Pemerintah Libatkan Broker Properti untuk Kembangkan Pasar Rumah Subsidi
JAKARTA – Pemerintah mulai mendorong keterlibatan perusahaan perantara jual-beli properti atau broker dalam pengembangan pasar sekunder (secondary market) rumah subsidi. Langkah ini diarahkan untuk memperlancar transaksi rumah subsidi yang telah memenuhi persyaratan untuk dialihkan kepemilikannya sekaligus menjaga keberlanjutan akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pelibatan broker diperlukan karena industri perumahan melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan, mulai dari pengembang, perbankan, kontraktor, toko bangunan, perantara properti, hingga masyarakat sebagai konsumen.
Menurut Maruarar, broker memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan calon pembeli dan penjual sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kebutuhan, preferensi, serta kemampuan ekonomi masyarakat. Informasi tersebut dinilai dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan perumahan.
“Jadi kenapa kita ketemu? Karena ini bagian dari ekosistem. Ekosistem perumahan itu ada tentu pengembang (developer), ada perbankan, ada kontraktor, ada toko bangunan, juga konsumen tentunya yaitu masyarakat,” ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia menilai pengalaman para broker dalam menghadapi perubahan kondisi pasar dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk memahami dinamika ekonomi sekaligus menyusun langkah antisipasi terhadap perubahan kebutuhan konsumen.
“Teman-teman (broker) ini menurut saya sangat bagus sekali untuk dapat masukan memahami kondisi ekonomi, tapi juga dari kondisi ekonomi itu yang ada mereka bisa survive. Itu yang memang harus dipahami kita tahu benar kondisi keadaan, tapi kita juga bisa membuat antisipasi-antisipasi dari kondisi-kondisi itu. Itu sangat tepat sekali bisa dilakukan,” katanya.
Maruarar menegaskan, pengembangan industri perumahan tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak. Kolaborasi antarpelaku usaha, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi faktor penting agar kebijakan perumahan berjalan efektif.
“Karena kekuatan perumahan itu bukan di superman tapi di super team,” katanya.
Terkait pengembangan pasar sekunder rumah subsidi, pemerintah menilai konsep pelibatan broker perlu dikaji lebih mendalam dan diatur secara tepat. Pengaturan tersebut diperlukan agar aktivitas jual-beli rumah subsidi tetap sesuai ketentuan serta tidak menghilangkan prinsip pemerataan akses kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah juga berharap terbentuk keterhubungan antara kebijakan pemerintah, layanan perbankan, pengembang, dan asosiasi broker properti. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem yang saling mendukung (link and match), sehingga pertumbuhan sektor perumahan tidak hanya bergantung pada pembangunan unit baru, tetapi juga aktivitas transaksi di pasar sekunder.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI), Clement Francis, menyatakan kesiapan organisasinya untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi program Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengatakan, AREBI akan membantu meningkatkan target penjualan hunian, baik rumah subsidi maupun rumah komersial. Keterlibatan asosiasi broker diharapkan dapat memperluas jangkauan pemasaran sekaligus memperkuat aktivitas transaksi properti.
Sebagaimana diberitakan Antara, Senin, (16/11/2026), pemerintah membuka peluang kolaborasi dengan asosiasi broker untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional.
Pengembangan pasar sekunder rumah subsidi diharapkan dapat menciptakan perputaran ekonomi yang lebih aktif sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan regulasi dan pengawasan yang jelas agar aktivitas transaksi tidak menyimpang dari tujuan awal program subsidi perumahan. []
Redaksi01
