DEFA Resmi Ditandatangani, Indonesia Dorong Implementasi Segera
MANILA – Indonesia mendorong negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) segera menyusun langkah pelaksanaan konkret Kerangka Perjanjian Ekonomi Digital ASEAN (DEFA) setelah kesepakatan tersebut resmi ditandatangani di Manila, Filipina, Sabtu (14/11/2026).
Pemerintah Indonesia menilai keberhasilan kesepakatan ekonomi digital kawasan tidak cukup berhenti pada penandatanganan. Pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kesiapan masing-masing negara, kebutuhan industri, serta keterlibatan sektor swasta agar manfaat integrasi digital dapat dirasakan pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tahap berikutnya adalah mempercepat penyusunan rencana pelaksanaan DEFA dengan tetap menyelaraskannya dengan agenda strategis ekonomi ASEAN.
“Indonesia mendukung percepatan penyusunan ASEAN DEFA Implementation Plan dengan mempertimbangkan kesiapan domestik masing-masing negara serta memastikan keterkaitan dan konsistensi dengan Rencana Strategis AEC 2026-2030,” kata Airlangga dalam Pertemuan ke-28 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC Council) di Manila, Sabtu (14/11/2026).
Airlangga yang memimpin delegasi Indonesia menekankan bahwa pelaksanaan kesepakatan tersebut harus memperhatikan kebutuhan industri dan melibatkan sektor swasta. Penguatan kapasitas UMKM juga perlu menjadi perhatian agar pelaku usaha berskala kecil dan menengah dapat mengambil bagian dalam perkembangan ekonomi digital kawasan.
Penandatanganan DEFA menjadi tonggak integrasi ekonomi digital ASEAN setelah melalui proses negosiasi selama tiga tahun, sejak September 2023. Kesepakatan ini diharapkan menjadi landasan bagi penguatan kerja sama ekonomi digital di antara negara-negara anggota.
Selain mendorong integrasi digital, Indonesia mengangkat pentingnya ketahanan ekonomi kawasan dalam menghadapi ketidakpastian global. Dua aspek yang menjadi perhatian ialah keamanan energi dan ketangguhan rantai pasok.
Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan Rencana Strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) 2026–2030. Indonesia juga mendorong agar rencana strategis kawasan diselaraskan dengan program kerja badan-badan sektoral ASEAN sehingga target bersama dapat dicapai secara terukur.
Kemajuan pelaksanaan rencana strategis itu dipantau melalui 391 target keluaran tahunan (AMD) yang telah ditetapkan badan-badan sektoral ASEAN untuk 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92 target atau 24 persen telah diselesaikan, 246 target atau 63 persen masih dalam proses, dan 53 target atau 14 persen belum dimulai.
Data tersebut menunjukkan sebagian besar target masih memerlukan tindak lanjut. Karena itu, penyelarasan program kerja antarbadan sektoral menjadi salah satu upaya untuk menjaga pelaksanaan agenda ekonomi kawasan tetap berjalan sesuai sasaran.
Indonesia juga menyatakan dukungan terhadap strategi ASEAN untuk mencapai netralitas karbon, kerangka ekonomi sirkular, serta rencana pelaksanaan ekonomi biru sebagai bagian dari percepatan peralihan menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan.
“Indonesia juga menegaskan dukungan terhadap implementasi Strategi ASEAN untuk Netralitas Karbon, Circular Economy Framework, dan Blue Economy Implementation Plan guna mempercepat transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan” jelas Airlangga.
Melalui agenda tersebut, Indonesia mendorong agar integrasi ekonomi ASEAN tidak hanya memperluas aktivitas digital, tetapi juga memperkuat ketahanan kawasan dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaannya akan bergantung pada konsistensi negara anggota dalam menerjemahkan kesepakatan bersama menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing negara. []
Redaksi01
