Usai Kasus Dugaan Korupsi Rp6,82 Miliar, BUMD Banten Benahi Tata Kelola
SERANG – PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM), badan usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, berencana membenahi tata kelola dan menata kembali kegiatan bisnis setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan tiga orang sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan periode 2020–2024. Pembenahan tersebut diharapkan dapat memulihkan kinerja perusahaan sekaligus menjadikannya sumber kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).
Direktur Keuangan (Dirkeu) PT ABM, Roland Azerwin, mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan kejaksaan untuk memperbaiki sistem pengelolaan perusahaan sekaligus memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Pernyataan itu disampaikan di Kantor Kejati Banten, Kota Serang, Jumat (13/11/2026).
“Kami sedang berkolaborasi dengan kejaksaan terkait dengan bagaimana kolaborasi ini bisa memperbaiki tata kelola PT ABM, dan juga kita akan dibantu oleh kejaksaan untuk penegakan hukum. Sehingga di sini konteksnya adalah kami sifatnya kolaborasi dan sinergi dengan kejaksaan,” kata Roland sebagaimana diberitakan Detik, Jumat, (13/11/2026).
Menurut Roland, Kejati Banten juga memberikan masukan mengenai pentingnya edukasi pengelolaan perusahaan yang bersih dan berorientasi pada pencegahan korupsi. Perbaikan tata kelola, kata dia, akan dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui konsultasi mengenai aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Jadi tata kelola ini sifatnya kan banyak. Jadi tentunya penataannya itu adalah secara komprehensif aja. Jadi tadi pihak kejaksaan juga sempat bilang nanti kalau ada aturan-aturan, segala macam ketentuan, bisa juga dikonsultasikan kepada kejaksaan,” ucapnya.
Selain pembenahan tata kelola, manajemen PT ABM juga menyiapkan penataan kegiatan usaha agar perusahaan dapat menjalankan bisnis yang layak dan menghasilkan keuntungan. Roland berharap langkah tersebut dapat memperkuat kondisi perusahaan sehingga mampu memberikan kontribusi bagi keuangan daerah.
“Jadi nanti mohon ditunggu, kami sedang menata semua ya. Tentunya nanti bisnis kami itu juga bisnis yang proper, ya, yang layak, yang bagus, sehingga menciptakan ABM yang kuat, yang bersih, dan juga menjadi penyumbang untuk PAD-nya Provinsi Banten,” katanya.
Sebelumnya, Kejati Banten menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT ABM periode 2020–2024. Mereka terdiri atas mantan pejabat perusahaan berinisial TBM serta dua pihak swasta berinisial AS dan AN.
Penyidik menduga perkara tersebut berkaitan dengan kerja sama pengadaan dan perdagangan bahan kebutuhan pokok yang dilakukan Divisi Penjualan dan Pemasaran (Sales and Marketing) PT ABM bersama pihak swasta pada 2021–2022. Komoditas yang terlibat dalam kegiatan itu antara lain minyak goreng, gula, tepung, dan sejumlah barang lainnya.
Dalam penyelidikan, jaksa menduga proses bisnis tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. PT ABM diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp6.821.110.500 akibat kegiatan pengadaan dan perdagangan tersebut.
Kepala Seksi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Banten, Devitra Romiza, sebelumnya menjelaskan bahwa kegiatan kerja sama memang berlangsung, tetapi tidak menghasilkan keuntungan sebagaimana seharusnya diterima BUMD.
“Kegiatannya itu ada, tetapi kegiatan itu ternyata dalam pengembaliannya, harusnya kan kerja sama harus ada hasil atau kickback yang menguntungkan bagi badan usaha milik daerah, realisasinya malah jadi rugi dan tidak dibayar,” ujar Devitra, Kamis (29/10/2026).
Penyidik juga menemukan dugaan penggunaan nama pribadi dan sejumlah perusahaan swasta sebagai mitra kerja sama. Perusahaan-perusahaan yang dicatut tersebut diduga tidak benar-benar beroperasi atau merupakan perusahaan fiktif.
“Berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah perusahaan yang dicatut tersebut terindikasi merupakan perusahaan fiktif atau ‘bodong’ yang bukan milik yang bersangkutan,” ujarnya.
Kasus tersebut menjadi tantangan bagi PT ABM untuk membangun kembali tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel. Pembenahan sistem pengadaan, pengawasan mitra usaha, serta pengelolaan keuangan menjadi bagian penting agar kegiatan bisnis BUMD dapat berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan manfaat bagi daerah. Namun, proses hukum terhadap para tersangka tetap harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. []
Redaksi01
