Subsidi Silang Pengembang Jadi Solusi Penyediaan Rumah Murah

JAKARTA – Keuntungan pengembangan kawasan komersial dinilai dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema subsidi silang tersebut diusulkan sebagai salah satu cara agar pengembang tetap menjalankan kewajiban menyediakan hunian terjangkau tanpa mengabaikan keberlanjutan bisnis properti.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Sudjatmiko, mengatakan pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat tidak dapat hanya mengandalkan pembangunan hunian komersial. Pengembang, terutama perusahaan berskala besar, perlu menjalankan ketentuan hunian berimbang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Kalau kita ingin memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, maka ketentuan undang-undang harus benar-benar dijalankan. Pengembang yang sudah masuk kategori besar, dengan jumlah pembangunan di atas 3.000 unit, harus memenuhi kewajiban hunian berimbang. Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan,” tegas Sudjatmiko, ditulis Sabtu (14/11/2026), sebagaimana diberitakan Detikfinance, Sabtu, (14/11/2026).

Menurut Sudjatmiko, ketentuan hunian berimbang tidak semestinya dipandang hanya sebagai persyaratan administratif. Aturan tersebut diperlukan agar pembangunan kawasan perumahan juga menyediakan pilihan tempat tinggal bagi MBR dan kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Penerapannya pun tidak harus selalu melalui pembangunan rumah tapak dalam satu kawasan. Pengembang dapat menggunakan pola pembangunan hunian secara vertikal sesuai ketentuan yang berlaku.

Sudjatmiko memahami bahwa pembangunan perumahan berskala besar membutuhkan investasi, ketersediaan lahan, serta perencanaan usaha jangka panjang. Pengadaan tanah atau bank tanah juga memerlukan waktu sebelum dapat dikembangkan menjadi kawasan hunian.

Karena itu, ia menilai pemerintah dan pengembang perlu menyusun pola kerja sama yang memperhitungkan kebutuhan bisnis sekaligus memastikan kewajiban penyediaan rumah terjangkau tetap terlaksana.

Salah satu alternatifnya adalah menggunakan keuntungan penjualan rumah toko (ruko), lahan komersial, dan bangunan usaha lainnya untuk membantu membiayai pembangunan rumah sederhana. Dengan pendekatan tersebut, keuntungan dari segmen properti komersial dapat menopang penyediaan hunian bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli.

“Kalau membangun rumah sederhana secara hitungan bisnis keuntungannya kecil, bahkan bisa merugi, maka harus ada skema subsidi silang. Pengembang bisa memperoleh keuntungan dari kawasan komersial, ruko, maupun pengembangan usaha lainnya. Dari situ ada ruang untuk mendukung pembangunan rumah sederhana,” jelasnya.

Ia menambahkan, skema subsidi silang dapat dimasukkan sejak tahap perencanaan bisnis dan pengembangan kawasan. Dengan demikian, penyediaan rumah bagi MBR tidak diposisikan sebagai kegiatan terpisah, melainkan menjadi bagian dari perencanaan usaha pengembang.

Sudjatmiko juga menekankan pentingnya kesepahaman antara pemerintah dan pelaku usaha. Pemerintah perlu memahami tantangan yang dihadapi pengembang, sedangkan pengembang tetap harus memenuhi tanggung jawab penyediaan hunian terjangkau.

“Yang paling penting adalah kita memiliki niat dan komitmen yang sama. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan pengusaha dan apa yang bisa difasilitasi pemerintah. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bersama-sama mewujudkan kebutuhan 3 juta rumah bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah,” ungkapnya.

Kebutuhan penyediaan rumah tersebut masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Juli 2026, kekurangan kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 9,64 juta rumah tangga. Selain itu, sebanyak 18,77 juta rumah tangga masih menempati rumah tidak layak huni.

Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau. Namun, besarnya kebutuhan tersebut memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan pengembang swasta.

“Kita ingin pembangunan perumahan tidak hanya menghasilkan kawasan hunian yang bagus dan bernilai komersial tinggi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak. Semangatnya harus ke sana. Semua pihak harus mengambil bagian,” pungkasnya.

Penerapan hunian berimbang dan skema subsidi silang diharapkan dapat memperluas penyediaan rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sudjatmiko menilai pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tetap diperlukan agar pembangunan perumahan tidak hanya berorientasi pada keuntungan komersial, tetapi juga menjawab kebutuhan hunian masyarakat. []

Redaksi01