Akmal Malik Nilai Bendungan Telake dan Lambakan Strategis, Harus Dilanjutkan

ADVERTORIAL – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Akmal Malik menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program pembangunan Bendungan Telake dan Lambakan yang pembangunannya mandek. Komitmen itu ditunjukkan Akmal Malik dalam kunjungannya di kedua lokasi bendungan yang berlokasi di Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser dan di Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Sabtu (18/11/2023). “Ini adalah dua proyek bernilai strategis yang tertunda. Padahal urgensinya untuk Kaltim terutama Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser sangat besar,” kata Akmal Malik di sela kunjungan.

Dalam catatan media ini, gagasan awal pembangunan bendungan ini muncul sejak 22 tahun yang lalu dari Yusran Aspar, mantan Bupati PPU dua periode 2003-2008 dan 2013-2018, saat masih menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Paser. Bendungan ini beririsan dengan 15 desa, dengan detail 10 desa di Kecamatan Babulu Kabupaten PPU dan 5 desa lainnya di Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser.

Direncanakan luas bendungan hingga sampai irigasinya ke sawah sawah petani sebesar 166.415 hektar dan berpotensi mengairi sawah sampai 21 ribu hektar. Sebagai daerah yang akan menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) Kaltim sangat serius menyiapkan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. “Bendungan ini merupakan kebutuhan mendasar dengan dibangunnya tentunya diharapkan akan meningkatkan hasil produksi pertanian dikarenakan selama ini petani hanya mengandalkan tadah hujan sebagai sumber pengairan” jelas Akmal.

Pembangunan kedua bendungan tersebut adalah juga merupakan bagian dari transformasi pangan yang akan coba digagas di Kaltim terutama dalam posisinya sebagai penyangga IKN. “Kehadiran IKN pada gilirannya akan mendongkrak aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk” lanjutnya.

Karena itu harus segera disiapkan infrastruktur pertanian guna mendukung kemandirian pertanian daerah, bahkan bagi tujuan yang lebih luas lagi dengan potensi yang tersedia Kaltim tidak lagi harus bergantung pada Sulawesi dan Jawa untuk pemenuhan bahan pokok seperti beras. Pembangunan kedua bendungan ini seharusnya paralel dengan pembangunan IKN dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah baik provinsi maupun kabupaten. “Ini harus kita siapkan secara matang, jangan sampai IKN selesai kita belum siap apa apa,” pungkasnya. (ADV/AZS/DISKOMINFO.KALTIM)