Hasil Audit KAP, Baznas Kabupaten Probolinggo Peroleh WTP
Ketua Komisioner Baznas Kabupaten Probolinggo Drs. H. Ahmad Muzammil beserta KAP dan staff.
PROBOLINGGO – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diperoleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Probolinggo atas hasil audit laporan keuangan tahun 2025.
Capaian tersebut menjadi opini WTP keempat kalinya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) kepada masyarakat.
Hasil audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Suprihadi & Rekan menyatakan bahwa laporan keuangan Baznas Kabupaten Probolinggo telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
“Hasil audit laporan keuangan tahun 2025 menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan Baznas Kabupaten Probolinggo sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Hasil penilaian Kantor Akuntan Publik menyatakan wajar atau yang sekarang dikenal dengan istilah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Drs. H. Ahmad Muzammil Ketua Komisioner Baznas Kabupaten Probolinggo.
Capaian ini menurut Drs. H. Ahmad Muzammil, merupakan hasil kerja kolektif semua unsur termasuk amil dan amilat serta sekretariat Baznas Kabupaten Probolinggo yang telah berupaya maksimal menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan maupun penyaluran dana ZIS.
“Meski demikian, hasil audit masih memberikan sejumlah catatan yang perlu menjadi bahan evaluasi. Catatan tersebut terutama berkaitan dengan kelengkapan administrasi berkas penyaluran bantuan kepada para penerima manfaat seperti dokumen identitas penerima dan proposal permohonan bantuan,” jelasnya.
Muzammil menjelaskan, dalam kondisi tertentu, Baznas harus bergerak cepat memberikan bantuan, terutama untuk kebutuhan darurat seperti biaya transportasi pasien yang harus mendapatkan penanganan medis di luar daerah. Kondisi tersebut terkadang membuat bantuan diberikan terlebih dahulu, sementara kelengkapan proposal menyusul.
“Kadang-kadang ketika ada kondisi darurat, misalnya orang sakit yang membutuhkan dana transportasi untuk berobat ke Malang, kami harus segera membantu. Proposal bisa menyusul, tetapi terkadang setelah bantuan diberikan, penyempurnaan administrasinya belum dilengkapi. Ini menjadi catatan dan evaluasi bagi kami agar ke depan lebih tertib dalam memenuhi seluruh persyaratan,” terangnya.(*)
