DPRD Kukar Mediasi Polemik HGU Eks Kalpataru

0
IMG-20261119-WA0046

Kegiata nRapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan masyarakat, pihak kurator, kuasa hukum, serta instansi pemerintah terkait status HGU, kepastian hukum aset kepailitan Eks Kalpataru Group, tindak lanjut penanganan lahan yang terindikasi terlantar, hingga perlindungan hak masyarakat terdampak, bertempat di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) Kantor DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026).

DPRD Kukar mempertemukan masyarakat, kurator, dan instansi pemerintah untuk mencari penyelesaian sengketa HGU eks Kalpataru Group, termasuk klaim atas 721 hektare lahan di Desa Benua Puhun yang belum mendapatkan kepastian hukum.

ADVERTORIAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong percepatan penyelesaian sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) eks Kalpataru Group yang telah berlangsung bertahun-tahun dan berdampak terhadap masyarakat di sejumlah desa dan kecamatan. Persoalan tersebut mencakup status perizinan perkebunan, aset perusahaan yang dinyatakan pailit, serta klaim kepemilikan tanah masyarakat yang belum mendapatkan penyelesaian.

Upaya penyelesaian dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mempertemukan perwakilan masyarakat, kurator, kuasa hukum, dan instansi pemerintah terkait di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) Kantor DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026).

Rapat tersebut membahas kepastian hukum atas aset perusahaan yang masuk dalam proses kepailitan, tindak lanjut penanganan lahan yang terindikasi terlantar, serta perlindungan hak masyarakat atas bidang tanah yang diklaim belum pernah dibebaskan maupun diberikan ganti rugi.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan eks Kalpataru Group harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki hak berdasarkan ketentuan hukum.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di satu wilayah, tetapi melibatkan masyarakat dari sejumlah desa dan kecamatan di Kukar. Karena itu, diperlukan koordinasi lintas lembaga untuk menemukan penyelesaian yang dapat diterima seluruh pihak.

“Yang harus kita lakukan adalah memastikan adanya penyelesaian terkait persoalan hukum Kalpataru, karena persoalan ini menyangkut masyarakat di sejumlah desa dan kecamatan yang selama ini menghadapi permasalahan di wilayah masing-masing,” ujar Ahmad Yani.

Ia menjelaskan, DPRD Kukar berupaya mempertemukan masyarakat dengan kurator dan kuasa hukum agar seluruh pihak memperoleh pemahaman yang sama mengenai persoalan hukum dan administrasi pertanahan yang sedang dihadapi.

Ahmad Yani berharap proses penyelesaian mengutamakan dialog dan musyawarah. Pemerintah daerah juga diminta berperan aktif memfasilitasi komunikasi untuk mencegah tindakan sepihak yang berpotensi memperkeruh keadaan di lapangan.

“Kita berharap pihak kurator dan masyarakat yang bersengketa dapat menempuh jalan damai. Pemerintah setempat juga harus membantu menyelesaikan persoalan ini dengan cara-cara yang baik, melalui dialog dan musyawarah, sehingga kepentingan masyarakat maupun pihak kurator dapat menemukan titik temu,” katanya.

Selain mendorong penyelesaian melalui musyawarah, Ahmad Yani menyoroti pencabutan izin perkebunan Kalpataru Group oleh pemerintah daerah pada Juni 2021.

Menurutnya, keputusan tersebut harus disampaikan secara resmi kepada kurator dan pengadilan agar status perizinan perusahaan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penanganan aset kepailitan.

“Ketika perizinan sudah tidak ada, berarti aktivitas perkebunan tidak boleh lagi dilakukan. Itu sebenarnya menjadi inti persoalan yang harus kita tegaskan,” tegasnya.

Ahmad Yani berharap Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai pencabutan izin tersebut segera disampaikan kepada pihak kurator dan pengadilan yang menangani perkara kepailitan.

Penyampaian dokumen resmi itu dinilai penting untuk memperjelas kedudukan perizinan perusahaan sekaligus menjadi dasar koordinasi lebih lanjut dalam penyelesaian persoalan yang melibatkan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perkebunan (Disbun) Kukar, Samsiar, mengungkapkan bahwa RDP tersebut merupakan pertemuan ketiga yang membahas tindak lanjut persoalan HGU eks Kalpataru Group.

Ia menjelaskan, dari delapan perusahaan yang disebut tergabung dalam kelompok usaha Kalpataru, baru satu perusahaan yang dinyatakan pailit, yakni Perseroan Terbatas (PT) Mahakam Sawit Plantation (MSP).

Status kepailitan PT MSP menyebabkan penanganan aset perusahaan melibatkan kurator. Namun, proses tersebut menghadapi persoalan karena terdapat masyarakat yang mengklaim masih memiliki hak atas sejumlah bidang tanah di dalam wilayah HGU perusahaan.

Menurut Samsiar, masyarakat menyatakan bahwa sejumlah bidang tanah yang masuk dalam wilayah HGU belum pernah melalui proses pembebasan lahan ataupun pembayaran ganti rugi dari pihak perusahaan.

“Masyarakat merasa memiliki hak atas lahan yang masuk dalam wilayah HGU tersebut. Mereka menganggap masih terdapat sejumlah bidang tanah milik masyarakat yang tidak pernah dibebaskan, tidak pernah diberikan ganti rugi, maupun tidak pernah mendapatkan tali asih dari pihak Kalpataru Group,” jelas Samsiar.

Kondisi tersebut menimbulkan keberatan masyarakat terhadap kemungkinan masuknya lahan yang mereka klaim sebagai milik pribadi ke dalam proses pemberesan dan pelelangan aset perusahaan untuk penyelesaian kewajiban utang.

Samsiar menegaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kukar akan kembali menyampaikan keterangan resmi kepada pihak kurator mengenai pencabutan izin perusahaan sejak Juni 2021.

“Sesuai kesepakatan yang disampaikan Ketua DPRD Kukar, kami akan membalas surat dan memberikan tembusan kepada pihak kurator. Dalam surat tersebut akan kami tegaskan bahwa izin perusahaan telah dicabut sejak tahun 2021,” ungkapnya.

Selain persoalan perizinan, Samsiar menyinggung informasi mengenai lahan HGU seluas sekitar 78.000 hektare yang disebut-sebut dijadikan agunan pada salah satu bank di luar negeri.

Informasi tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut karena berkaitan dengan kepastian status aset perusahaan, termasuk bidang tanah yang diklaim masyarakat. Namun, keterangan mengenai agunan tersebut masih memerlukan konfirmasi dan pemeriksaan dokumen pendukung.

Samsiar menjelaskan, Pemda Kukar telah mengupayakan penyelesaian persoalan HGU eks Kalpataru Group sejak 2022.

Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui pertemuan Bupati Kukar bersama tim dengan Direktur Jenderal Perkebunan. Hasil pertemuan kemudian ditindaklanjuti melalui penyampaian surat pengantar kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Meski demikian, menurut Samsiar, hingga pelaksanaan RDP belum terdapat tindak lanjut mengenai pencabutan atau pembatalan HGU maupun penetapan lahan yang dipersoalkan sebagai tanah terlantar.

“Kita berharap melalui berbagai upaya yang dilakukan ini, dapat ditemukan solusi terbaik. Jangan sampai ketika aset perusahaan dilelang, lahan masyarakat yang selama ini tidak pernah merasa melepaskan haknya justru ikut menjadi persoalan baru,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Pemda Kukar berkepentingan memastikan hak masyarakat tetap terlindungi tanpa mengabaikan hak dan kepentingan pihak lain dalam proses penyelesaian aset kepailitan.

Persoalan yang dihadapi masyarakat turut disampaikan Kepala Desa (Kades) Benua Puhun, Kecamatan Muara Kaman, Ardinansyah.

Ia mengapresiasi DPRD Kukar yang telah memfasilitasi dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap aset eks Kalpataru Group.

Menurut Ardinansyah, sengketa lahan di Desa Benua Puhun telah berlangsung sejak 2010. Masyarakat mengklaim sejumlah bidang tanah masuk dalam wilayah HGU perusahaan tanpa adanya kesepakatan pembebasan maupun pembayaran ganti rugi.

“Terima kasih banyak kepada Ketua DPRD Kukar yang terus memfasilitasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui pertemuan seperti ini. Permasalahan lahan ini sudah berlangsung cukup lama. Di wilayah desa kami tidak pernah ada ganti rugi, tali asih, maupun nota kesepahaman dalam bentuk apa pun,” ungkap Ardinansyah.

Ia memperkirakan luas lahan yang terdampak persoalan tersebut di Desa Benua Puhun mencapai sekitar 721 hektare.

Ardinansyah menjelaskan bahwa masyarakat hingga kini masih memperjuangkan kejelasan hak atas tanah yang mereka klaim, terutama karena belum terdapat penyelesaian yang disepakati bersama pihak perusahaan.

Untuk memastikan kondisi di lapangan, Pemerintah Desa (Pemdes) Benua Puhun telah melakukan peninjauan langsung dan menyampaikan permintaan penghentian aktivitas kepada para pekerja di lokasi yang dipersoalkan.

“Kami sudah turun langsung ke lapangan dan menyampaikan kepada para pekerja agar menghentikan seluruh kegiatan. Kami juga meminta bantuan pihak kepolisian untuk memastikan agar lahan-lahan masyarakat tidak digarap, karena memang belum ada kesepakatan dengan masyarakat desa kami,” katanya.

Menurutnya, penghentian kegiatan yang diminta masyarakat bertujuan mencegah persoalan semakin meluas sebelum terdapat kejelasan mengenai status tanah dan kesepakatan penyelesaian.

Ardinansyah berharap pemerintah dan pihak-pihak terkait memprioritaskan pemeriksaan klaim kepemilikan serta penyelesaian hak masyarakat yang selama ini merasa dirugikan.

“Harapan kami, apabila lahan tersebut sudah diambil atau dikuasai oleh pihak perusahaan, maka hak-hak masyarakat harus dikembalikan. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan, sementara lahan yang menjadi hak mereka sudah tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemdes Benua Puhun bersama masyarakat akan terus mengikuti proses penyelesaian yang difasilitasi DPRD Kukar sampai terdapat kejelasan mengenai status lahan dan hak-hak warga.

Melalui RDP tersebut, DPRD Kukar mendorong penguatan koordinasi antara Pemda Kukar, kurator, kuasa hukum, pemerintah kecamatan, Pemdes, dan masyarakat dalam menindaklanjuti persoalan HGU eks Kalpataru Group.

Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperjelas status perizinan, kedudukan hukum aset perusahaan yang dinyatakan pailit, serta klaim masyarakat terhadap bidang tanah yang belum mendapatkan penyelesaian.

DPRD Kukar juga berharap seluruh pihak mengedepankan musyawarah dan mekanisme hukum yang berlaku agar penyelesaian sengketa tidak menimbulkan konflik baru ataupun mengabaikan kepentingan pihak yang memiliki hak secara sah.

Penyelesaian persoalan ini diharapkan memberikan kepastian hukum terhadap aset perusahaan sekaligus menjamin perlindungan hak masyarakat, khususnya warga yang telah bertahun-tahun memperjuangkan kejelasan kepemilikan dan pemanfaatan lahan mereka. []

Penulis: Jemi Irlanda Haikal | Penyunting: Aulia Setyaningrum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *