Koperasi Merah Putih di Bintan Belum Beroperasi, Ini Kendalanya

0
Koperasi Merah Putih di Bintan Belum Beroperasi, Ini Kendalanya

TANJUNGPINANG – Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Pulau Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), masih menghadapi kendala kesiapan operasional. Meski pembangunan fisik terus berjalan, gerai-gerai baru belum dapat memulai kegiatan usaha karena masih menunggu pengiriman sarana dan prasarana dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut membuat pengelola koperasi di wilayah Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang untuk sementara memprioritaskan persiapan kelembagaan, pemetaan potensi ekonomi desa, serta koordinasi dengan berbagai unsur masyarakat sebelum kegiatan usaha dimulai.

Manajer KDMP Kepri, Chandra Irawan, mengatakan pembangunan koperasi di wilayah Bintan sejauh ini berlangsung dengan baik. Namun, operasional belum dapat dilaksanakan karena fasilitas pendukung belum tersedia.

“Untuk di Bintan, Alhamdulillah pembangunannya sudah berjalan dengan baik. Sekarang kami tinggal menunggu sarana dan prasarana yang dikirim dari pemerintah pusat,” kata Chandra saat ditemui TribunBatam di Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Kota Tanjungpinang, Minggu, (22/11/2026), sebagaimana diberitakan TribunBatam.

Menurut Chandra, kelengkapan fasilitas menjadi salah satu tahapan penting sebelum koperasi menjalankan aktivitas usaha. Setelah seluruh kebutuhan diterima, pemerintah pusat diperkirakan akan memberikan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan operasional.

Sambil menunggu kepastian tersebut, pengelola koperasi mulai memperkuat koordinasi dengan kepala desa, tokoh masyarakat, dan pengurus koperasi. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sekaligus mempersiapkan arah pengembangan usaha.

“Kami membangun kembali komunikasi agar ketika koperasi mulai beroperasi, sudah bisa memetakan apa saja yang harus dikerjakan,” ujarnya.

Selain persoalan fasilitas, kesiapan sumber daya manusia juga masih menunggu kebijakan lebih lanjut. Hingga saat ini, belum ada pembukaan lowongan maupun perekrutan tenaga kerja untuk mengisi gerai-gerai KDMP di wilayah tersebut.

“Sejauh ini belum ada perekrutan pekerja. Belum ada informasi resmi terkait penerimaan tenaga kerja untuk ditempatkan di gerai koperasi,” jelasnya.

Chandra menyebut penentuan kebutuhan tenaga kerja menjadi kewenangan Agrinas dari pemerintah pusat. Meski demikian, proses perekrutan nantinya direncanakan berlangsung secara terbuka sehingga masyarakat setempat berpeluang memperoleh pekerjaan melalui keberadaan koperasi tersebut.

Di sisi lain, pengembangan KDMP diarahkan untuk menjalankan lima bidang usaha yang telah ditetapkan pemerintah. Pelaksanaannya akan mempertimbangkan karakteristik dan potensi ekonomi setiap desa agar kegiatan koperasi tidak hanya berorientasi pada operasional gerai, tetapi juga mampu mengembangkan sumber daya ekonomi lokal.

Salah satu peluang yang disoroti adalah sektor kelautan di Kijang, Kecamatan Bintan Timur. Daerah tersebut dinilai memiliki potensi hasil laut dan perikanan yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi.

“Setiap desa punya potensi berbeda. Misalnya di Kijang, sektor kelautan bisa dikembangkan karena hasil laut dan ikannya cukup melimpah,” tuturnya.

Chandra menambahkan, hingga Minggu (22/11/2026), belum ada gerai baru KDMP yang mulai beroperasi. Aktivitas usaha yang masih berlangsung hanya berasal dari koperasi-koperasi yang sebelumnya telah menjalankan kegiatan secara mandiri.

Kesiapan fasilitas, kepastian petunjuk teknis, dan pembukaan kesempatan kerja menjadi sejumlah tahapan yang masih dinantikan. Dengan pemetaan potensi dan penguatan komunikasi sejak awal, KDMP diharapkan dapat menjalankan usaha sesuai karakteristik ekonomi desa sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. []

Redaksi01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *