BP Tapera Perkuat Perlindungan Konsumen, Kesiapan Rumah Dicek Sebelum Kredit

0
405032809

JAKARTA – Calon penerima rumah subsidi kini disiapkan mendapat perlindungan lebih kuat melalui mekanisme pemeriksaan kesiapan hunian sebelum akad kredit. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan skema Trilogi Stok atau Trilogi Layak Huni yang melibatkan calon pembeli, bank penyalur, dan pengembang perumahan.

Skema tersebut dirancang untuk memastikan rumah subsidi yang akan dibiayai benar-benar siap sebelum masyarakat menandatangani akad kredit. Pelibatan ketiga pihak diharapkan dapat memperkuat perlindungan konsumen sekaligus mengurangi risiko ketidaksesuaian antara kondisi rumah dan kebutuhan penerima manfaat.

Selain memperkuat pemeriksaan kesiapan hunian, BP Tapera juga mengembangkan sistem digital untuk mengintegrasikan pengelolaan program perumahan, mulai dari pendataan peserta hingga pemantauan rumah yang telah dihuni.

Sejumlah platform yang digunakan meliputi Tapera Mobile, Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), Sistem Informasi Tabungan Perumahan Rakyat (SITARA/SITARA Core), sistem pemantauan dan evaluasi elektronik (e-Monev), APT Mobile, AkuHUNI, serta Portal Open Data BP Tapera.

BP Tapera juga telah memigrasikan aplikasi SiKasep ke Tapera Mobile sejak April 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari penyederhanaan akses layanan digital bagi masyarakat. Pengembangan portal rumah.go.id turut dilakukan untuk membangun kanal terpadu dalam ekosistem perumahan nasional.

Melalui Portal Open Data BP Tapera, masyarakat, peneliti, regulator, dan pemangku kepentingan dapat mengakses 41 set data aktif serta dua dasbor analitik. Kedua dasbor tersebut terdiri atas Dasbor Realisasi dan Dasbor Kepesertaan.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan penguatan teknologi informasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran program pembiayaan perumahan.

“Kami terus memperkuat sistem informasi dan meningkatkan kualitas layanan agar program pemerintah ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Heru dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (22/11/2026), sebagaimana diberitakan Investortrust.

Penguatan layanan digital tersebut juga diikuti penyediaan saluran komunikasi dan pengaduan bagi masyarakat. BP Tapera menyediakan layanan pusat kontak untuk membantu peserta memperoleh informasi, mengajukan pertanyaan, berkonsultasi, hingga menyampaikan keluhan terkait program perumahan.

Masyarakat dapat menghubungi layanan melalui nomor 156 atau 1500156, WhatsApp, percakapan langsung melalui https://bit.ly/Livechat-Tapera, surat elektronik layanan@tapera.go.id, media sosial resmi BP Tapera, serta layanan tatap muka melalui meja bantuan.

Layanan pusat kontak tersebut beroperasi pada hari kerja, Senin hingga Jumat, pukul 08.00–17.00 WIB waktu Indonesia Barat (WIB).

Untuk memperluas akses penyelesaian pengaduan, BP Tapera juga terhubung dengan sejumlah kanal resmi pemerintah. Saluran tersebut meliputi Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI), Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), BENAR-PKP Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Lapor Mas Wapres.

Upaya peningkatan perlindungan konsumen dan inovasi layanan tersebut mendapat pengakuan melalui dua penghargaan dalam ajang Indonesia Consumer Care 100 Brands (ICC100Brands) Expo Award 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Dalam kegiatan yang diselenggarakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu, Heru menerima penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Peran Aktif Memperluas Akses Pembiayaan Hunian Terjangkau bagi Masyarakat.

BP Tapera juga memperoleh penghargaan sebagai Lembaga Inovasi Layanan dan Perlindungan Peserta Tapera.

Penguatan mekanisme pemeriksaan rumah, integrasi data, serta penyediaan saluran pengaduan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pembiayaan hunian bersubsidi. Dengan demikian, perlindungan penerima manfaat tidak hanya berlangsung saat pengajuan pembiayaan, tetapi juga mencakup kesiapan rumah dan kualitas pelayanan setelah proses pembiayaan berjalan. []

Redaksi01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *