DPR Desak Aliran Dana Perekrut WNI ke Rusia Diusut Tuntas
JAKARTA – Penelusuran aliran dana perekrutan menjadi salah satu langkah penting untuk membongkar jaringan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengirim warga negara Indonesia (WNI) ke Rusia. Penyidik diminta tidak hanya mengusut pihak yang berhubungan langsung dengan korban, tetapi juga menelusuri pihak yang membiayai, mengendalikan, dan mengatur proses keberangkatan.
Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Moh. Rano Alfath menilai informasi mengenai imbalan yang diterima perekrut untuk setiap WNI yang diberangkatkan dapat menjadi petunjuk dalam mengungkap hubungan antara perekrut di Indonesia dan pihak yang berada di balik perekrutan tersebut.
Rano menyatakan dukungannya terhadap penyidikan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri), termasuk pencocokan bukti transaksi dengan percakapan perekrutan, dokumen perjalanan, serta keterangan korban.
“Ketika yang mereka hadapi justru konflik bersenjata, penyidik perlu menelusuri siapa yang menyusun tawaran tersebut, siapa yang mengatur keberangkatan, dan siapa yang sejak awal mengetahui untuk apa mereka direkrut. Saya mendukung Bareskrim mengusut peran setiap pihak sampai tuntas,” kata Rano, Sabtu (14/11/2026), sebagaimana diberitakan Sindonews, Minggu (15/11/2026).
Menurut Rano, sejumlah WNI diduga menerima tawaran pekerjaan di bidang logistik atau sebagai tenaga medis sebelum akhirnya berhadapan dengan situasi konflik bersenjata. Kondisi tersebut membuat penyidik perlu mendalami sejak awal siapa yang menyusun tawaran pekerjaan dan apakah perekrut mengetahui tujuan sebenarnya dari keberangkatan para korban.
“Siapa yang membayar perekrut untuk setiap WNI yang diberangkatkan? Siapa yang memberi instruksi tentang pekerjaan apa yang harus dijanjikan kepada mereka? Dua pertanyaan ini penting karena orang yang berhadapan langsung dengan korban bisa saja hanya mengetahui sebagian dari rangkaian perekrutan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengungkapan aliran dana diperlukan untuk memperjelas struktur jaringan dan membuktikan keterlibatan setiap pihak dalam perkara tersebut.
“Saya mendukung Bareskrim untuk menelusuri aliran dananya sampai jelas siapa yang membiayai, siapa yang mengendalikan, dan bagaimana peran masing-masing dapat dibuktikan,” tuturnya.
Selain mendesak pengusutan jaringan perekrut, Rano menyoroti pengaduan keluarga enam WNI kepada Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM). Keluarga meminta pemerintah memastikan keselamatan kerabat mereka sekaligus mengupayakan kepulangan dari Rusia. Salah satu keluarga juga menyampaikan dugaan adanya permintaan uang agar korban dapat kembali ke Indonesia.
Untuk memastikan kondisi para WNI, Rano mendorong Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Keterangan yang telah disampaikan keluarga kepada Kementerian HAM juga perlu ditindaklanjuti bersama penyidik agar penanganan perkara dan upaya perlindungan korban berjalan beriringan.
Sementara itu, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menelusuri pihak-pihak yang memfasilitasi keberangkatan para WNI. Rano juga mendorong pelibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menilai kebutuhan perlindungan bagi korban maupun keluarga yang menghadapi ancaman.
Menurut dia, hasil penyidikan tidak seharusnya berhenti pada pengungkapan kasus yang telah terjadi. Informasi mengenai akun, perantara, atau perusahaan yang digunakan dalam proses perekrutan perlu disampaikan kepada instansi terkait setelah kebenarannya diverifikasi.
“Kalau penyidik sudah mengenali akun, perantara, atau perusahaan yang namanya dicatut, informasi yang telah terverifikasi itu perlu segera diteruskan kepada instansi terkait. Warga yang besok menerima tawaran serupa harus punya tempat untuk mengecek kebenarannya sebelum menyerahkan paspor atau membeli tiket. Di situlah hasil pengusutan perkara ini bisa langsung melindungi calon korban berikutnya,” pungkasnya.
Pengungkapan aliran dana, identitas pengendali jaringan, dan pola perekrutan diharapkan dapat membantu aparat memetakan keseluruhan perkara sekaligus mencegah munculnya korban baru. Di sisi lain, koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk memastikan keselamatan serta pemulangan WNI yang terdampak. []
Redaksi01
