesaian persoalan status lahan agar pembangunan Kantor Camat Loa Kulu yang belum rampung dapat dilanjutkan dan difungsikan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

ADVERTORIAL – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), Ahmad Yani, mendesak penyelesaian persoalan status lahan yang menghambat kelanjutan pembangunan Kantor Camat Loa Kulu. Desakan tersebut disampaikan saat meninjau langsung bangunan kantor kecamatan yang hingga kini belum rampung, Senin (09/11/2026).

Ahmad Yani menegaskan, persoalan legalitas lahan harus segera dituntaskan agar pembangunan fasilitas pemerintahan tersebut memiliki kepastian hukum. Ia juga meminta agar bangunan yang sudah terlanjur didirikan tidak terus dibiarkan terbengkalai tanpa kejelasan penyelesaian.

“Ini termasuk menyelesaikan persoalan lahan. Kita pastikan persoalan tersebut diselesaikan, sehingga pembangunan Kantor Camat Loa Kulu yang selama ini belum tersentuh bisa dilanjutkan. Persoalan lahannya silakan diselesaikan, tetapi bangunan yang sudah ada ini juga harus dituntaskan dan tidak boleh dibiarkan mangkrak,” tegas Ahmad Yani saat melakukan peninjauan lokasi bangunan Kantor Camat Loa Kulu, Senin (09/11/2026).

Menurut Ahmad Yani, penyelesaian persoalan administrasi dan status lahan menjadi langkah penting agar pembangunan kantor kecamatan dapat kembali dilanjutkan. DPRD Kukar menginginkan adanya langkah nyata dari pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengatasi hambatan tersebut.

Ia menilai bangunan yang telah dibangun seharusnya dapat diselesaikan dan dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan pemerintahan, bukan dibiarkan dalam kondisi tidak terpakai.

“Kita ingin ada penyelesaian yang konkret. Jangan sampai bangunan yang sudah ada justru terbengkalai terlalu lama,” tambahnya.

Ahmad Yani juga membuka kemungkinan DPRD Kukar kembali melakukan peninjauan untuk memantau perkembangan penyelesaian persoalan lahan maupun kelanjutan pembangunan kantor kecamatan tersebut.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Loa Kulu, Khairuddinata, menjelaskan bahwa persoalan status lahan menjadi salah satu kendala utama yang menyebabkan pembangunan kantor kecamatan belum dapat dilanjutkan.

Menurutnya, lokasi pembangunan berada di kawasan bekas Kayu Emas. Lahan tersebut masih menghadapi klaim dari pihak-pihak tertentu yang merasa memiliki hak atas tanah yang digunakan untuk kawasan perkantoran.

Khairuddinata menyatakan, pihak yang merasa memiliki hak atas lahan tersebut dapat menempuh jalur hukum untuk membuktikan klaim kepemilikannya.

“Bagi pihak-pihak yang merasa memiliki hak atau ingin mengklaim lahan tersebut, silakan menempuh proses melalui jalur pengadilan. Apabila memang memiliki bukti-bukti yang kuat, tentu bisa dibuktikan melalui proses hukum. Harapannya, persoalan ini dapat diselesaikan tanpa mengganggu kelanjutan pembangunan,” jelas Khairuddinata.

Ia mengungkapkan, pembangunan Kantor Camat Loa Kulu sebenarnya pernah direncanakan untuk dilanjutkan. Namun, keterbatasan anggaran pada saat itu menyebabkan rencana tersebut belum dapat direalisasikan.

Pemerintah Kecamatan Loa Kulu kemudian beberapa kali mengusulkan kelanjutan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meski demikian, usulan tersebut belum membuahkan hasil karena persoalan status lahan masih belum terselesaikan.

“Beberapa kali sebenarnya sudah kami masukkan dalam proses pengajuan melalui Musrenbang, tetapi belum bisa berlanjut. Kendala utamanya memang terkait status lahan. Bahkan, persoalan ini kembali mencuat karena masih adanya klaim dari pihak tertentu,” ungkapnya.

Untuk mencari penyelesaian, pemerintah kecamatan bersama pihak terkait telah melakukan koordinasi, termasuk berkomunikasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna memperoleh kejelasan mengenai status lahan tersebut.

Khairuddinata berharap koordinasi tersebut dapat menghasilkan kepastian hukum sehingga rencana pembangunan tidak kembali terhambat oleh persoalan administrasi maupun klaim kepemilikan.

Ia menjelaskan, lahan yang disiapkan untuk kawasan perkantoran tersebut diperkirakan memiliki luas sekitar 4 hingga 5 hektare. Sejak awal, kawasan itu direncanakan sebagai pusat pelayanan pemerintahan terpadu, bukan hanya untuk pembangunan Kantor Camat Loa Kulu.

Dalam perencanaannya, kawasan tersebut juga akan menampung sejumlah fasilitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, termasuk Kepolisian Sektor (Polsek) dan Komando Rayon Militer (Koramil).

“Konsep awalnya memang kawasan terpadu. Jadi, bukan hanya kantor camat, tetapi juga direncanakan ada Polsek dan Koramil dalam satu kawasan. Kurang lebih konsepnya seperti kawasan perkantoran terpadu di Kecamatan Loa Janan,” terangnya.

Rencana pembangunan kawasan perkantoran terpadu tersebut diharapkan dapat mempermudah koordinasi antarlembaga sekaligus mendekatkan berbagai pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Loa Kulu.

Melalui peninjauan DPRD Kukar, pemerintah kecamatan berharap persoalan lahan segera mendapatkan penyelesaian yang jelas sehingga kelanjutan pembangunan dapat kembali diprogramkan.

Kepastian hukum atas lahan dan dukungan penganggaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menjadi faktor penting agar bangunan yang belum rampung dapat diselesaikan dan dimanfaatkan secara optimal.

Penyelesaian pembangunan Kantor Camat Loa Kulu diharapkan mampu meningkatkan kualitas sarana pelayanan pemerintahan sekaligus memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. []

Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Aulia Setyaningrum