Kemenperin Perkuat Pasokan Gas, Produksi Industri Nasional Jadi Prioritas
JAKARTA – Kelancaran pasokan gas bumi menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga keberlangsungan produksi industri nasional. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong penguatan infrastruktur distribusi, fleksibilitas pasokan, serta kebijakan harga yang kompetitif agar kebutuhan manufaktur dalam negeri tidak terganggu.
Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Sri Bimo Pratomo mengatakan, kepastian ketersediaan gas diperlukan karena komoditas tersebut berfungsi sebagai bahan baku, bahan penolong, sekaligus sumber energi bagi berbagai sektor industri. Gangguan distribusi berpotensi menghambat perencanaan produksi hingga pemenuhan pesanan konsumen.
Karena itu, pemerintah juga mendorong agar pemanfaatan gas bumi mengutamakan kebutuhan domestik sebelum dialokasikan untuk ekspor. Menurut Sri Bimo, Indonesia memiliki sumber daya gas yang cukup besar, tetapi industri dalam negeri masih membutuhkan jaminan pasokan untuk mendukung kegiatan produksinya.
“Kami mendorong agar pemanfaatan gas bumi itu diutamakan untuk dalam negeri. Karena kita lihat ini kan masih ada ekspor dan sebagainya, nah itu kita akan mendorong terus di sini supaya prioritasnya adalah dalam negeri,” kata Sri Bimo dalam diskusi Menakar Arah Kebijakan Gas Industri Untuk Mendukung Ketahanan dan Kemandirian Manufaktur Nasional di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Salah satu sektor yang membutuhkan pasokan gas secara berkelanjutan adalah industri pupuk. Gas bumi digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksinya, sehingga ketersediaan komoditas tersebut turut berkaitan dengan kemampuan industri pupuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Untuk mengantisipasi persoalan pasokan, Kemenperin terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Perusahaan Gas Negara (PGN). Koordinasi tersebut ditujukan agar kendala distribusi dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.
Selain aspek ketersediaan, pemerintah juga menaruh perhatian pada harga gas untuk industri. Kemenperin mendorong kebijakan harga yang kompetitif dan terukur guna menjaga biaya produksi, daya saing manufaktur, serta kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan investasinya.
Dalam konteks tersebut, kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) menjadi salah satu instrumen yang didorong untuk mendukung sektor industri. Sri Bimo menyampaikan pemerintah berupaya memperbaiki mekanisme penyaluran HGBT agar seluruh sektor penerima memperoleh prioritas yang setara.
Menurut dia, kebijakan tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat kinerja industri nasional karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan penerima gas, tetapi juga berkontribusi terhadap kegiatan ekonomi yang lebih luas.
Berdasarkan kajian Kemenperin, dampak positif kebijakan HGBT terhadap sektor industri selama periode 2020–2025 mencapai Rp592,89 triliun. Nilai tersebut mencakup peningkatan penjualan, penerimaan pajak, investasi, serta penurunan subsidi pupuk.
Dorongan untuk memperkuat pasokan domestik, memperbaiki distribusi, dan menjaga keterjangkauan harga diharapkan dapat menciptakan kepastian usaha bagi industri. Dengan demikian, gas bumi tidak hanya menjadi komoditas energi dan bahan baku, tetapi juga penopang keberlanjutan produksi serta daya saing manufaktur nasional. []
Redaksi01
