BPK Bongkar Ketidaksesuaian Realisasi Belanja Jasa Honorarium di Dinas PPKB Palopo
MAKASSAR – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membongkar dugaan penyimpangan realisasi pembayaran Belanja Jasa Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Palopo tahun 2023.
BPK menemukan realisasi tersebut melabrak aturan yang ada alias tidak sesuai ketentuan.
Dikutip dari laporan hasil pemeriksaan BPK 2023, Pemkot Palopo menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2023 masing-masing sebesar Rp339.662.321.412,00 dan Rp303.586.612.414,95 atau 89,38%.
Belanja Barang dan Jasa tersebut di antaranya direalisasikan untuk Belanja Jasa Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp 2.951.700.000,00.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban diketahui bahwa Belanja Jasa Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan pada Dinas PPKB 2023 di antaranya direalisasikan sebesar Rp2.887.500.000,00 untuk pembayaran tiga jenis insentif yaitu Insentif Tim Pendamping Keluarga, Insentif Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan dan Subpembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan, serta Insentif Kader Petugas Dasa Wisma.
Pembentukan tim dan nama penerima insentif tersebut ditetapkan melalui keputusan wali kota pada 2023.
Pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa terdapat realisasi Belanja Jasa Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan pada Dinas PPKB tahun 2023 yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 1.452.350.000,00
Kondisi tersebut mengakibatkan ketidakhematan atas realisasi Belanja Jasa Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada TA 2023 sebesar Rp 895.850.000,00.
Terpisah Kepala Dinas PPKB Palopo yang berusaha dikonfirmasi oleh celebesnews pekan lalu melalui surat permintaan konfirmasi hingga berita ini diturunkan tidak memberikan tanggapan dan jawaban. []
Nur Quratul Nabila A
