Menteri Ara Bidik Investasi Global untuk Percepat Program 3 Juta Rumah

JAKARTA – Pembangunan perumahan nasional didorong menjadi salah satu penggerak investasi dan pertumbuhan industri lintas sektor. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengajak komunitas diplomatik internasional serta pelaku usaha memperluas kerja sama untuk mendukung Program 3 Juta Rumah dan memperkuat ekosistem industri perumahan di Indonesia.

Ajakan tersebut disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait dalam forum Kadin Monthly Economic Diplomatic edisi November 2026 bertema From Regional Growth to National Strength: Building Jobs, Stability and Investor Confidence di Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Dalam forum yang dimulai pukul 09.00 WIB itu, pemerintah menawarkan peluang kolaborasi di bidang pembiayaan, pembangunan rumah subsidi, peningkatan kualitas hunian, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. Keterlibatan dunia usaha dan mitra internasional dinilai penting agar program perumahan tidak hanya menghasilkan rumah, tetapi juga menggerakkan kegiatan ekonomi nasional.

“Presiden Prabowo memiliki program yang sangat menyentuh rakyat, yakni bedah rumah. Selain rumahnya dibedah menjadi layak huni, ekonominya ditingkatkan dengan KUR Perumahan dan PNM, serta status tanahnya diterbitkan dengan program 1 juta sertipikat gratis. Saya juga mengajak KADIN dan Duta Besar untuk ikut mendukung program ini,” ujar Maruarar.

Menteri PKP menjelaskan, program perumahan pemerintah dirancang mencakup sejumlah kebutuhan masyarakat. Selain peningkatan kualitas rumah melalui program bedah rumah, pemerintah mendorong akses pembiayaan usaha keluarga melalui Kredit Program Perumahan (KPP) dan kerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Penyediaan hunian terjangkau juga dilakukan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kebijakan perumahan yang diinisiasi Presiden Prabowo untuk rakyat dan tidak hanya berorientasi pada penyediaan hunian, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas rumah, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga kepastian status kepemilikan tanah,” katanya.

Untuk memperluas akses kepemilikan rumah, pemerintah turut menyiapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan. Pemerintah juga mendorong rencana perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi dari 20 tahun menjadi 40 tahun.

Upaya menarik dukungan internasional juga diarahkan pada pengenalan hasil pembangunan perumahan nasional. Maruarar mengundang para duta besar dan perwakilan negara sahabat untuk menghadiri agenda peresmian 71.000 rumah subsidi yang direncanakan berlangsung pada 17 Desember 2026 di Malang, Jawa Timur.

Selain pembiayaan dan pembangunan rumah subsidi, pemerintah menekankan pentingnya kerja sama dengan sektor swasta dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman. Kolaborasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) disebut menjadi salah satu bentuk dukungan dunia usaha terhadap penanganan kawasan permukiman.

Maruarar mencontohkan kawasan Menteng Tenggulun yang menurutnya masih memiliki warga dalam kondisi ekonomi yang membutuhkan perhatian. Pemerintah berupaya melibatkan pihak swasta dan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mendukung program perbaikan rumah di kawasan tersebut.

“Sebanyak 29.000 jiwa hidup di Menteng Tenggulun, sekitar 5.000 orang hidup berkecukupan dan Sebagian Duta Besar tinggal di daerah itu dan sisanya 24.000 orang sangat perlu perhatian. Di sini kita buktikan bahwa pemerintah selalu bersinergi dengan swasta dan orang-orang yang sangat diberkati yang telah mendukung dengan program CSR ini. Mungkin duta besar yang tinggal di Menteng akan saya ajak juga melihat hasil Program Bedah Rumah di Kawasan Menteng Tenggulun,” imbuhnya.

Agenda forum juga mencakup pembahasan percepatan pembiayaan perumahan, penguatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) konstruksi, serta pengembangan investasi global. Salah satu hal yang dibahas ialah skema KPP untuk 2027, percepatan pencapaian target rumah subsidi FLPP, rencana pelaksanaan akad massal, dan peluang kerja sama lintas negara.

Pemerintah juga memberi perhatian pada regenerasi pelaku industri perumahan melalui dukungan terhadap pengembang muda. Menurut Maruarar, kehadiran pengembang generasi baru diperlukan untuk membangun industri perumahan yang kompetitif dan berkelanjutan.

“Untuk perumahan subsidi, Presiden Prabowo sangat menghargai apa yang sudah dicapai oleh pengembang muda seperti Angga dan Wawan agar di Indonesia muncul pengembang muda sukses di bidang perumahan. Doakan saya, saya akan membuat itu di bidang perumahan,” ungkapnya.

Dari sisi dunia usaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai sektor perumahan memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James T. Riady, menyebut pembangunan perumahan dalam skala besar berpeluang memberikan kontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 1,5 persen.

James menjelaskan, dampak pembangunan perumahan dapat menjangkau berbagai industri pendukung, mulai dari bahan bangunan, manufaktur, konstruksi, transportasi, hingga perbankan dan pembiayaan. Rantai kegiatan tersebut dinilai dapat memperluas investasi, mendorong industrialisasi, dan membuka kesempatan kerja.

“Sektor perumahan juga memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap ratusan industri turunan, mulai dari industri bahan bangunan, manufaktur, konstruksi, transportasi, hingga sektor perbankan dan pembiayaan. Aktivitas tersebut dinilai mampu mendorong industrialisasi, meningkatkan investasi, serta menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat. KADIN juga siap untuk mendorong kedutaan-kedutaan menjadi jembatan Indonesia untuk sumber-sumber di luar negeri,” ujar James.

Forum tersebut dihadiri 42 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dari berbagai negara sahabat yang mewakili kawasan Asia, Eropa, Timur Tengah, Afrika, Amerika, dan Pasifik. Hadir pula 15 perwakilan diplomatik tingkat tinggi, termasuk kuasa usaha, wakil kepala perwakilan, dan atase dari sejumlah negara serta misi khusus.

Sebanyak 10 pimpinan dan perwakilan kamar dagang internasional di Indonesia turut berpartisipasi. Mereka berasal dari American Chamber of Commerce (AmCham), Dutch Business Network Indonesia, EKONID, Indonesia-Canada Chamber, Irish Chamber of Commerce, Jakarta-Japan Club, Philippine Business Club, Sweden Chamber, Swiss Chamber, dan Thailand Chamber.

Menteri PKP hadir bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP Didyk Choiroel, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, Staf Khusus Menteri Novelin Silalahi, serta pelaku usaha dan pengembang perumahan Angga dan Wawan. Turut hadir Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Kamapradipta Isnomo.

Maruarar menyampaikan apresiasi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kadin Indonesia, khususnya James T. Riady, atas penyelenggaraan forum tersebut. Pemerintah berharap pertemuan ini membuka lebih banyak peluang investasi dan kemitraan internasional sehingga pembangunan perumahan dapat memperluas akses hunian layak sekaligus memperkuat industri nasional dan penyerapan tenaga kerja. []

Redaksi01