Rudy Mas’ud Sebut BJR sebagai “Jimat” Direksi BUMD Hindari Risiko Hukum

0
Screenshot 2026-11-18 082554

SAMARINDA – Direksi badan usaha milik daerah (BUMD) di Kalimantan Timur (Kaltim) didorong memperkuat dokumentasi dan kajian sebelum mengambil keputusan bisnis untuk mengurangi risiko persoalan hukum. Penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) dinilai dapat memberikan perlindungan hukum bagi pengurus perusahaan selama keputusan diambil dengan itikad baik, hati-hati, dan mengutamakan kepentingan perusahaan.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menilai pemahaman mengenai BJR perlu dimiliki seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan daerah, mulai dari direksi, komisaris, pemegang saham, hingga kepala daerah. Pengetahuan tersebut dinilai penting agar keputusan bisnis memiliki dasar pertimbangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal itu disampaikan Rudy setelah menghadiri sosialisasi penerapan BJR sebagai upaya mitigasi risiko hukum pidana dalam pengambilan keputusan perusahaan, termasuk BUMD dan badan usaha milik negara (BUMN). Kegiatan yang dikemas melalui bedah buku tersebut berlangsung di Pendopo Lamin Etam, Samarinda, Selasa (17/11/2026).

Dalam kegiatan itu, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna memaparkan prinsip BJR melalui buku berjudul Business Judgement Rule yang ditulis bersama Rudi Pradisetia Sudirdja.

“Apresiasi luar biasa kepada Pak Jamdatun yang menulis secara kaffah, secara lengkap tentang BJR ini,” kata Rudy, dikutip dari akun Instagram Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Rudy menyebut pemahaman BJR sebagai bekal bagi pengelola perusahaan daerah untuk menghindari risiko hukum ketika menjalankan kegiatan usaha.

“Ini jimat untuk mitigasi risiko hukum pidana dalam pengambilan keputusan bisnis perusda. Ilmu ini wajib diketahui pimpinan perusda, komisaris, pemegang saham, apalagi kepala daerah. Wajib tahu jimat ini. Caranya, baca buku BJR ini,” tegasnya.

Dalam pemaparannya, Narendra menjelaskan bahwa BJR memberikan perlindungan terhadap keputusan bisnis yang memenuhi sejumlah prinsip. Keputusan harus dibuat secara jujur, hati-hati, berdasarkan informasi yang memadai, bebas dari benturan kepentingan, serta ditujukan untuk kepentingan perusahaan.

“Asalkan, diambil secara jujur, dilakukan secara hati-hati, berdasarkan informasi yang cukup, tanpa benturan kepentingan dan ditujukan untuk kepentingan perusahaan,” jelas Narendra.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap keputusan perlu disertai dokumentasi yang lengkap. Catatan tersebut menjadi bukti proses pertimbangan apabila keputusan bisnis di kemudian hari harus dipertanggungjawabkan.

“Keputusan yang baik harus meninggalkan jejak. Dokumentasi sejak awal,” ujarnya.

Dokumentasi yang dimaksud meliputi latar belakang dan tujuan keputusan, dasar kewenangan, studi kelayakan atau due diligence, analisis risiko, pendapat hukum, notulensi rapat, pertimbangan pengambilan keputusan, pernyataan bebas benturan kepentingan, persetujuan organ perusahaan, hingga tahapan pelaksanaan dan pemantauan.

Narendra turut menguraikan empat prinsip utama BJR, yakni good faith atau itikad baik, informed atau keputusan berdasarkan informasi yang cukup, no conflict atau bebas benturan kepentingan, serta mitigation atau upaya mitigasi risiko.

Prinsip itikad baik mengharuskan keputusan dibuat demi kepentingan perusahaan, bukan untuk keuntungan pribadi. Sementara itu, prinsip kecukupan informasi menuntut adanya kajian dan analisis risiko sebelum keputusan ditetapkan.

Adapun prinsip bebas benturan kepentingan memastikan tidak ada kepentingan pribadi yang memengaruhi keputusan. Prinsip mitigasi risiko menekankan perlunya langkah pencegahan atau pembatasan potensi kerugian dalam pelaksanaan keputusan bisnis.

Sosialisasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Chatarina Muliana, pimpinan BUMD, serta jajaran kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri se-Kaltim, sebagaimana diberitakan Inibalikpapan, Rabu, (18/11/2026).

Penerapan prinsip BJR diharapkan mendorong tata kelola BUMD yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan keputusan yang didukung kajian serta dokumentasi memadai, perusahaan daerah diharapkan dapat mengambil langkah bisnis secara profesional tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan hukum. []

Redaksi01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *