Diskominfo Kabupaten Probolinggo Mengikuti Festival Media Digital Pemerintah 2023

PROBOLINGGO-Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Probolinggo mengikuti kegiatan Festival Media Digital Pemerintah (FMDP) tahun 2023, Rabu dan Kamis (29-30/11/2023) di Hotel Tentrem Yogyakarta.

Kegiatan dengan tema “Menjawab Tantangan Disrupsi Lewat Inovasi dan Kolaborasi” ini digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk Diskominfo se-Jawa.

FMDP ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dan memperkuat sinergi antar lembaga pemerintah. Khususnya dalam mendukung perwujudan transparansi, partisipasi publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan media digital.

Kepala Biro Humas KPK RI Yuyuk Adriyati Iskak mengungkapkan kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan konferensi yang disertai workshop dan mini pameran media digital pemerintah dengan total 11 booth. FMDP 2023 pertama kali digelar setelah pandemi Covid-19.

“Tujuannya untuk memberikan wawasan kepada jajaran di Diskominfo dalam pelaksanaan tugas dan fungsi komunikasi pemerintahan. Sekaligus menambah pengalaman dengan dinamika dalam tugas untuk berkomunikasi melakukan pengemasan maupun penyebaran informasi dan komunikasi pemerintah,” ujarnya.

Ia berharap hal ini bisa berlangsung secara interaktif sehingga ilmu dari kegiatan ini sangat bermanfaat untuk pengembangan di instansi masing-masing.

“Di era disrupsi saat ini, komunikasi merupakan sektor yang paling terkena dampak. Untuk itu, kesempatan mengoptimalkan perilaku dari budaya masyarakat yang berbeda di era disrupsi dapat diambil karena masyarakat lebih mudah mengakses informasi apapun,” terangnya.

Sementara Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Hasyim Gautama menjelaskan media sosial berperan kuat dalam menunjang dan mendorong kemajuan suatu negara. Ia menilai wajar jika media digital menjadi media yang dimanfaatkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan publikasi publiknya karena media digital.

“Pemerintah bertugas mengedukasi masyarakat agar lebih cermat dan kritis dalam mencari dan mengolah informasi, terutama menjelang Pemilu 2024. Kami meminta pemerintah semakin siaga menjaga ruang publik agar tetap kondusif,” tegasnya.

Sekretaris Jendral KPK RI Cahya H Harefa mengungkapkan KPK akan semakin terbuka dalam pengelolaan komunikasi yang efektif. Akses informasi merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas dari badan publik pada tugas dan strategi pemberantasan korupsi.

“Tiga pendekatan yang saling berkaitan atau Trisula yaitu pencegahan, penindakan dan pendidikan. Sementara strategi pemasaran digital menjadi relevan juga untuk dimanfaatkan seperti media sosial.

Ia berharap semua pihak dapat berkolaborasi selaku pengelola informasi untuk menciptakan link yang bersatu padu. Cahya pun berharap seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Diskominfo dapat menjawab tantangan disrupsi dengan kolaborasi dan inovasi serta pemanfaatan media sosial yang optimal.

Sedangkan Plt Kepala Diskominfo Kabupaten Probolinggo Heri Mulyadi berharap kegiatan seperti ini bisa terus berkelanjutan dalam rangka menambah wawasan dan pandangan para pelaku media digital khususnya media digital pemerintah agar lebih menarik dan efektif serta digemari oleh generasi saat ini.        (Mis/yib)