BUMD Summit 2026 Dorong Pemda Tinggalkan Intervensi dan Perkuat Profesionalisme
YOGYAKARTA – Pemerintah daerah sebagai pemegang saham dinilai memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan keberhasilan transformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Intervensi berlebihan terhadap keputusan bisnis, pergantian direksi berdasarkan kepentingan politik, hingga tuntutan pembagian dividen tanpa mempertimbangkan kesehatan keuangan perusahaan menjadi sejumlah persoalan yang harus dibenahi melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian utama dalam komunike BUMD Summit 2026 yang diselenggarakan pada 18–19 November 2026 di Mustika Yogyakarta Resort. Forum tersebut menekankan bahwa keberhasilan penguatan Good Corporate Governance (GCG) tidak hanya bergantung pada direksi dan manajemen, tetapi juga membutuhkan keteladanan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi sebagai pemegang saham.
Komunike tersebut dibacakan Ketua Airlangga Institute for Learning and Growth (AILG), Sigit Kurnianto, pada Kamis (19/11/2026), sebagaimana diberitakan Berita Bernas, Kamis, (19/11/2026).
Dalam rekomendasinya, pemerintah daerah didorong menjalankan fungsi kepemilikan, pengawasan, dan pembinaan secara profesional. Pemerintah daerah perlu memberikan arah strategis serta menetapkan target kinerja tanpa mencampuri keputusan operasional yang menjadi kewenangan direksi.
“GCG pada BUMD hanya dapat berjalan secara efektif apabila seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah sebagai pemegang saham, memiliki komitmen yang sama terhadap prinsip tata kelola,” tegas Sigit saat membacakan Komunike BUMD Summit 2026 tersebut.
Penegasan itu sekaligus menunjukkan bahwa pembenahan BUMD membutuhkan perubahan menyeluruh, bukan sekadar penataan administrasi internal perusahaan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran harus diterapkan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan daerah.
Pembahasan dalam BUMD Summit 2026 mengidentifikasi sejumlah persoalan yang masih dihadapi BUMD lintas sektor. Salah satunya adalah belum tegasnya pembagian kewenangan antara pemerintah daerah sebagai pemilik, dewan pengawas sebagai organ pengawasan, dan direksi sebagai pengelola perusahaan.
Ketidakjelasan tersebut berpotensi memunculkan tumpang tindih tanggung jawab, intervensi terhadap operasional, serta melemahkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan bisnis.
Selain itu, pengendalian internal dan pengelolaan risiko kecurangan juga masih membutuhkan penguatan. Efektivitas Satuan Pengawas Intern (SPI), pengawasan transaksi, penanganan benturan kepentingan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan belum berjalan merata.
Kelemahan tersebut dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan, kecurangan, dan penyimpangan pelaporan perusahaan.
Tantangan lainnya mencakup kesenjangan kompetensi sumber daya manusia (SDM), belum optimalnya pengembangan talenta dan perencanaan suksesi, serta keterbatasan integrasi data dan sistem informasi. Kondisi tersebut menghambat pemantauan kinerja dan pengambilan keputusan berdasarkan bukti.
Di sisi eksternal, keterbatasan ruang fiskal daerah, persaingan usaha, perubahan regulasi, dan ketidakpastian ekonomi menuntut BUMD memiliki kemampuan adaptasi yang lebih kuat.
Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, komunike BUMD Summit 2026 merekomendasikan sejumlah langkah strategis. Salah satu penekanannya adalah mengubah pendekatan GCG dari sekadar pemenuhan kewajiban administratif menjadi instrumen untuk membangun reputasi, meningkatkan kinerja, dan menciptakan nilai perusahaan.
Penerapan GCG harus terhubung langsung dengan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicators (KPI). Dengan demikian, penilaian terhadap direksi tidak hanya didasarkan pada pencapaian laba dan target keuangan, tetapi juga memperhitungkan kualitas tata kelola serta aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmental, Social, and Governance (ESG).
Pemberian bonus dan tantiem juga direkomendasikan mempertimbangkan pencapaian tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, serta tidak adanya temuan material akibat pelanggaran prinsip GCG.
Selain itu, keputusan investasi strategis, misalnya yang bernilai lebih dari Rp5 miliar, perlu didukung kajian kelayakan dan analisis risiko, termasuk risiko hukum dan operasional.
Komunike tersebut juga mendorong penguatan integrasi Governance, Risk, and Compliance (GRC), yakni tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan. Implementasinya perlu diselaraskan dengan strategi dan proses bisnis perusahaan, termasuk memperkuat pengawasan internal melalui penerapan Three Lines Model.
Pada aspek investasi, BUMD didorong mengevaluasi kelayakan usaha, relevansi investasi, serta produktivitas aset sebelum melakukan penambahan modal, ekspansi, maupun restrukturisasi. Penambahan modal harus disertai pembenahan model bisnis dan peningkatan kualitas tata kelola agar memberikan hasil yang terukur.
Aspek perlindungan hukum bagi direksi juga menjadi perhatian dalam rekomendasi tersebut. Penerapan GCG yang konsisten dinilai dapat memberikan landasan bagi direksi untuk mengambil keputusan bisnis secara profesional melalui prinsip Business Judgment Rule (BJR).
Perlindungan tersebut berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada iktikad baik, kehati-hatian, tidak adanya benturan kepentingan, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Untuk mendukung hal itu, perusahaan perlu memiliki kajian kelayakan, melaksanakan due diligence atau uji tuntas, mempertimbangkan risiko, dan mendokumentasikan proses pengambilan keputusan secara memadai.
Komunike juga menekankan bahwa GCG harus berkembang menjadi budaya organisasi, bukan berhenti pada penyusunan prosedur operasional standar atau Standard Operating Procedure (SOP) dan pemenuhan dokumen kepatuhan.
Prinsip transparansi, misalnya, harus terlihat dalam keterbukaan informasi pada rapat direksi, kejelasan pertimbangan dalam setiap keputusan, serta keberanian menolak intervensi yang bertentangan dengan peraturan dan prinsip tata kelola.
Di samping itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pembinaan dan evaluasi BUMD melalui penilaian rencana bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), laporan kinerja, pemanfaatan aset, serta tindak lanjut hasil audit.
Pengembangan kompetensi kepemimpinan, pembentukan kelompok talenta, perencanaan suksesi, digitalisasi proses bisnis, dan integrasi sistem pelaporan juga menjadi bagian dari agenda transformasi.
Melalui penguatan seluruh aspek tersebut, BUMD diharapkan mampu menjalankan tiga mandat utamanya secara seimbang, yakni menggerakkan perekonomian daerah, memberikan manfaat pelayanan publik, serta menghasilkan keuntungan yang mendukung keberlanjutan perusahaan.
Keberhasilan penerapan GCG pada akhirnya tidak cukup diukur dari kelengkapan dokumen dan kepatuhan terhadap prosedur. Perbaikan harus terlihat dalam kualitas keputusan bisnis, kesehatan keuangan, efisiensi operasional, peningkatan pelayanan publik, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan milik daerah. []
Redaksi01
