Aturan Merger Perusahaan Masuk Agenda Revisi UU Persaingan Usaha

JAKARTA – Mekanisme pengawasan terhadap penggabungan dan pengambilalihan perusahaan menjadi salah satu fokus pembaruan Undang-Undang (UU) Persaingan Usaha yang tengah didorong pemerintah. Penyesuaian aturan tersebut mencakup kewajiban pemberitahuan aksi korporasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar ketentuan pengawasan tetap relevan dengan perkembangan praktik bisnis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, UU yang berlaku sejak 1999 itu sudah perlu diperbarui. Usulan revisi telah disampaikan KPPU dan mendapat inisiatif pembahasan dari Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Karena persaingan usaha kan ini kita punya masih yang lama sekali, tahun 1999. Jadi ini sudah oleh KPPU juga sudah diajukan dan dengan Komisi VI DPR juga menjadi inisiatif DPR,” ujar Airlangga dalam konferensi pers perkembangan aksesi Indonesia pada Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Senin (09/11/2026).

Menurut Airlangga, KPPU telah menyampaikan sejumlah masukan teknis untuk memperbarui ketentuan persaingan usaha. Masukan tersebut menjadi bahan pembahasan pemerintah, terutama terkait penyesuaian aturan terhadap kegiatan korporasi yang berkembang.

“KPPU ada beberapa secara teknis mungkin tadi disampaikan oleh Ketua KPPU,” kata Airlangga.

Salah satu materi yang menjadi perhatian ialah pengaturan penggabungan perusahaan (merger), pengambilalihan perusahaan (akuisisi), serta mekanisme notifikasi atau pemberitahuan aksi korporasi kepada KPPU. Penyesuaian diperlukan agar proses pengawasan dapat mengikuti perkembangan praktik bisnis.

“Ya tentu disesuaikan dengan praktik, terutama terkait merger, akuisisi, notifikasi dan yang lain,” ujar Airlangga.

Pembaruan UU Persaingan Usaha juga berkaitan dengan upaya Indonesia memenuhi standar keanggotaan OECD. Pemerintah menempatkan revisi regulasi tersebut sebagai satu dari tiga agenda legislasi prioritas yang ditargetkan selesai pada 2027.

Dua agenda lainnya adalah revisi UU Statistik serta penyusunan aturan mengenai penyuapan terhadap pejabat publik asing (foreign bribery). Ketiga regulasi itu dinilai membutuhkan penyelesaian untuk melengkapi persyaratan aksesi Indonesia ke organisasi kerja sama ekonomi tersebut.

“Yang kedua yang terkait dengan revisi undang-undang statistik dan yang ketiga terkait dengan revisi undang-undang persaingan usaha. Jadi tiga hal itu yang tadi juga dibahas untuk menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun depan,” tutur Airlangga.

Airlangga sebelumnya menyampaikan bahwa tingkat pemenuhan persyaratan aksesi Indonesia ke OECD telah mencapai sekitar 80 persen. Meski demikian, masih terdapat sejumlah ketentuan krusial yang membutuhkan kelengkapan regulasi nasional.

“Progres sementara ini secara keseluruhan kita sudah comply sekitar 80%. Tentu dari 80% itu ada beberapa hal yang sifatnya krusial yang memerlukan kelengkapan daripada perundang-undangan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers yang sama.

Selain revisi UU Persaingan Usaha dan UU Statistik, pemerintah juga menyiapkan pengaturan mengenai foreign bribery melalui pembahasan revisi UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ketentuan tersebut berkaitan dengan penyuapan terhadap pejabat publik asing yang menjadi salah satu persyaratan penting dalam standar OECD.

“Termasuk salah satunya adalah foreign bribery yang menjadi prioritas. Tanpa regulasi foreign bribery itu biasanya menjadi persyaratan utama,” kata Airlangga.

Ia menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan sejumlah aspek yang perlu diperbaiki dalam regulasi pemberantasan korupsi, termasuk pengaturan penyuapan terhadap pejabat publik asing.

“Kita belum punya, jadi justru ada konvensi mengenai foreign bribery terhadap perusahaan asing, terhadap regulator asing. Nah, itu yang kita sekarang sedang dipersiapkan,” ujar Airlangga.

Dalam proses aksesi tersebut, Indonesia telah memasuki tahap pengisian kuesioner dan menjalani sejumlah misi pencarian fakta (fact-finding mission) dari OECD. Pemerintah juga menjadwalkan kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) OECD ke Indonesia pada 25 November 2026. Dalam agenda itu, Sekjen OECD direncanakan bertemu Presiden untuk membahas finalisasi proses keanggotaan Indonesia.

“Rencananya demikian,” kata Airlangga saat ditanya mengenai agenda pertemuan Sekjen OECD dengan Presiden.

Pembaruan aturan persaingan usaha diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan standar internasional, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap aksi korporasi di dalam negeri. Dengan regulasi yang lebih sesuai perkembangan bisnis, pemerintah dan KPPU diharapkan memiliki landasan yang lebih memadai untuk menjaga iklim persaingan usaha tetap sehat. []

Redaksi01