Maruarar Optimistis Penyaluran Rumah Subsidi Pecahkan Rekor pada 2026
JAKARTA – Penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 207.371 unit senilai Rp25,8 triliun hingga 17 November 2026. Capaian tersebut menjadi modal bagi pemerintah untuk mengejar target pemecahan rekor penyaluran rumah subsidi yang sebelumnya tercatat sebanyak 278.000 unit dalam setahun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimistis realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP pada tahun ini dapat melampaui capaian tertinggi sebelumnya. Ia menilai dukungan berbagai pihak dalam ekosistem perumahan menjadi faktor penting untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan tersebut.
“Saya pikir itu yang kita lakukan dan mudah-mudahan tahun ini memecahkan rekor dari tahun lalu mencapai 278.000 unit rumah subsidi. Sebelumnya sepanjang sejarah paling tinggi tahun 2023 yakni 228.000 unit rumah subsidi. Tahun lalu 278.000 unit rumah. Saya mohon doanya supaya kita bisa memecahkan sejarah tahun ini, jadi setiap tahun memecahkan sejarah,” ujar Maruarar di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Maruarar, peningkatan penyaluran FLPP tidak terlepas dari kinerja Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan inovasi perbankan dalam menyediakan pembiayaan bagi masyarakat.
“Saya melihat Tapera bekerja sangat keras dan lebih efektif, progresnya sangat bagus. Yang kedua juga perbankan juga penuh inovasi, seperti contoh yang dilakukan BTN sangat baik sekali dan inovasi yang terakhir kemarin dengan yang dilakukan di tempatnya Angga di Cileungsi, Kabupaten Bogor bagaimana fasilitas-fasilitas tambahan di rumah bisa juga dibiayai,” katanya.
Ia juga menyoroti peluang penguatan industri bahan bangunan dalam mendukung program perumahan nasional. Salah satu produk yang mendapat perhatian adalah genteng dari sentra produksi Majalengka yang telah digunakan pada perumahan subsidi.
“Ara” menilai kualitas produk tersebut cukup baik dan telah memiliki tanda Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Kemudian juga kemarin saya juga sudah lihat genteng yang dari Majalengka sudah sampai di perumahannya Pak Angga dan saya cek. Jadi saya coba bagus dan ada cap SNI-nya,” ujarnya.
Maruarar mengatakan pemerintah juga telah membahas peluang pengembangan produk bahan bangunan lainnya bersama Menteri Perindustrian, termasuk batu bata merah. Langkah tersebut diharapkan memperluas keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri rakyat dalam rantai pasok pembangunan rumah.
“Jadi harusnya saya pikir kita juga akan bergerak ke depan, saya sudah bicara dengan Menteri Perindustrian untuk produk-produk yang lain, seperti misalnya batu bata merah dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh perumahan, sehingga makin banyak UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) atau industri rakyat yang bisa punya kualitas bagus,” katanya.
Selain peningkatan kualitas produk, pemerintah membuka peluang dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM yang bergerak di sektor perumahan. Salah satu instrumen yang disiapkan ialah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan agar pelaku usaha memiliki akses permodalan untuk mengembangkan kapasitas bisnisnya.
“Kalau ada masalah di perbankan, kita bantu misalnya dengan KUR Perumahan sehingga bisa naik kelas. Saya rasa itu yang diharapkan Presiden Prabowo kepada saya,” ujar Ara.
Ia menambahkan, program 3 Juta Rumah pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga membuka kesempatan bagi UMKM untuk terlibat lebih luas dalam penyediaan kebutuhan pembangunan perumahan. Namun, keterlibatan tersebut perlu disertai edukasi agar pelaku usaha mampu memenuhi standar dan kebutuhan pasar.
“Jadi kita juga harus memberikan kesempatan tetapi juga diedukasi UMKM-nya,” katanya.
Data BP Tapera menunjukkan, realisasi penyaluran FLPP hingga 17 November 2026 mencapai 207.371 unit rumah subsidi dengan nilai pembiayaan Rp25,8 triliun, sebagaimana diberitakan ANTARA, Selasa, (17/11/2026).
Pemerintah berharap peningkatan pembiayaan rumah subsidi dapat berjalan beriringan dengan penguatan industri bahan bangunan dan pelaku UMKM. Dengan demikian, program perumahan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau, tetapi juga menciptakan peluang usaha serta memperkuat industri dalam negeri. []
Redaksi01
