Tambang Ilegal di Getasan Terungkap, Polisi Sita Lima Truk dan Satu Ekskavator
SEMARANG – Dugaan aktivitas penambangan tanpa izin di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, terungkap setelah kepolisian menindaklanjuti laporan masyarakat. Dalam penindakan pada 19 Oktober 2026, polisi mengamankan seorang pria berinisial MDF (24), lima truk jungkit, dan satu alat berat jenis excavator.
Pengungkapan tersebut bermula dari informasi warga mengenai aktivitas penambangan yang mencurigakan di Dusun Gading, Desa Getasan. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor (Polres) Semarang menerima laporan itu pada Senin (19/10/2026), sekitar pukul 10.00 WIB.
Petugas kemudian melakukan penyelidikan ke lokasi sekitar pukul 11.00 WIB. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan indikasi kegiatan penambangan yang tidak dilengkapi dokumen perizinan sebagaimana mestinya.
Penindakan dilakukan sekitar pukul 13.30 WIB pada hari yang sama. Polisi mengamankan MDF bersama lima truk jungkit dan satu excavator merek Komatsu PC78 yang diduga digunakan untuk menunjang kegiatan tersebut. Salah satu truk ditemukan sedang mengangkut material tanah urug yang diduga berasal dari lokasi penambangan.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, material tanah digali menggunakan alat berat, kemudian dimuat ke truk untuk diangkut dari lokasi tambang.
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Semarang, Heru Dwi Purnomo, mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut laporan warga. Ia menyampaikan keterangan itu setelah mengikuti konferensi pers pengungkapan kasus jajaran Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) di Markas Komando Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng, Jumat (13/11/2026), sebagaimana diberitakan Kabarjateng, Sabtu, (14/11/2026).
“Informasi masyarakat kami tindak lanjuti melalui penyelidikan. Dari hasil kegiatan tersebut ditemukan dugaan penambangan tanpa izin di wilayah Getasan. Kami mengamankan satu tersangka, lima truk dump, serta satu excavator yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut,” jelasnya.
Heru menegaskan, pemanfaatan sumber daya alam harus mengikuti ketentuan hukum. Pengawasan diperlukan agar kegiatan pertambangan tidak berlangsung tanpa memenuhi persyaratan perizinan.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki izin.
Dalam perkara tersebut, MDF disangkakan melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana disesuaikan dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Penanganan perkara ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan praktik pertambangan yang tidak sesuai ketentuan. Kepolisian mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan legalitas dan tanggung jawab terhadap lingkungan agar kegiatan pertambangan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun kerusakan lingkungan. []
Redaksi01
