DPRD Kukar Minta Pemkab Matangkan Kajian Pinjaman ke PT SMI
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani meminta Pemkab menyiapkan kajian fiskal dan dokumen resmi sebelum membahas rencana pinjaman Rp500 miliar hingga Rp600 miliar melalui PT SMI, di tengah belum diterimanya dana kurang salur pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai Rp2,2 triliun.
ADVERTORIAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) belum menerima dokumen resmi rencana pinjaman daerah senilai Rp500 miliar hingga Rp600 miliar melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar segera menyiapkan kajian menyeluruh mengenai kebutuhan pembiayaan, kemampuan pengembalian, dan risiko terhadap keuangan daerah sebelum rencana tersebut dibahas lebih lanjut.
Permintaan itu disampaikan Ahmad Yani kepada wartawan di Ruang Serbaguna Kantor DPRD Kukar, Tenggarong, Senin (16/11/2026). Ia menegaskan bahwa kelengkapan dokumen menjadi dasar bagi DPRD untuk menilai kelayakan rencana pinjaman yang akan digunakan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah.
“Terkait rencana Pemkab Kukar untuk melakukan pinjaman melalui PT SMI, sampai saat ini DPRD belum menerima dokumen atau berkas pengajuannya,” ungkapnya.
Menurut Ahmad Yani, belum diterimanya dokumen pengajuan membuat DPRD Kukar belum dapat menelaah secara terperinci skema pembiayaan, peruntukan dana, maupun manfaat pembangunan yang diharapkan dari pinjaman tersebut.
Ia meminta Pemkab Kukar menyusun kajian yang memuat urgensi pinjaman, prioritas kegiatan yang akan dibiayai, proyeksi pendapatan dan belanja daerah, serta kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban pembayaran pada tahun-tahun mendatang.
Kajian tersebut dinilai penting untuk memastikan kebijakan pembiayaan tidak menimbulkan tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah, terutama dalam membiayai pelayanan publik dan program pembangunan lainnya.
Perhatian terhadap kemampuan keuangan daerah juga berkaitan dengan dana kurang salur dari pemerintah pusat yang disebut belum diterima Pemkab Kukar. Nilainya diperkirakan mencapai Rp2,2 triliun.
Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menurut Ahmad Yani perlu diperhitungkan sebelum pemerintah daerah mengambil keputusan mengenai pinjaman. Ketidakpastian penerimaan dana berpotensi memengaruhi perencanaan anggaran dan kemampuan memenuhi kewajiban keuangan pada masa mendatang.
Meski demikian, Ahmad Yani menegaskan bahwa DPRD Kukar tidak menutup kemungkinan mempertimbangkan rencana pinjaman melalui PT SMI apabila pembiayaan tersebut benar-benar diperlukan untuk pembangunan dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Namun, pada prinsipnya, apabila pinjaman itu memang dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan daerah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tentu dapat dipertimbangkan,” ujar Ahmad Yani kepada awak media di Ruang Serbaguna Kantor DPRD Kukar, Tenggarong, Senin (16/11/2026).
Ia menilai setiap kebijakan pinjaman harus memiliki tujuan yang terukur dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah perlu menjelaskan hubungan antara kebutuhan pembiayaan dengan prioritas pembangunan yang telah direncanakan.
Selain peruntukan dana, kemampuan pengembalian pinjaman juga harus menjadi perhatian. Perhitungan tersebut diperlukan agar kewajiban pembayaran tidak mengurangi ruang fiskal pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun-tahun berikutnya.
Ahmad Yani juga menekankan pentingnya koordinasi antara Pemkab dan DPRD Kukar. Menurutnya, pembahasan yang didukung dokumen resmi akan memberikan dasar yang lebih jelas bagi lembaga legislatif untuk menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Silakan Pemda mengkaji dan menyiapkan seluruh persyaratan yang diperlukan. Namun, DPRD tetap membutuhkan dokumen resmi sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan mengambil sikap,” tegas Ahmad Yani.
Dengan belum disampaikannya dokumen resmi, rencana pinjaman daerah senilai Rp500 miliar hingga Rp600 miliar masih memerlukan kajian dan pembahasan lebih lanjut. Kejelasan peruntukan dana, kemampuan pengembalian, serta kondisi keuangan daerah menjadi faktor penting agar keputusan pembiayaan pembangunan tidak menimbulkan beban fiskal yang sulit dipenuhi pada masa mendatang. []
Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Aulia Setyaningrum
