Pemprov Jatim Siapkan Biro Khusus untuk Perkuat Pengelolaan BUMD
SURABAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menyiapkan pengawasan lebih terpusat terhadap seluruh perusahaan daerah melalui pembentukan biro khusus yang menangani Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Setelah struktur organisasinya rampung, lembaga tersebut akan segera diisi pejabat sebelum memulai evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di bawah pengelolaan pemerintah provinsi.
Pembentukan biro tersebut menjadi salah satu langkah pembenahan tata kelola perusahaan daerah setelah evaluasi Panitia Khusus (Pansus) dan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan BUMD.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jatim, Adhy Karyono, mengatakan pembentukan kelembagaan khusus merupakan tindak lanjut atas berbagai rekomendasi legislatif terkait evaluasi pengelolaan perusahaan daerah.
“Yang penting juga adalah bagaimana evaluasi laporan tentang pengelolaan BUMD. Berbagai rekomendasi, saran, masukan, beberapa yang memang baik sudah kita tindak lanjuti maupun yang belum kita tindak lanjuti. Salah satunya, kita sudah menindaklanjuti terkait dengan kelembagaan untuk khusus mengelola BUMD dan BLUD,” ujar Adhy di Gedung DPRD Jatim, Rabu (11/11/2026).
Sebagaimana diberitakan media sumber, Rabu, (11/11/2026), Pemprov Jatim telah menyelesaikan struktur organisasi biro tersebut. Tahap berikutnya adalah pengisian pejabat yang akan menjalankan fungsi pengelolaan dan pengawasan.
Setelah pejabat terisi, biro khusus itu akan melakukan asesmen terhadap seluruh BUMD, baik perusahaan induk maupun anak perusahaan. Evaluasi tersebut diarahkan untuk menindaklanjuti rekomendasi Pansus dan Komisi C DPRD Jatim.
“Ini kan sudah selesai ya struktur organisasi kelembagaannya, tinggal ya proses sebentar lagi untuk mengisi pejabatnya dan setelah itu kita sudah bisa melakukan asesmen semua BUMD baik holding maupun anak perusahaan untuk kita lakukan sesuai dengan rekomendasi dari Pansus dan Komisi C tadi,” jelasnya.
Selain asesmen, Pemprov Jatim juga telah melakukan pemetaan terhadap perusahaan induk dan anak perusahaan. Langkah ini diperlukan untuk mengidentifikasi perusahaan yang membutuhkan perbaikan pengelolaan maupun penyehatan usaha.
“Kemudian juga, kita sudah melakukan pemetaan bagaimana perusahaan holding maupun anak perusahaan untuk bisa dilakukan penyehatan, dan beberapa rekomendasi yang sudah sedang kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Sebelumnya, evaluasi Pansus BUMD DPRD Jatim menemukan masih terdapat perusahaan daerah dengan kinerja kurang baik dan belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya penguatan pembinaan dan pengawasan melalui kelembagaan yang lebih terfokus. Keberadaan biro khusus diharapkan dapat membantu Pemprov Jatim mengidentifikasi persoalan perusahaan daerah, memperbaiki kinerja anak usaha, serta mendorong peningkatan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah. []
Redaksi01
