Pemerintah Siapkan Rp30 Triliun untuk Pembiayaan Perumahan 2027
JAKARTA – Pemerintah menargetkan pembiayaan sekitar 117.000 rumah senilai Rp19 triliun pada 2027 melalui program renovasi, pembelian, dan pembangunan hunian. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari alokasi pembiayaan sektor perumahan sebesar Rp30 triliun yang juga diarahkan untuk memperkuat usaha pengembang, pedagang bahan bangunan, serta penyedia jasa konstruksi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pembiayaan perumahan tersebut dirancang melalui dua skema, yakni pembiayaan dari sisi pasokan dan permintaan. Pembagian ini dimaksudkan untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan hunian sekaligus menjaga aktivitas usaha dalam rantai industri perumahan.
Dari sisi pasokan, pemerintah mengalokasikan pembiayaan Rp5 triliun untuk pengembang perumahan, Rp3 triliun bagi pedagang bahan bangunan, serta Rp1 triliun untuk penyedia jasa konstruksi.
“Untuk sektor pengembangan perumahan dialokasikan Rp 5 Triliun, pedagang bahan bangunan Rp 3 Triliun, dan penyedia jasa konstruksi Rp 1 Triliun. Totalnya Rp 10 triliun untuk mendukung ekosistem usaha di sektor perumahan,” ujar Maruarar seusai rapat terbatas (Ratas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (11/11/2026).
Sementara itu, pembiayaan dari sisi permintaan menyasar sekitar 95.000 rumah untuk renovasi, 11.000 rumah untuk pembelian, dan 10.000 rumah untuk pembangunan. Ketiga program tersebut diperkirakan menjangkau sekitar 117.000 rumah dengan nilai pembiayaan mencapai Rp19 triliun.
“Kalau dijumlahkan, ada sekitar 117 ribu rumah dengan nilai pembiayaan sekitar Rp 19 triliun. Jika digabungkan dengan pembiayaan untuk ekosistem usaha perumahan, totalnya sekitar Rp 30 triliun,” kata Maruarar.
Sebagaimana diberitakan Kompas, Rabu, (11/11/2026), Maruarar menjelaskan bahwa program pembiayaan tersebut tidak hanya menyasar masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal, tetapi juga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terlibat dalam kegiatan ekonomi sektor perumahan.
Dalam penyaluran pembiayaan yang disampaikan Maruarar, Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatatkan nilai terbesar, yakni sekitar Rp13 triliun.
Berdasarkan wilayah, Jawa Tengah menjadi daerah dengan penyaluran pembiayaan terbesar, mencapai sekitar Rp6,7 triliun. Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur dengan Rp4,8 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp4,6 triliun.
Maruarar juga mengungkapkan bahwa realisasi pembelian rumah subsidi sepanjang 2025 mencapai sekitar 278.000 unit. Angka tersebut menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah program rumah subsidi, melampaui rekor sebelumnya pada 2023 yang tercatat sekitar 228.000 unit.
Alokasi pembiayaan perumahan sebesar Rp30 triliun tersebut merupakan bagian dari target keseluruhan kredit program pemerintah pada 2027 yang mencapai Rp394,2 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, target kredit program tersebut mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp325 triliun, Kredit Usaha Pertanian Rp1,4 triliun, Kredit Industri Padat Karya Rp600 miliar, Kredit Perumahan Rp30 triliun, serta Kredit Program Perempuan Sejahtera Rp30 triliun.
Target KUR pada 2027 mengalami peningkatan dibandingkan sasaran tahun 2026 yang sebesar Rp295 triliun. Selain itu, pemerintah mendorong perluasan akses pembiayaan untuk berbagai sektor usaha, termasuk nelayan dan kepemilikan kekayaan intelektual.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap pembiayaan perumahan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap hunian, tetapi juga menggerakkan kegiatan usaha yang berkaitan dengan pembangunan dan renovasi rumah. []
Redaksi01
